Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengadvokasi kelompok perempuan miskin dan marginal untuk kesetaraan gender dan keadilan dalam Indonesia yang demokratis dan sejahtera sejak 1998. Didukung oleh Program MAMPU, KPI bekerja di 8 provinsi, 30 kabupaten dan 78 desa/kelurahan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial.

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

Mendirikan Balai Perempuan, kelompok perempuan untuk memperkuat pengorganisasian komunitas dan kepemimpinan perempuan
Kelompok-kelompok Balai Perempuan mengembangkan inisiatif PIPA-JKN (Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional) untuk memantau akses perempuan terhadap JKN dan program perlindungan sosial lainnya. Kini telah ada 74 pusat pengaduan PIPA-JKN di 8 provinsi.

Capaian dalam program MAMPU

Bersama jaringannya, KPI melakukan advokasi kolektif untuk peraturan maupun pendanaan bagi:

Penyertaan kelompok penyandang disabilitas untuk secara otomatis terkualifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk mengakses program Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PNBI)
Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, termasuk perlindungan dan akses bagi program pemerintah untuk mendukung perempuan nelayan
Pengesahan peraturan daerah untuk meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Bengkulu, Padang, dan Makassar, antara 2016-2018.
Pada 2018, 206 kartu kepesertaan JKN-PBI diberikan oleh Dinas Sosial setempat pada perempuan miskin di Bantaeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Balai Perempuan dan PIPA-JKN.
Pada 2018, layanan PIPA-JKN di desa-desa wilayah kerja KPI telah mencatat sekitar 16.000 keluhan terkait akses perlindungan sosial.