MAMPU Selenggarakan Konferensi Nasional Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Mengusung tema “Perempuan Mampu, Indonesia Maju”, Konferensi Nasional Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempertemukan lebih dari 200 pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan wilayah untuk mediskusikan isu dan solusi terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, MSc., membuka secara resmi konferensi pada 27 November 2019 lalu di Jakarta, yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU.

Konferensi ini bertujuan untuk membangun sinergi dan hubungan positif antara masyarakat sipil, anggota DPR-RI/DPRD, pemerintah pusat/daerah, pihak swasta dan media dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan.

Dalam pidato pembukaannya, Dr. Himawan mengatakan, “Strategi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan perempuan memperoleh akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan. Strategi tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mengusung semangat ‘no one left behind’, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu amanat dalam Perpres tersebut adalah pelibatan aktor non-pemerintah seperti organisasi filantropi, pelaku usaha, akademisi dan organisasi kemasyarakatan”.

Konferensi yang berlangsung satu hari penuh ini mendiskusikan empat tema sentral, yakni 1) Akses Perempuan dan Cakupan Program Perlindungan Sosial dan Kesehatan Reproduksi; 2) Perempuan dan Politik; 3) Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan; dan 4) Perempuan dalam Dunia Kerja. Perwakilan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, lembaga pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dan media terlibat dalam diskusi-diskusi yang dirangkum menjadi sejumlah rekomendasi sinergi multipihak dalam menyasar ketimpangan dan persoalan yang terdapat di masing-masing tema.

Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Remaja Putri, Dr Sharman Stone, yang ikut membuka konferensi mengatakan, “Saya sangat bersemangat untuk datang kembali ke Indonesia dan bertemu dengan para pemimpin perempuan, pembuat kebijakan, pengusaha dan aktivis masyarakat sipil yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender di Indonesia. Australia bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi perempuan dan remaja putri, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik bagi semua.”

Konferensi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, diantaranya: 1) Memperkuat akses dan kesempatan perempuan, khususnya perempuan miskin, sebagai aktor perubahan untuk pembangunan yang berkesetaraan gender; 2) Mendorong kerja sama dan sinergi dengan Kaukus Perempuan Parlemen dan organisasi lain, seperti mitra Program MAMPU untuk mengatasi isu-isu prioritas perempuan; 3) Mendorong upaya perlindungan dan pemberdayaan inovatif berbasis IT bagi perempuan pekerja informal dan pekerja migran, dengan memanfaatkan good practices, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 4) Harmonisasi regulasi nasional dan daerah, terutama karena masih banyak regulasi diskriminatif, yang berdampak pada diskriminasi perempuan dan anak. Terdapat 333 Perda dari 381 perda diskriminatif yang langsung menyasar pada diskriminasi terhadap perempuan.