Cerita

MAMPU Memfasilitasi Dialog Antar Pihak di Aceh

Catatan perjalanan BAPPENAS ke lokasi kerja MAMPU di Aceh

Kemiskinan bukan hanya diukur dari jumlah pendapatan. Ketiadaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar agar dapat hidup sejahtera, juga merupakan bentuk kemiskinan.  Karena sifatnya yang multi-dimensi, maka upaya penanggulangan kemiskinan harus melibatkan banyak pihak.

Dengan pemahaman ini, BAPPENAS bertemu dengan wakil perempuan miskin, pemerintah daerah di Banda Aceh dan organisasi masyarakat sipil di Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh tanggal 19 Oktober lalu.  Mitra MAMPU, Flower Aceh dalam konsorsium PERMAMPU, menjadi penyelenggara kegiatan ini.

Wakil Ketua DPR Aceh, T. Irwan Djohan, menyampaikan, bahwa kehadirannya bertujuan mendapatkan masukan tentang bagaimana DPR bisa ikut berperan untuk memberdayakan perempuan.  Menurutnya, selama ini, anggaran selalu dianggap sebagai penghambat, padahal kebijakan yang mendukung perempuanlah yang harus diperjuangkan.

“Sebenarnya sudah ada kebijakan di tingkat daerah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menganggarkan 1% dari total anggaran daerah untuk program pemberdayaan perempuan.  Ibu-ibu dan aktivis perempuan punya hak untuk memanfaatkan dana ini,” jelas Irwan.

Diskusi antara masyarakat dan pemerintah daerah Aceh berlangsung intensif.  Banyak pertanyaan dilontarkan oleh ibu-ibu yang hadir, terutama terkait dengan BPJS.  Dialog ini terbukti efektif bagi masyarakat menanyakan hal-hal yang kurang mereka pahami, bahkan menyampaikan keluhan-keluhan mereka.  Pada saat yang sama, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan hal-hal yang penting dan merespon keluhan-keluhan tersebut.

Pertemuan dihadiri oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum dan Chaeruniza Fitriyani dari BAPPENAS, Wakil Ketua DPR Aceh, staf BAPPEDA Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat Meuraxa Heru T., kepala desa dari desa-desa lain, tokoh adat, tokoh agama, kantor BPJS Kesehatan dan wakil masyarakat lainnya.

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) dari delapan provinsi di Sumatra, hadir dalam pertemuan yang juga dilaksanakan untuk memperingati hari Internasional Perempuan Pedesaan (15 Oktober) dan Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan (17 Oktober).  Ke delapan FKPAR berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau dan Lampung.

Di akhir kegiatan, 64 perempuan yang tergabung dalam FKPAR Sumatra, mewakili peremouan di 8 provinsi di Sumatra, membacakan pernyataan mereka untuk melawan semua bentuk kemiskinan dan pemiskinan terhadap perempuan di Pulau Sumatra, dan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah menjamin perbaikan dan akurasi data kemiskinan di Sumatera
2. Pemerintah menjamin tersedianya paket pendidikan A,B, C tanpa berbayar sehingga perempuan miskin mendapatkan akses paket pendidikan tersebut
3. Pemerintah menjamin ketersediaan layanan menyeluruh bagi perempuan miskin untuk kesehatan reproduksi khususnya Tes IVA, papsmear yang dibiayai oleh BPJS
4. Pemerintah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dan menindak tegas pelaku kekerasan khususnya pelaku kekerasan seksual
5. Pemerintah menjamin akses pekerjaan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan