Publikasi

Pemangku Kepentingan Bicara tentang Manfaat Program MAMPU

Author: Tribun Maros Sul-Sel

Keyword: DPRD Maros, Yayasan BaKTI, Yayasan MAUPE

Liputan Berita Kunjungan DFAT ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Perwakilan Pemerintah Australia di Indonesia Kunjungi DPRD Maros

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS – Perwakilan Pemerintah Australia (DFTA) di Indonesia berkunjung ke DPRD Kabupaten Maros, Jumat (22/1/2016).

Maros dikunjungi karena menjadi salah satu wilayah program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program MAMPU BaKTI.  MAMPU adalah singkatan dari Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pada kunjungan itu, rombongan DFAT didampingi Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI Makassar Caroline Tupamahu yang menjadi mitra nasional Program MAMPU.  Ikut mendampingi Program Manager MAMPU BaKTI Lusia Palulungan dan Program Officer MAMPU BaKTI Puspita Rahma Yanti.  Turut serta Direktur Yayasan MAUPE Agusnawati yang menjadi mitra lokal Program MAMPU BaKTI di Maros, Program Officer MAMPU MAUPE Andi Tenri Pada dan CO MAMPU MAUPE Meilani.

Rombongan diterima tiga anggota parlemen perempuan di DPRD Maros yakni Haeriah Rahman, Fitriani dan A Welly.  Turut hadir pula perwakikan SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan Maros dan Bagian PP dan PA Setda Kabupaten Maros.

“Tujuan kunjungan DFAT ini yaitu ingin mendengarkan manfaat dan dampak yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang diintervensi oleh Program MAMPU BaKTI utamanya bagi DPRD (APP) dan SKPD terkait yang telah berkontribusi pada outcomes Program MAMPU di Maros,” jelas Andi Tenri Pada melalui rilisnya ke tribun-timur.com, siang tadi.

Haeriah Rahman pada kesempatan itu menyampaikan cerita suksesnya menjadi dalam menggagas Perda Inisiatif sampai pada terpilihnya menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Maros.  Menurut Haeriah, Program MAMPU sangat berkontribusi dalam proses tersebut. Di antaranya telah memberikan penguatan kapasitas kepada anggota DPRD Maros dalam hal tupoksi, public speaking.  “Juga mendampingi kami sebagai anggota parlemen perempuan dalam proses pembuatan perda inisiatif. Mulai dari asessment sampai ke pembahasan,” papar Haeriah.

Sementara Fitriani menyampaikan bahwa keberadaannya sebagai salah satu anggota parlemen perempuan (APP) dituntut lebih peka dalam hal permasalahan-permasalahan yang dihadapi para perempuan dan anak di daerahnya.

Sedangkan Andi Welly menyampaikan, sebagai salah satu wakil perempuan di DPRD Maros, ia tertantang untuk sering-sering memperhatikan konstituennya, utamanya perempuan. Juga memerhatikan permasalahan-permasalahan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Perwakilan Dinas Kesehatan Maros menyampaikan bahwa dengan dorongan dari Program MAMPU, mereka telah menginisiasi adanya Peraturan Bupati (Perbub) Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak dan Balita (KIBBLA).  Mereka juga dibantu dalam hal mengadvokasi anggaran agar dinas kesehatan memberi porsi untuk anggaran yang responsif gender senilai kurang lebih Rp 900 juta yang sebelumnya tidak dianggarkan.

“Kami juga dibantu dalam hal advokasi anggaran melalui DPRD sehingga DPRD bisa mengawal usulan kami,” papar perwakilan Dinas Kesehatan Maros.

Sedangkan dari PP dan PA Setda Kabupaten Maros menyampaikan bahwa selama ini telah bekerja sama dengan Program MAMPU dalam hal penguatan dan mengoptimalkan keberadaan P2TP2A atau Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak.  PP dan PA Setda Maros telah melakukan advokasi anggaran untuk pengelolaan P2TP2A yang sebelumnya tidak ada anggaran pengelolaannya.

“Sehingga kami berharap Pogram MAMPU ini masih ada di Maros dan membentu kami lagi dalam proses penyusunan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak,” paparnya mengutip rilis yang dikirimkan. (*)