KOMNAS Perempuan

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) didirikan pada 1998 sebagai sebuah lembaga nasional independen untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dilakukan dengan cara membangkitkan kesadaran publik, mengumpulkan data dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, mengkaji kebijakan, serta memfasilitasi kerja sama dan jejaring untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

KOMNAS Perempuan mendirikan Forum Pengada Layanan (FPL), menggabungkan jaringan yang terdiri dari 112 organisasi di 32 provinsi di Indonesia di garis depan layanan untuk korban kekerasan. MAMPU mendukung 20 anggota FPL, yang bekerja di 15 provinsi, 31 kabupaten/kota, dan 102 desa/kelurahan.

Pendekatan yang dikembangkan sebagai mitra MAMPU:

Bersama FPL mengelola dan memperbaharui basis data terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
Melakukan advokasi kolektif bersama organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal dalam isu kesetaraan gender.

Capaian dalam Program MAMPU:

Bersama jaringan Forum Pengada Layanan melakukan advokasi untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI
Pengembangan Model Sistem Pengadilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah
Konsolidasi Nasional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI di tahun 2017 atas hasil penaksiran atas layanan P2TP2A pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPPA, KOMNAS Perempuan, dan FPL untuk mensinergikan basis data dan pelaporan masing-masing.