Mitra MAMPU bertemu dengan Presiden Joko Widodo tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan

Pada 21 April 2018 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, 18 delegasi organisasi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya enam Mitra MAMPU, diwakili oleh Ibu Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Ibu Misiyah dari KAPAL Perempuan, perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), PEKKA, BAKTI dan Migrant CARE menghadiri sebuah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan di Bogor. Pertemuan tersebut dimaksudkan oleh Presiden Jokowi untuk mendengarkan aspirasi dari para penggiat organisasi perempuan.

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan Perkawinan Anak, yaitu dengan mengubah usia minimum perkawinan, dari semula 16 tahun menjadi minimum 18 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise yang turut hadir dalam pertemuan mendukung usulan tersebut. Menurut beliau, perubahan ini penting untuk mengatasi tingginya tingkat perkawinan anak (kurang dari 18 tahun) di Indonesia yang mencapai 25 – 40 persen. Di samping Perppu Pencegahan Perkawinan Anak, para delegasi turut menyampaikan usulan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S), di mana keduanya merupakan alat hukum negara yang diharapkan dapat membangun perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan akan berdampak dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, para delegasi menyampaikan kemendesakan pengesahan kedua peraturan tersebut karena akan berkontribusi pada program wajib belajar 12 tahun, pengurangan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, pengurangan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, dan pencegahan perdagangan manusia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB), yaitu 1) Penghapusan kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5). Kesetaraan gender; dan 10) Berkurangnya kesenjangan.