Pekerja Migran di Jember Makin Berdaya lewat Desa Melek Digital

Ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita agar pekerja migran dapat berdaya dari desa. Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, impian itu hadir lewat program Desa Melek Digital. Dengan pemerintah desa dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berjalan beriringan, pekerja migran pun kini menjadi branding Desa Dukuhdempok.

“Pemerintah desa senantiasa melibatkan ibu-ibu dari PPT Desbumi dalam berbagai program desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam Desa Melek Digital,” jelas Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok, saat ditemui di kantornya dalam rangka kunjungan peserta Desbumi Summit, Kamis (29/10/2018) lalu. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan peluncuran Desa Dukuhdempok sebagai Desa Melek Digital.

Melalui program ini, situs resmi Desa Dukuhdempok turut menghadirkan Portal Pengaduan dan Pelayanan Desbumi. Lewat portal tersebut, pengguna situs dapat mengakses Sistem Informasi Desa Peduli Buruh Migran, formulir pendaftaran pekerja migran, dan layanan pengaduan. Warga Desa Dukuhdempok juga dapat mengakses layanan administrasi desa dan informasi program desa.

Dengan adanya program Desa Melek Digital, Miftahul berharap kelak PPT Desbumi dapat turut terintegrasi di dalam sistem, sehingga dapat memberikan layanan secara lebih komprehensif.

Sementara itu, lewat berbagai program pemberdayaan, contohnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Desbumi bersama mahasiswa Universitas Jember, pemerintah desa merangkul para purna pekerja migran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.

Menurut Miftahul, anggapan bahwa perempuan di desa memiliki banyak waktu luang kerap membuat mereka dipandang sebelah mata saat sedang berkumpul. Akibatnya, sebagian dari mereka absen dari berkegiatan di komunitas karena tak diizinkan keluarga, khususnya suami. Padahal, banyak hal berharga yang dapat mereka kontribusikan bagi warga desa.

“Para purna pekerja migran bersemangat membantu masyarakat desa untuk lebih bisa memahami proses migrasi aman. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa tanpa bantuan mereka,” tegas Miftahul. (***)