Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia

Kajian mengenai Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa ini bermaksud untuk memahami pengaruh aksi kolektif perempuan memengaruhi implementasi UU Desa serta peran OMS dalam menjalankan proses tersebut. Penelitian ini menyajikan temuan dan rekomendasi bagi lembaga dan organisasi yang mendukung pengaruh kolektif perempuan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan dan struktur kekuasaan yang lebih luas di perdesaan di Indonesia, terutama dalam implementasi Undang-Undang (UU) Desa dan keterkaitan pengaruhnya dengan kabupaten serta pengambilan keputusan.

Hasil penelitian lengkap dalam diunduh melalui tautan berikut http://bit.ly/AksiKolektifUUDesa

Ringkasan Kebijakan dan Penelitian Pembangunan Inklusif Gender dan Desentralisasi Pemerintahan: Memperkuat Suara dan Pengaruh Perempuan Melalui Aksi Kolektif di Daerah Perdesaan Indonesia

Ringkasan kebijakan ini menyajikan temuan dan rekomendasi bagi lembaga dan organisasi yang mendukung pengaruh kolektif perempuan pada tata kelola pemerintahan, pembangunan dan struktur kekuasaan yang lebih luas di perdesaan di Indonesia, terutama dalam implementasi Undang-Undang (UU) Desa dan keterkaitan pengaruhnya dengan kabupaten serta pengambilan keputusan.

‘Aisyiyah Kabupaten Magelang Adakan Pendidikan Politik di Jalan

Bertepatan dengan momen Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD)  Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Magelang dalam program MAMPU ‘Aisyiyah turut menyemarakannya dengan menggelar sejumlah kegiatan. Disampaikan oleh Nida ul Hasanah, Ketua PDA Kabupaten Magelang, sangat penting bagi ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan untuk ikut serta dalam perayaan Hari Perempuan Internasional atau yang lebih sering dikenal dengan istilah berbahasa Inggris, International Women’s Day (IWD). “Hal ini kami lakukan mengingat ‘Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang memperjuangkan hak perempuan untuk kehidupan perempuan yang bermartabat.”

Nida menambahkan bahwa momen IWD di tahun 2019 ini terasa semakin bermakna karena berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu serentak yang akan dihadapi masyarakat Indonesia pada April 2019 mendatang. Oleh karena itu, tema IWD yang diusung ‘Aisyiyah juga tidak lepas dari tema politik dan pemilu. “Melalui momen IWD ini ‘Aisyiyah berupaya untuk meningkatkan kesadaran para perempuan untuk bisa menggunakan hak pilihnya dan terlibat aktif dalam Pemilu mendatang.”

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ‘Aisyiyah antara lain melakukan sosialisasi pendidikan politik—hasil kerja sama dengan KPU, serta melakukan penandatanganan komitmen menolak politik uang dan hoaks yang semuanya di laksanakan di 7 desa di Kab. Magelang. Komitmen menolak politik uang dan hoaks juga disampaikan melalui stan yang dibuka pada saat kegiatan car free day (CFD) di lapangan Pemda Kab. Magelang, dan talkshow di radio Unima untuk menjangkau masyarakat luas.

Menurut Nida melalui kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ini ‘Aisyiyah mendorong para perempuan untuk bisa cerdas dan kritis dalam memilih calon pemimpin. “Para perempuan juga harus paham calon-calon mana saja yang memiliki keberpihakan kepada isu-isu perempuan dan tidak pernah memiliki catatan buruk pada rekam jejaknya.”

Selain melakukan pendidikan politik bagi perempuan, ‘Aisyiyah menurut Nida juga mendorong para kadernya untuk bisa berpartisipasi secara aktif, yaitu dengan mengutus 36 kadernya untuk menjadi perempuan pemantau pemilu yang telah mengikuti pembekalan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu Kab. Magelang, M. Yasin Awan Wiratno menyampaikan apresiasinya kepada ‘Aisyiyah. “Alhamdulilah ‘Aisyiyah menjadi satu-satunya organisasi yang berkenan menjadi pemantau pemilu. Saya sangat senang karena ternyata bukan hanya Magelang, tetapi ‘Aisyiyah di beberapa daerah lain juga turut berpartisipasi.” (dilaporkan oleh Suri)