Program MAMPU-Bappenas-DFAT Australia Melakukan Kunjungan Bersama ke Lombok, Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka memantau langsung perkembangan kegiatan program MAMPU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, didampingi Tim MAMPU, melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat selama dua hari pada Kamis-Jumat (24-25 Januari 2018) lalu.

Temuan hasil kunjungan tersebut diilustrasikan secara lengkap dalam infografis berikut.

Infografis: Mitra MAMPU yang Dikunjungi dan Hasil Temuan Kunjungan

1. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur

• Adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara BaKTI dan DPRD Kab. Lombok Timur untuk koordinasi Program MAMPU
• Advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2TP2A dan Rencana Kerja dan Anggaran yang Resposif Gender
• Berjalannya Reses Partisipatif di Ka. Lombok Timur yang memungkinkan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota parlemen
• Keterlibatan perempuan miskin dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

2. Migrant CARE dan submitra Perkumpulan Panca Karsa di Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah

• Terbentuknya Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Nyerot
• Adanya peningkatan kapasitas pelaksana Desbumi dalam melakukan pendampingan kasus yang berjejaring dengan Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) dari kepolisian maupun dinas-dinas terkait
• Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan buruh migran asal Desa Nyerot.

3. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah

• Penguatan komunitas yang berasal dari perubahan cara pandang dalam diri para perempuan anggota PEKKA
• Komitmen anggota PEKKA untuk mendukung program perlindungan sosial pemerintah seiring dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang isu tersebut
• Keterlibatan anggota PEKKA dalam proses pembangunan desa, baik sebagai anggota tim verifikasi desa maupun fasilitator yang mensosialisasikan program perlindungan sosial
• Tim PEKKA di Kabupaten Lombok Tengah menerima dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pengadilan Agama Praya untuk membantu pengurusan itsbat nikah

4. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), submitra Institut KAPAL Perempuan di Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara

• Sejak 2014, Sekolah Perempuan (SP) berhasil mendongkrak rasa percaya diri dan kesadaran kritis perempuan miskin setempat
• Para perempuan yang belajar di SP Desa Sokong melakukan advokasi untuk pembangunan desa dan terlibat dalam Musrenbang Perempuan maupun Musrenbang desa.
• Murid-murid SP Desa Sokong mengelola dana usaha simpan pinjam, dengan nilai saat ini sebesar Rp. 30 juta, yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu desa.
• Adanya alokasi anggaran desa untuk SP, yang akan digunakan untuk studi banding ke Lombok Timur dan untuk modal usaha
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan bahwa semua desa di Kabupaten Lombok Utara wajib mendirikan Sekolah Perempuan
• Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 mengalokasikan dana untuk replikasi 10 SP di 10 desa.