Workshop Potret Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bersama Para Mitra MAMPU

Pada 8 Juni 2016, Program MAMPU mengadakan workshop bersama para mitra terkait Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama pelaksanaan program, MAMPU mendukung para mitranya untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Workshop ini ditujukan untuk mensosialisasikan hasil pemetaan kegiatan para mitra MAMPU yang dilakukan oleh Djuni Thamrin, Ph.D terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan JKN, dan mendiskusikan hasil pemetaan kegiatan Mitra tersebut dengan kebijakan terkait JKN yang sedang berlangsung di tingkat Nasional. Kemudian, perlu dilakukan pula perumusan agenda bersama dan pembagian peran untuk advokasi kebijakan terkait JKN.

Workshop dimulai dengan paparan oleh Djuni Thamrin terkait dinamika pelaksanaan JKN di lapangan dan pemetaan kegiatan 6 mitra MAMPU yang berfokus pada perlindungan sosial, antara lain, ‘Aisyiyah, Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).

JKN telah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, masih terdapat banyak permasalahan dalam relasi hubungan kewajiban dan hak antara BPJS Kesehatan dengan Warga Masyarakat dan Penyedia Pelayanan di Fasilitas Kesehatan. Permasalahan tersebut merupakan hasil temuan lapangan dan juga laporan dari para mitra MAMPU yang berfokus pada advokasi akses layanan kesehatan tersebut.

Beberapa masalah yang dihadapi, antara lain:

1. Lemahnya monitoring publik terhadap fungsi pemerintah sebagai regulator kebijakan,
2. Basis data terpadu,
3. Transparansi dan akuntabilitas,
4. Masalah di Fasilitas Kesehatan di berbagai daerah, termasuk masalah distribusi tenaga kesehatan (dokter dan paramedis) serta ketersediaan dan distribusi obat-obatan ke seluruh wilayah Indonesia,
5. Masalah koordinasi, dan
6. Masalah berkenaan dengan evaluasi dan monitoring.

Selain itu, Djuni Thamrin juga melakukan evaluasi untuk kerja advokasi mitra MAMPU. Beberapa rekomendasinya adalah perlunya pembagian kerja yang sistematis dan strategi advokasi bersama yang bersifat nasional.

Workshop yang dihadiri oleh 45 orang dari berbagai perwakilan mitra MAMPU dan staff MAMPU ini, berlanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, masukan, tambahan informasi dan juga rekomendasi yang diberikan. Sebagai tindak lanjut diskusi tersebut, dilakukan pertemuan untuk merancang rencana tindak lanjut para mitra dalam menyusun strategi advokasi bersama.