Konferensi Perempuan Timor – Mempererat Solidaritas, Menghapus Kemiskinan

Bertepatan dengan Hari Pemberantasan Kemiskinan tanggal 17 Oktober lalu, beberapa mitra MAMPU selenggarakan Konferensi Perempuan Timor di Atambua. Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini, merupakan hasil kerjasama beberapa mitra MAMPU, yaitu BaKTI, Komnas Perempuan, dan Forum Pengadaan Layanan.

Konferensi ini diinisiasi untuk menanggapi permasalah yang sering muncul di wilayah perbatasan seperti minimnya akses informasi dan pengaduan terkait isu kemiskinan dan perempuan seperti  kejahatan perdagangan manusia.

Willy Lay, Bupati Kabupaten Belu dalam sambutannya ungkapkan apreasiasinya terhadap Konferensi Perempuan Timor.

“Kita apresiasi dan mendukung kegiatan Konferensi Perempuan Timor untuk penanggulangan kemiskinan. Acara ini mempunyai makna yang sangat dalam, dan ini membangun kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masalah kemiskinan perempuan,” ujar Willy Lay.

Konferensi dua hari tersebut membahas beberapa isu yang kerap dihadapi perempuan, yaitu Kerentanan Perempuan di Perbatasan dan Wilayah Pasca Konflik, Akses Perempuan Terhadap Perlindungan Sosial dan Layanan Kesehatan Reproduksi, Adat, Migrasi, dan Kekerasan terhadap Perempuan (KDRT dan Perdagangan Manusia) dan Peran Perempuan Parlemen dalam Mengadvokasi Perda yang Pro Gender. Migran Care, Proverdor for Human Rights and Justice (PDHJ) Timor Leste, mitra-mitra MAMPU lainnya, seperti Institut Kapal Perempuan, PEKKA, YKS serta beberapa anggota DPRD Belu turut hadir sebagai narasumber.

Konferensi Perempuan Timor menghasilkan delapan poin deklarasi yang disusun dalam lima tematik MAMPU. Deklarasi ini merupakan rencana aksi bersama yang diharapkan dapat diajukan ke ruang publik.

Konferensi Perempuan Timor tidak berhenti di situ. Pada tanggal 19 Oktober 2016, Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten (KPP) Belu, TTS dan TTU resmi dilantik. Perwakilan dari Forum Pengada Layanan menyerahkan deklarasi bersama yang dihasilkan oleh Koferensi Perempuan Timor dengan harapan anggota-anggota KPP dapat melaksanakan rencana aksi yang tertuang dalam deklarasi tersebut. KPP yang terbentuk diharapkan menjadi wadah bagi para anggota parlemen perempuan untuk menyatukan suara dan meningkatkan kemampuan mereka di dalam menjalankan tugas pokoknya.

Dalam kesempatan tersebut, Juliana Makandolo, Ketua Kaukus TTU & TTSjuga menekankan bahwa isu perdagangan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang harus segera ditanggapi di NTT.

“Kami berharap dengan Konferensi Perempuan Timor dan Kaukus Perempuan Parlemen, kita bisa bekerjasama untuk atasi isu – isu perempuan,” ujar Juliana dalam pidatonya.

Sejalan dengan Juliana, Januaria A.AB, Ketua DPRD Kab. Belu memberikan sambutan positif pada pelantikan KPP, “Kehadiran kami (APP) di sini adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di daerah pemilihan kami.”

Dengan semangat, Mercy Piwung, Ketua KPP Provinsi NTT menambahkan, “Saya bangga rekan – rekan parlemen perempuan sama – sama mempunyai komitmen untuk perjuangkan isu – isu perempuan.”

KPP mengajak seluruh masyarakat untuk menyatakan perang terhadap kemiskinan dan kekerasan khususnya terhadap anak dan perempuan serta bersama – sama mewujudkan impian dan harapan Indonesia akan pemenuhan hak dasar, sosial dan ekonomi yang ideal.