KPI Regional Sumatera Adakan Pendidikan Kader Menengah (PKM) di Jambi

Pada 20 – 26 September 2016, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Regional Sumatera mengadakan Pendidikan Kader Menengah (PKM) bagi para kader KPI. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Shang Ratu Kota Jambi ini, diikuti 25 kader KPI dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung dan DKI Jakarta.

Dari hari pertama hingga hari ketiga, para peserta mendapatkan materi tentang gender dan seksualitas, gender berbasis analisis sosial dan hak asasi perempuan. Setelah itu, peserta berdiskusi tentang isu peraturan dan advokasi terkait perlindungan sosial di bidang kesehatan, yang merupakan fokus KPI dalam Program MAMPU. Mereka berdiskusi tentang kasus JKN yang ditemukan oleh KPI di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, KPI mengundang perwakilan dari Bappeda Kota Jambi, BPJS Kesehatan dan anggota DPRD Kota Jambi, Ibu Maria Magdalena, sebagai pembicara. Perwakilan Bappeda Jambi dan BPJS Kesehatan menyampaikan pengalaman mereka terkait penerapan BPJS Kesehatan dan advokasi pemerintah daerah terkait perlindungan kesehatan. Adapun Ibu Maria Magdalena, berbagi pengalaman tentang advokasi kebijakan dan anggaran kesehatan.

Dari hasil diskusi, para peserta menyepakati untuk melakukan advokasi sistem perlindungan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, KPI memerlukan data yang valid dan jaringan yang lebih baik. Selain itu, sebagai bentuk aksi kolektif, KPI akan bekerjasama dengan mitra MAMPU lain di Sumatera yaitu PERMAMPU, untuk mengumpulkan lebih banyak bukti lapangan sebagai bahan advokasi Jaminan Keamanan Sosial (JKN).

Selain tentang isu JKN, peserta juga belajar tentang manajemen organisasi. Materi yang disampaikan terkait dengan transformasi kepemimpinan, yang membahas bagaimana pemimpin yang baik bisa mendengarkan dan mengakomodasi suara anggota mereka. Materi selanjutnya adalah penggalangan dana/ fundraising, yang disampaikan oleh KPI sekretariat nasional (Setnas).

Setnas KPI memperkenalkan rencana keberlanjutan KPI seperti Sekolah Politik Perempuan, konsep ‘Satu Balai – Satu Produk’ dan diversifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh KPI balai/ cabang atau wilayah. Setnas KPI juga menjelaskan tentang Most Significant Change (MSC) sebagai sarana monitoring dan evaluasi. Khususnya tentang MSC, peserta berlatih melakukan wawancara dengan rekan mereka tentang perubahan signifikan yang terjadi sejak menjadi anggota KPI dan kemudian menuliskan cerita tersebut.

Sebagai penutup, pelatihan ini membahas rencana aktivitas KPI untuk 6 bulan ke depan, khususnya rencana advokasi JKN. Sebagian besar KPI Wilayah berencana untuk melakukan sosialisasi internal terkait JKN, verifikasi data Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk anggota KPI, serta membantu komunitas miskin di daerahnya untuk mengakses KIS, dan advokasi ke pemerintah daerah.

Dilaporkan oleh: Dewi Damayanti (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)