Cerita

Data Kemiskinan dari Masyarakat, Kunci Bantuan Tepat Sasaran di Bone, Sulsel

Andi Ratnawati — atau akrab dipanggil Kak Ratna, percaya bahwa data yang valid dan terverifikasi merupakan landasan penting dalam penerapan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sederhana saja, misalnya untuk membantu masyarakat miskin, harus dilihat benar-benar apa yang mereka butuhkan. Seperti waktu itu ada bantuan pembagian elpiji, tentu diterima oleh masyarakat, tapi sejak habis tak pernah diisi lagi gasnya, karena mereka tidak punya uang. Lebih baik mereka cari kayu bakar saja,” tukas Ratna.

Sebagai Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda & Statistik Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ratna menyadari betul ganjalan-ganjalan yang dihadapi pemerintah ketika bantuan maupun rencana pembangunan yang hendak dilakukan meleset dari sasaran.

“Kita kan biasa dapat data kemiskinan dari PPLS (Program Pendataan Perlindungan Sosial) tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Tetapi ternyata kalau kita turun ke lapangan, banyak orang yang lebih miskin dan lebih layak mendapatkan bantuan—hanya saja namanya tidak terdaftar di database.”

Ketidakcocokkan data semacam inilah yang membuat Ratna gemas. “Kita kan ada miskin desa, miskin kota, miskin pesisir, dan miskin pegunungan. Kemiskinan mereka itu berbeda, dan bantuan yang mereka perlukan juga berbeda,” ia menjelaskan. “Siapa sih yang paling tahu tentang kemiskinan di suatu daerah selain masyarakat di daerah itu sendiri? Kalau petugas sensus itu kan hanya didatangkan untuk mengumpulkan data—tapi yang paling paham mengenai orang miskin di suatu daerah adalah orang-orang di kampung itu sendiri.”

Berangkat dari pemikiran inilah, Ratna memutuskan membuat lokakarya untuk melatih masyarakat setempat mengumpulkan data kemiskinan di kampung-kampung mereka sendiri.

“Dari Bappeda nanti ada yang turun dan mendampingi,” ujar Ratna. Dengan memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengumpulan data dan memverifikasi data keiskinan yang ada, Ratna bertekad untuk membuat bantuan dan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

“Data yang tidak tepat juga kan menjadi masalah untuk pemerintah,” kata Ratna. “Misalnya, ada nama-nama yang dapat raskin, tapi ada si Minah yang sangat miskin dan perlu dibantu malah tidak dapat jatah. Jadi masyarakat itu komplain, tetapi mau melaporkan ke polisi juga takut kalau nanti bermasalah. Jadi bersama-sama dengan kelompok masyarakat, kita juga coba atasi ini.”

Selain melatih masyarakat lokal untuk mengumpulkan data kemiskinan di kampung mereka sendiri sebagai sandingan bagi data dari pusat, Ratna juga berinisiatif membuat forum diskusi kelompok di daerah-daerah sasaran—bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

“Nanti kan dibacakan itu nama-nama yang berhak dapat bantuan, lalu nanti dari masyarakat yang berkumpul itu kan bisa langsung beri masukan, oh, dia mengapa namanya masuk? Memang dia rumahnya jelek, tapi dia kan punya sawah, punya motor, tanahnya luas. Lalu misalnya mereka sarankan, kenapa bukan si anu yang dibantu—kan dia kasihan, dia lebih membutuhkan. Ini kan menjadi masukan juga bagi kita—bahwa ternyata ada ketidakcocokkan dalam data yang kita miliki dengan keadaan sesungguhnya di masyarakat. Sebagai pemerintah kita harus dengarkan itu. Nantinya masukan yang baru didapat ini bisa menjadi pembanding dan juga bisa memperbaiki data yang sudah ada.”

Ratna juga tak segan menambah atau mengganti nama-nama penerima bantuan dari pusat jika memang data yang ada tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Ya, kalau jatah desa ada 50 penerima bantuan, lalu ternyata dari masyarakat menemukan ada 1 orang yang sangat butuh dan keadaannya sudah sangat mendesak untuk dibantu, ya kita naikkan dia jadi prioritas,” ujar Ratna. “Jadi walau di pusat namanya tidak ada, kita masukkan agar dia dapat bantuan, dan kita buatkan berita acaranya, karena kita sudah verifikasi bahwa dia benar-benar membutuhkan.”

Ratna memang berada dalam posisi yang unik. Bukan saja sebagai Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda, perempuan cekatan ini juga merangkap sebagai Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone—sebuah lembaga non-pemerintahan yang juga aktif memberdayakan masyarakat lokal dan menampung berbagai masukan dan keluhan seputar kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat sasaran. Ratna seperti menjejakkan masing-masing kakinya di dua sepatu yang berbeda—satu di pemerintahan, dan satu lagi justru di lembaga kemasyarakatan.

“Orang-orang selalu tanya, apa kerja saya di Bappeda tidak ganggu kerja saya di LPP. Tapi dengan ada di sini saya bisa bantu memperjuangan program-program LPP juga. Di Bappeda juga begitu. Dengan saya aktif di komunitas, saya bisa memberikan masukan kepada teman-teman di Bappeda mengenai apa yang sesungguhnya dialami masyarakat,” tutur Ratna. “Jadi saya bisa bantu menjembatani antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, membantu mereka berkomunikasi dan bersinergi dengan baik. Semuanya jadi kawan-kawan baik.”

Bersama-sama dengan LPP Bone, Ratna ikut membantu mendorong masyarakat miskin dan kaum perempuan untuk dapat terwakili suaranya dalam Musrenbang kecamatan. “Dulu kan jika ada rapat-rapat semacam ini mereka tidak pernah hadir,” kata Ratna. “Jadi Bappeda membantu mengeluarkan petunjuk teknis bahwa untuk Musrenbang Kecamatan harus melibatkan 30% perempuan dan masyarakat miskin.

Ratna berharap, inovasi yang dilakukannya bersama elemen masyarakat dapat membantu Bappeda membuat perencanaan pembangunan yang berbasis data—bukan lagi hanya berdasarkan asumsi.

“Misalnya ada yang mau kasih bantuan atau pelatihan, bisa lihat data kita dulu supaya tahu harus bantu apa atau memberikan pelatihan apa. Misalnya apakah di sana masyarakat mau bertani tapi tak ada lahan. Ataukah banyak yang miskin turun-temurun karena lahir dari keluarga miskin. Atau kalau mau kasih bantuan ternak, itu untuk di daerah mana, itu ternaknya apa? Kalau ternak untuk daerah pesisir cocoknya apa? Ini nanti bisa lihat datanya, apa yang benar-benar dibutuhkan.”

Saat ini masih ada sekitar 20 ribu lebih masyarakat miskin yang tersebar di 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan Kabupaten Bone—atau sekitar 11,28% dari jumlah penduduk. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat dengan tingkat kemiskinan paling tinggi.