Kelompok Perempuan Penggerak Pengembangan Potensi Desa

Kelompok perempuan binaan Yayasan Pondok Pergerakan, mitra KAPAL Perempuan di Desa Noelbaki dan Mata Air, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dikunjungi oleh BAPPENAS pada 17-19 Juli silam menyusul keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi desa mereka masing-masing.

Desa Mata air merupakan desa percontohan program Keluarga Berencana dari BAPPENAS yang telah menunjukkan berbagai kemajuan berkat kerja-kerja kelompok perempuan di desa ini yang tidak hanya mengembangkan potensi desa namun juga secara inklusif melibatkan kelompok disabilitas. Kelompok perempuan menginisiasi produksi VCO murni dan parfum VCO, membangun kelompok tenun ikat dan usaha kudapan, dan mengembangkan pariwisata Suramanda. Desa ini juga membangun kesadaran warga tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pendidikan, dengan mendata dan mendorong anak putus sekolah untuk mengikuti kejar paket A, B dan C. Keseriusan desa dalam mengatasi permasalahan kesehatan terlihat dari adanya alokasi anggaran kesehatan desa untuk program stunting, disabilitas dan Posyandu anak & balita. Ragam kegiatan dan pencapaian ini diperkuat oleh kehadiran Sekolah Perempuan dukungan MAMPU yang menawarkan pendidikan alternatif bagi perempuan. Sekolah Perempuan Desa Mata Air terlibat dalam pemantauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya JKN PBI, untuk memastikan agar perempuan memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Kunjungan BAPPENAS berlanjut ke Desa Noelbaki dimana anggota Sekolah Perempuan di desa tersebut berbagi pengalaman tentang keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa.

Sebelum ada Sekolah Perempuan, suara perempuan kerap diabaikan dan jauh dari proses perencanaan pembangunan. Kini, Sekolah Perempuan Desa Noelbaki memiliki lebih dari 300 anggota. Mereka ikut terlibat dalam memantau implementasi JKN, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan layanan kesehatan reproduksi untuk mendeteksi dini kanker. Selain itu, mereka juga berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdes yang berhasil melahirkan beragam kebijakan yang berpihak pada perempuan, di antaranya ‘Perdes 30% Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa’, pengurangan KDRT, serta pencegahan pernikahan dini.