Organisasi Masyarakat Sipil Pastikan Sustainable Development Goals Perhatikan Semua Kalangan

Pada tanggal 26 Oktober, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Oxfam Indonesia, Ohana, dan Transparency International Indonesia (TII) menyelenggarakan Forum Nasional Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengenai Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (Sustainable Development Goals) dengan tema “Memastikan tak Seorangpun Tertinggal Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs”. MAMPU turut menghadiri pertemuan tersebut.

Acara ini diselenggarakan sebagai sarana bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar informasi mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan SDGs di Indonesia. Para ahli dan narasumber turut diundang untuk memberikan wawasan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Isu tenaga kerja tidak terdidik mewarnai dialog pada salah satu sesi.

Dalam sambutannya, M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

“Kita tidak boleh berbangga hati karena kita masih menghadapi banyak tantangan kedepan. Berdasarkan data profil angkatan kerja, 60,38% dari 127.670.000 pekerja Indonesia adalah lulusan SMA,” ujar Hanif.

Memuat 17 tujuan global dan 169 target, SDGs membahas banyak isu mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga kesetaraan gender. Di antara topik lainnya, kekerasan dan diskriminasi khususnya praktek berbahaya dari Female Genital Mutilation (FGM) juga telah disampaikan sebagai pidato utama.

Indotang, Kepala Sekolah Perempuan Kepulauan Pangkep bicara mengenai female genital mutilation (FGM). Sesuai keterangan Indotang, prevalensi FGM umumnya cukup tinggi di setiap provinsi di Indonesia dikarenakan sangat terkait dengan praktek budaya dan agama.

“Perempuan miskin sering terlupakan. Salah satu masalah yang sering mereka hadapi adalah akses yang terbatas terhadap air bersih di kepulauan mereka tinggal. Memahami prevelansi FGM juga penting. Praktek tradisional yang berbahaya ini harus segera dihapuskan. Kami juga dengan tegas telah menolak praktek FGM di kepulauan Kulambing,” ujar Indotang.

Perwakilan dari BAPPENAS, Kementerian Luar Negeri, BPJS dan penasihat senior INFID, Michael Bobby Hoelman ikut serta di salah satu sesi. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan pertanyaan dan aktif berdialog dengan narasumber. Diharapkan pertanyaan dan dialog yang disampaikan dapat memberikan masukan dalam pemberian bantuan untuk komunitas yang membutuhkan seperti masyarakat berkebutuhan khusus.

Dalam salah satu sesi, dua peserta menyesalkan tidak disediakannya bahasa isyarat di berita dan film Indonesia untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Terlepas dari kekecewaan yang telah dialami, mereka memberikan apresiasi pada para panitia yang telah menyediakan penerjemah untuk peserta tuna rungu dan tuna netra.

Seorang peserta lainnya turut membagikan cerita sebagai penyandang disabilitas. Dikatakan bahwa keluarga dengan anggota penyandang kebutuhan khusus di Indonesia menghabiskan 15%-30% dari uang mereka untuk layanan transportasi sehari-hari dan layanan umum lainnya. Angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

Pendekatan berbeda ditunjukkan Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs di tahun 2030. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mampu untuk menerjemahkan komitmen bersama sebagai aksi lokal.

Perwakilan dari BAPPEDA Bonjonegoro, Rahmat, membagikan cerita mengenai pelaksanaan SDGs di wilayah tugasnya.

“Bonjonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur telah menerapkan SDGs. Kami percaya semua elemen masyarakat harus terlibat. Kami telah mengundang LSM, perusahaan swasta dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam agenda penting ini. Bonjonegoro bahkan memunculkan jargon baru, “Sustainable Bonjonegoro” dengan harapan implementasi SDGs dapat dilakukan dengan baik,” ujar Rahmat.

Melalui rencana aksi SDGs, para peserta memiliki harapan yang tinggi untuk mengakhiri kemiskinan dan ketidaksetaraan, menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat dan mengatasi perubahan iklim. Rencana aksi tersebut harus ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi dan  pemenuhan kebutuhan sosial di segala sektor.

Dilaporkan oleh: Nugraheni Pancaningtyas (Parliamentary Stream and Collective Action Manager – Program MAMPU)