PIAR: Sosialisasi Hasil Studi JKN di Kupang, NTT

Pada 22 Agustus 2016, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, salah satu mitra Yayasan Kesehatan Perempuan dan Jaringan Perempuan Kesehatan (JP2K), mengadakan sosialisasi hasil studi pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Kegiatan sosialisasi hasil studi ini dilaksanakan di Aula Hotel Greenia, Kupang.

Koordinator Pelaksana PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik, menyampaikan hasil survei. Dari hasil survei, ditemukan bahwa informasi terkait BPJS belum merata penyebarannya, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami manfaat dan akses dari BPJSĀ terutama masyarakat di desa terpencil di NTT. Untuk itu, PIAR menyarankan perlunya sosialisasi yang lebih banyak kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, dua orang anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde dan Daniel Hureg (Ketua Fraksi PKB), turut hadir dan memberi masukan soal hasil survey kepada BPJS NTT dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Daniel Hurek memberi masukan kepada BPJS untuk mengusulkan anggaran promosi kepada Pemerintah Kupang, dan DPRD Kota akan membantu BPJS dalam prosesnya.

Nasional Forum ke-3: Evaluasi Kerja JP2K-YKP terkait Advokasi Layanan Kespro

Pada 20 – 22 Juli 2016 yang lalu, Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K-YKP) mengadakan pertemuan rutin tahunan – Nasional Forum ke-3. Kegiatan yang mengambil tema “Evaluasi Kerja JP2K terkait Advokasi Layanan Kesehatan Reproduksi dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”

Acara yang diadakan di Harris Convention & Hotel Bekasi ini, dihadiri oleh 15 perwakilan provinsi jaringan YKP di Indonesia, antara lain: Cakrawala Timur (Jawa Timur); Perempuan DAMAR (Lampung); FPMP (Sulawesi Selatan); GASIRA (Maluku); LKY (Yogyakarta); LP2M (Sumatera Barat); LPSDM (Nusa Tenggara Barat); Yayasan Maha Bhoga Marga (Bali); Yayasan Mitra Aksi (Jambi); PESADA (Sumatera Utara); PIAR (NTT); PKBI (Aceh); Rahima (Jakarta); SPEK-HAM (Jawa Tengah); dan Swara Parangpuan (Sulawesi Utara).

Dalam forum nasional ini, JP2K – YKP membahas hasil studi survei JKN tahap II terkait pengalaman di lapangan dan advokasi layanan kesehatan reproduksi dalam skema JKN.

Sebagai rangkaian dari Nasional Forum Ke-3 ini, JP2K – YKP juga melakukan Audiensi dengan Kementerian Kesehatan RI pada Jumat, 22 Juli 2016. Dalam audiensi tersebut, JP2K berdiskusi langsung dengan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek Sp.M(K).

Audiensi dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan oleh beberapa perwakilan Jaringan PerempuanĀ Peduli Kesehatan (JP2K) – YKP. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Zumrotin K Susilo selakuĀ Ketua YKP, menyerahkan hasil Survei JKN tahap II kepada BPJS Kesehatan RI.

Sosialisasi Hasil Studi Tahap ke II JKN di Manado, Sulawesi Utara

Pada 4 Agustus 2016, Yayasan Kesehatan Perempuan, Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) dan Swara Parangpuan melaksanakan kegiatan sosialisasiĀ hasil studi tahap ke-II, pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatanĀ reproduksi dan seksual. Kegiatan yang didukung oleh Program MAMPU ini, dilaksanakan di Aula BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Manado.

Sosialisasi ini menghadirkan tiga orang narasumber, antara lain: dr. Dina Diana Permata, Kepala Departemen Pelayanan Kesehatan regional X – BPJS,Ā dr. Jimmy Lalita, Kabid Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Dinas Kesehatan Kota Manado, dan Zan Jabil Wakid, Koordinator Survey BPJS. AdapunĀ peserta kegiatan sosialisasi adalah dari perwakilan pihak-pihak yang berasal lokasi survey, seperti: 4 utusan kecamatan, Lurah, responden, 10Ā Puskesmas di Kota Manado, klinik, serta rumah sakit. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Sosial, BPJS, Dinas Kesehatan, LSM, AJI, sertaĀ jurnalis media cetak dan radio.

Para narasumber menyampaikan hasil hasil studi tahap ke-II kepada unsur SKPD terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, rumah sakit, klinik, media dan masyarakat yang menjadi respoden dalam survey yang dilakukan. Dari studi yang dilakukan, ditemukan bahwa:

  • Meskipun sudah banyak yang mendengar BPJS, tapi hanya sekitar 61 % yang sudah menjadi peserta. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak mengetahui prosedur pembuatan serta tidak mampu membayar premi.
  • Pengetahuan masyarakat tentang layanan kespro yang dicakup BPJS rendah karena kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang sudah dilakukanĀ juga tidak meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengakses BPJS seperti bagaimana prosedur yang harus dilakukan.
  • Untuk tenaga medis dan petugas administrasi, masih banyak yangĀ belum memahami perbedaan antara JKN dan BPJS.
  • Masih cukup banyak para petugas medis dan administrasi yang tidak mengetahui tentang layanan kespro yang dicakup BPJS.
  • Mekanisme kerja dalam layanan BPJS pada tatanan teknis tidak jelas sehingga banyak terjadi keluhan pada saat pelayanan dilakukan olehĀ petugas teknis dan administrasi.
  • Untuk wilayah Kota Manado, 100% setuju dengan adanya layanan BPJS.

Dalam paparannya, disampaikan pula rekomendasi hasil studi, antara lain:

  • Perlunya peningkatan sosialisasi tidak hanya berisi informasi keanggotaan, tetapi juga prosedur bagaimana mendapatkan layanan serta mekanisme komplain.
  • Perlunya peningkatan layanan kespro yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pendukung (alat-alat medis, dokter ahli, danĀ obat-obatan).
  • Perlu digagas adanya forum pengaduan layanan JKN terkait kespro.

Selain mengadakan sosialisasi dalam bentuk forum diskusi publik, sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio RAL Manado, yang disampaikan oleh Direktur Swara Parangpuan, Nurlaili, bersama koordinator survey JKN, Zanjabil Wakid.