Penulis: Dhina Mampu

Program MAMPU mengadakan Dialog Regional bertema Leave No She Behind di Jakarta, 8-9 Agustus 2018 lalu dalam rangka mendukung kepemimpinan perempuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) yang responsif gender, inklusif dan transformatif. Acara ini merupakan kelanjutan dari serangkaian konsultasi daerah yang telah dilaksanakan di 22 kabupaten/kota dan 10 provinsi selama Mei-Agustus 2018.

“Perempuan harus bergerak, bersuara, dan menjadi agen perubahan. Bukan objek, melainkan sebagai subjek,” tegas Dina Lumbantobing, Koordinator Pelaksana Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatera MAMPU), di awal acara.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengungkapkan bahwa Dialog Regional merupakan ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran dari berbagai inisiatif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, yang berhasil dilaksanakan di Indonesia dan negara-negara tetangga.

Pembicara dari Filipina, Malaysia, Australia dan Indonesia berbicara tentang meningkatkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan melalui media sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan jaringan dan aksi kolektif, serta peran pemerintah dalam menghadapi ketidasetaraan gender. Para Mitra MAMPU dan pejabat pemerintah daerah melanjutkan diskusi lebih dalam mengenal isu-isu tersebut di hari kedua.

Kirsten Bishop, Konselor bidang Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Kedutaan Besar Australia, mengungkapkan apresiasi bahwa acara ini dapat memperdalam aksi kolektif yang strategis dan efektif untuk mendukung pencapaian SDGs.

“Selanjutnya akan diadakan Pertemuan Nasional yang mengembangkan strategi untuk berbagi dan menerapkan pembelajaran dari MAMPU kepada audiens yang lebih luas, sehingga MAMPU dapat menunjukkan bahwa perempuan adalah aktof perubahan dalam mengatasi ketimpangan gender,” pungkas Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia.

Pada 14 Agustus 2018, Pemerintah Afghanistan melakukan kunjungan belajar ke Kementerian PPN/Bappenas. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Afghanistan memahami PPRG lebih dalam melalui praktik baik yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Reses Partisipatif yang dikembangkan oleh mitra MAMPU, BaKTI.

Dalam paparannya, Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan didampingi oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga memperlihatkan latar belakang & konteks Indonesia sehingga muncul PPRG, situasi terkini isu perempuan, langkah yang diambil dalam pengarusutamaan gender beserta tantangan dan solusi yang diambil Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan PPRG. Reses Partisipatif, model yang dikembangkan BaKTI, mitra MAMPU menjadi salah satu contoh praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan PPRG di tingkat daerah.

Reses Partisipatif bertujuan untuk meningkatkan suara dan pengaruh perempuan dengan menghubungkan anggota parlemen dengan kelompok konstituen mereka melalui mekanisme reses yang melibatkan perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Reses ini telah diuji coba di 8 kabupaten, melibatkan 26 anggota parlemen perempuan dan laki-laki sejak tahun 2015-2017. Diantaranya oleh dua anggota DPRD Kota Parepare dan dua anggota DPRD Kab. Maros.

Hasil diskusi Reses Partisipatif dirangkum dalam sebuah dokumen yang menjadi referensi para anggota parlemen, pemerintah dan konstituen dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran wilayah. Beberapa hasil baik dari Reses Partisipatif adalah DPRD menginisiasi PERDA No.12/ 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare dan PERDA No.15/ 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Maros. Keduanya menjamin peningkatan usaha untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak di Parepare dan Maros.

Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2018, Yayasan BaKTI menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, Sulawesi Selatan atas dukungan dan pendampingan Program MAMPU dalam mendukung dan mendampingi pemerintah dalam pembuatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sejak tahun 2014-2018. Penghargaan diberikan langsung oleh Bupati Maros, Hatta Rahman yang diterima Lusia Palulungan, Program Manager MAMPU-BaKTI mewakili Yayasan BaKTI.

Program MAMPU-BaKTI mendampingi Pemkab. Maros dalam pembuatan beberapa kebijakan, antara lain Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini, Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak dan saat ini (2018) dalam proses pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender.

Dukungan lainnya termasuk menyediakan tenaga ahli dan mendampingi proses pembentukan Perda yang dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros menggunakan Reses Partisipatif untuk memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat yang memperkaya penyusunan Perda sekaligus membantu tugas pokok anggota DPRD. Penguatan juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan dan penguatan staf Dinas DP3A dan P2TP2A terkait penanganan kasus kekerasan.

 

 

Semangat “Tak Seorang pun Ditinggalkan” (Leave No One Behind), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) turut mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Semangat itu terwujud di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam Peluncuran Gerakan Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise, Rabu, 25 Juli 2018.

Berangkat dari keberhasilan serangkaian konsultasi daerah di NTB, digerakaan oleh KAPAL Perempuan, acara ini meneguhkan komitmen terhadap kerja sama yang saat ini berlangsung dalam mencapai SDGs melalui Deklarasi Multipihak. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, Bappeda NTB, akademisi, media massa dan organisasi masyarakat sipil. Perempuan akase rumput Mitra MAMPU pun menyampaikan langsung pertanyaan dan menyuarakan pentingnya meningkatkan akses terhadap layanan, perlindungan sosial, serta penghapusan perkawinan anak kepada Menteri Yambise lewat dialog terbuka.

Program MAMPU mendukung kepemimpinan perempuan di Provinsi NTB bersama para mitranya: Institut KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), ‘Aisyiyah, Migrant CARE, dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), beserta sejumlah submitra, termasuk LPSDM.