Webinar MAMPU Membahas Perempuan di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali perempuan dan anak perempuan. Bahkan, mereka lebih rentan dari kelompok lainnya. Melalui Webinar Series MAMPU “Perempuan dan Pandemi”, cerita-cerita mengenai dampak pandemi terhadap perempuan dan perjuangan mereka dalam mengatasi dampak pandemi diungkap dan didiskusikan dalam tiga sesi webinar yakni pada 16, 23, 30 Juli 2020 lalu.

Dalam sambutannya, Kate Shanahan, Team Leader Program MAMPU menyatakan keinginannya agar webinar ini dapat menjadi wadah bagi perempuan di akar rumput dan lembaga non-pemerintah untuk berbagi perspektif dan pengalaman mereka terkait pandemi. Dan pengalaman mereka dapat langsung didengar oleh para pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kate Shanahan juga menambahkan, “MAMPU bersama mitranya selama pandemi terus melakukan kegiatan intervensi di lapangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan perspektif gender dan inklusif. Mitra MAMPU menguatkan pengorganisasian kelompok perempuan di desa, membangun ketahanan di komunitas dan melibatkan multi pihak dalam penanganan Covid-19.”

Seri webinar pertama dengan topik “Beban Ganda Perempuan Pekerja di Masa Pandemi” menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah berdampak secara signifikan terhadap pekerjaan dan pendapatan di sektor-sektor dimana partisipasi pekerja perempuan tinggi, seperti sektor jasa, UKM, dan pekerja informal. Perempuan yang bekerja di sektor informal seperti misalnya pekerja rumahan, merupakan salah satu yang paling terdampak. “Sebanyak 511 pekerja rumahan dampingan TURC atau 68,42% terkena dampak dan kehilangan pekerjaan. Terlebih lagi karena akses dan pengetahuan terhadap gadget terbatas, pekerja rumahan tidak bisa mengakses kartu pra kerja karena harus dilakukan secara online,” tutur Dede Rina, Koordinator Informal Workers Division, TURC (Trade Union Rights Center), mitra MAMPU dalam meningkatkan kondisi kerja yang baik terhadap pekerja rumahan.

“Dalam mendorong pemulihan ekonomi pekerja rumahan, kami melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi pencegahan COVID-19, pemetaan potensi ekonomi, melatih urban farming, mendorong kooperasi sebagai daya ungkit perekonomian, serta memfasilitasi pekerja rumahan dalam mengakses program pemerintah,” lanjutnya.

Selain itu, dibahas pula beberapa upaya yang dilakukan pemerintah di mana mitra MAMPU bekerja dalam mendampingi perempuan akar rumput di wilayahnya. Etty Subiyarti, Kades Rogojati Wonosobo misalnya, menceritakan tentang hal yang ia lakukan bersama dengan kelompok DESBUMI di desanya menuturkan, “Sebelum ada pandemi, kelompok usaha yang dijalankan oleh DESBUMI seperti penjahit, pembatik dan tata boga, sudah berjalan dengan lancar. Namun ketika mulai pandemi, usaha mereka nyaris berhenti karena tidak ada orderan. Syukurlah kelompok penjahit mendapatkan program Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) untuk membuat masker dan dijual. Produk mereka kami beli dan bagikan kepada warga.”

Pada webinar kedua yang berjudul “Optimalisasi Peran Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Sosial & Layanan Dasar bagi Kelompok Rentan di Masa Pandemi” webinar menghadirkan Bappenas RI yang diwakili oleh Maliki, Direktur Penanganan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Kemensos yang diwakili oleh Said Mirza Pahlevi, Kepala Pusat Data dan Informasi. Pada paparannya, Said Mirza mengatakan pentingnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menangani dampak COVID-19. Perbaikan DTKS ini menjadi penting dalam penyaluran bantuan sosial, seperti sembako dan bantuan langsung tunai, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas,

Terkait dengan penyediaan layanan bagi kelompok rentan, Nani Zulminarni, Direktur Yayasan Pekka, yang juga merupakan mitra MAMPU, menyatakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki DTKS yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, ”Ada inovasi yang sudah terjadi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki DTKS. Di 94% desa yang kami survei, aparat desanya melakukan verifikasi dan validasi data di Musyawarah Desa (Musdes) sehingga data dapat diperbaiki. Kami juga menemukan, bahwa 32% aparat desa mengatakan bahwa mereka melibatkan perempuan miskin dalam Musdesnya sehingga suara perempuan lansia dan penyandang disabilitas dapat terwakili.”

Pada webinar seri terakhir yang diselenggarakan pada 30 Juli 2020 yang bertajuk “Dampak COVID-19 terhadap Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”, acara dibuka dengan sambutan kunci  dari Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur KPAPO, Bappenas. Dalam paparannya, Woro Srihastuti memberikan gambaran besar pengaruh Covid-19 terhadap perempuan dan tanggapan pemerintah untuk memastikan perekonomian negara terus berjalan dalam situasi new normal. “Pemerintah Indonesia telah memfokuskan keterpaduan elemen strategi dalam RPJMN dalam menurunkan kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini akan mengubah aspek kehidupan kita termasuk kebijakan pembangunan yang harus adaptif merespon berbagai tantangan perubahan tersebut.”

Pada kesempatan yang sama, Alimatul Qobtiyah dari Komnas Perempuan memaparkan hasil penelitian Komnas Perempuan tentang Dinamika Perubahan Rumah Tangga selama Masa Covid-19, yang melibatkan 2.285 responden. “66% responden melaporkan beban pekerjaan rumah tangga yang lebih besar karena mayoritas ditanggung oleh perempuan. Menurut catatan kami, yang paling terdampak adalah perempuan dengan kelompok usia 31-40 tahun dan berpenghasilan kurang dari lima juta, dan yang bekerja di sektor informal.”

Woro Srihastuti menutup diskusi webinar dengan menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menekan angka kekerasan, karena fenomena ini tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri. “Kita bisa lakukan kolaborasi pemerintah pusat, pemda, NGO, dan akademisi untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Data menjadi dasar kita untuk bergerak dan penguatan data menjadi penting”, pungkasnya.

***