Project Brief: Balai Sakinah ‘Aisyiyah

Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA) adalah kelompok perempuan yang dibentuk oleh Mitra MAMPU, ‘Aisyiyah yang bertujuan sebagai wadah pemberdayaan komunitas dalam hal pendidikan, konsultasi serta pengaduan layanan kesehatan reproduksi.

BSA berada di tingkat desa, dilaksanakan secara rutin di tempat yang mudah dijangkau oleh para anggotanya, seperti balai desa, rumah warga, maupun tempat ibadah. Setiap kelompok BSA memiliki kader BSA yang bertugas menggerakkan anggota BSA, masyarakat serta menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan penyedia layanan kesehatan setempat.

Communication and Knowledge Management Officer

The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women’s Empowerment (MAMPU Phase II) aims to address key issues affecting poor women in accessing, controlling, participating and enjoying fulfilment from policies and development programs in five thematic areas as follows:

  • Improving access to GOI’s social protection programs;
  • Improving conditions of employment and removing workplace discrimination;
  • Improving conditions for women’s overseas labour migration;
  • Improving women’s health and nutritional status;
  • Reducing violence against women.

The Program will increase capacity of civil society partners; expand the network organisations working on gender equality; better position all of our partners to exert greater influence on key areas of government policy; and expand reach among poor women at the grassroots level. The Program will also harness the work of Phase I to generate policy change that leads to widespread impact for poor women in Indonesia.

The Communication and Knowledge Management Officer will be responsible in providing and facilitating support to MAMPU Program, MAMPU Program Partners, and DFAT in the design and implementation of the communication and knowledge management strategy.

She/he will work in collaboration with the Communication and Knowledge Management Manager, CKM Officer, as well as with MAMPU Partners and key stakeholders, and coordinate the work of the communication and knowledge management team within MAMPU. She/he will report directly to the Communication and Knowledge Management Manager.

Click on the following link below to see more details

(Link to see the Terms of Reference)

Applications including a cover letter that illustrates why you fit the position and current CV with 3 referees should be sent in confidence to recruitment@mampu.or.id by Friday, 27 September 2019 noting the title of applied position in the subject line. Candidates are encouraged to apply as soon as possible. We thank all applicants, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

 

“MAMPU is a child-safe organisation. We have strong recruitment procedures to make sure the safest and most suitable people work with the children in our programs.”

“MAMPU also encourage people with disabilities and from other diverse backgrounds to apply. We do not discriminate based on disability.”

 

Program Support Officer (PSO) – 2 Positions

The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women’s Empowerment (MAMPU Phase II) aims to address key issues affecting poor women in accessing, controlling, participating and enjoying fulfilment from policies and development programs in five thematic areas as follows:

  1. a)         Improving access to GOI’s social protection programs;
  2. b)         Improving conditions of employment and removing workplace discrimination;
  3. c)         Improving conditions for women’s overseas labour migration;
  4. d)         Improving women’s health and nutritional status;
  5. e)         Reducing violence against women.

The Program will increase capacity of civil society partners; expand the network organisations working on gender equality; better position all of our partners to exert greater influence on key areas of government policy; and expand reach among poor women at the grassroots level. Further the Program will harnesses work of phase I to generate policy change that leads to widespread impact for poor women in Indonesia.

MAMPU is looking for a Program Support Officer (PSO) who will be responsible to provide various forms of procurement, administrative and logistics assistance to MAMPU program staff, MAMPU thematic experts, MAMPU technical advisers, and other stakeholders in her/his thematic areas. The PSOs will ensure that office systems and logistics support function in an efficient, effective and dependable fashion and in accordance with the procedures and guidelines laid out in the MAMPU Administration Manual.

Click on the following link below to see more details

(Link to see the Terms of Reference)

Applications including a cover letter that illustrates why you fit the position and current CV with 3 referees should be sent in confidence to recruitment@mampu.or.id by Monday, 5 August 2019 noting the title of applied position in the subject line. Candidates are encouraged to apply as soon as possible. We thank all applicants, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

“MAMPU is a child-safe organisation. We have strong recruitment procedures to make sure the safest and most suitable people work with the children in our programs.”

“MAMPU also encourage people with disabilities and from other diverse backgrounds to apply. We do not discriminate based on disability.”

Nawala MAMPU Kita Edisi 9 (Mei-Juni 2019)

Nawala MAMPU Kita terbit setiap dua bulan sekali, menyampaikan kabar capaian serta kegiatan Program MAMPU bersama kedua pemerintah dan mitra organisasi masyarakat sipil (OMS).

Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Edisi MAMPU Kita kali ini mengulas partisipasi Program MAMPU dan mitranya dalam konferensi Women Deliver 2019, sejumlah kegiatan mitra yang juga menjadi ajang pernyataan sikap seputar isu perempuan pekerja dan perlindungan perempuan dari kekerasan, serta upaya peningkatan kapasitas mitra MAMPU lewat pelatihan tentang disabilitas serta bisnis sosial.

Nawala dapat diakses melalui tautan berikut

Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris

RFP: Penyusunan Rencana Strategis Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Tahun 2020-2025

Program MAMPU bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indoensia terhadap layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayan perempuan. Melalui MAMPU, organisasi masyarakat sipil (OMS) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, parlemen dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah untuk menyempurnakan kebijakan, peraturan dan akses terhadap layanan pemerintah yang berdampak pada perempuan miskin dalam lima area tematik berikut; (1). Meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia (2). Meningkatkan kondisi pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja (3). Meningkatkan kondisi buruh perempuan untuk migrasi keluar negeri (4). Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan; dan (5). Mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Tematik-5: Mengurangi kekerasan terhadap perempuan, MAMPU bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan / Komnas Perempuan, sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia.

Periode kepemimpinan Komnas Perempuan ke depan (2020-2024) akan bersamaan dengan periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2000-2025). Periode ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan perubahan-perubahan yang terjadi terkait perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan terutama hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, baik dalam tataran  regulasi, perspektif dan infrastruktur untuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta bagaimana Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional HAM berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Untuk itu, perlu adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Komnas Perempuan yang akan menjadi pedoman bagi Komnas Perempuan untuk menetapkan program berdasarkan mandatnya, serta akan menjadi rujukan bagi Pemerintah dalam mengembangkan kerangka kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dokumen Renstra ini akan diserahkan kepada BAPPENAS agar dapat menjadi rujukan dalam pengembangan Program-Program Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan.

MAMPU mengundang konsultan / organisasi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan organisasi, fasilitasi penyusunan rencana kerja organisasi atau bidang lain yang terkait untuk menyampaikan proposal sebagai tim konsultan pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Tahun 2020–2025 sebagaimana dijelaskan dalam RFP dan TOR terlampir.

 

Proposal dikirimkan ke kantor MAMPU selambatnya tanggal 7 Juli 2019, melalui alamat email berikut ini: mnurwaskito@mampu.or.id

 

 

“MAMPU is a child-safe organisation. We have strong recruitment procedures to make sure the safest and most suitable people work with the children in our programs. MAMPU also encourage people with disabilities and from other diverse backgrounds to apply. We do not discriminate based on disability”

Bicara Kesehatan dan Perempuan di BBL Program MAMPU

Dalam diskusi bulanan Brown Bag Lunch (BBL), Senin (17 Juni), Program MAMPU mengulas isu dan tantangan peningkatan akses dan kualitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi perempuan di Indonesia. Diskusi dipandu oleh Nani Zulminarni, Pendiri Yayasan Pemberdayaan Kepala Keluarga (PEKKA), mitra MAMPU untuk area tematik perlindungan sosial.

“Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, kita memerlukan gambaran utuh mengenai permasalahan kesehatan, terutama beban penyakit,” papar Tety Rachmawati, Peneliti Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI, di awal acara.

Hasil penelitian Litbangkes Kementerian Kesehatan RI pada 2017 menunjukkan bahwa peningkatan angka harapan hidup perempuan tak berarti kualitas hidup mereka pasti baik. Adapun beban penyakit tertinggi bagi perempuan termasuk penyakit tidak menular (jantung koroner, stroke, diabetes), neoplasma (kanker payudara, serviks, ovarium, paru-paru), kesehatan reproduksi, dan gizi.

Perbincangan tentang JKN tak lepas dari soal pendanaannya. Dalam presentasinya, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Ascobat Gani menggarisbawahi defisit pembiayaan JKN. Menurutnya, hal ini tak lepas dari premi asuransi yang terlalu rendah dibandingkan dengan manfaat yang amat komprehensif. Selain itu, pembiayaan lebih banyak dialokasikan untuk upaya penyembuhan dibandingkan dengan pencegahan dan promosi kesehatan.

“Uang kita habis untuk ‘menjernihkan air di hilir’. Padahal ada banyak hal yang bisa dicegah, dimulai dengan mengubah perilaku. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama pun perlu diperkuat,” pesan Ascobat.

Tantangan dalam memperkuat layanan JKN, khususnya terkait kesehatan perempuan, turut disoroti oleh Koordinator Advokasi BPJS Kesehatan Timboel Siregar.

Timboel mencontohkan, rumah sakit kerap mengarahkan agar proses persalinan dilakukan dengan operasi caesar, sehingga ibu hamil dan melahirkan menjadi objek bisnis. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 menyatakan, kini JKN tidak menjamin korban penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. Sayangnya, kasus-kasus demikian paling umum dialami oleh perempuan.

“JKN tidak akan pernah sempurna, tapi sudah memberikan manfaat. Kalau ada penurunan manfaat, JKN justru akan kontraproduktif,” pungkas Timboel, yang bekerja untuk perusahaan WriteMyPapers

Employment Opportunity – Thematic Coordinator MAMPU Theme 2: Employment/Economic Empowerment

The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women’s Empowerment (MAMPU Phase II) aims to address key issues affecting poor women in accessing, controlling, participating and enjoying fulfilment from policies and development programs in five thematic areas as follows: a) Improving access to GOI’s social protection programs; b) Improving conditions of employment and removing workplace discrimination; c) Improving conditions for women’s overseas labour migration; d) Improving women’s health and nutritional status; e) Reducing violence against women.

The Program will increase the capacity of civil society partners; expand the network organisations working on gender equality; better position all of our partners to exert greater influence on key areas of government policy, and expand reach among poor women at the grassroots level.

MAMPU Thematic Area Two contributes to the government’s medium-term development targets in the RPJMN 2015-2019 through increased labour force participation and mainstreaming gender in laws and regulations to better protect women who work. Providing decent working conditions for homeworkers makes good economic sense, by reducing poverty for thousands of women and their families, it contributes directly to achieving Goal 8 of the SDGs: decent work and economic growth. MAMPU supports women’s groups in finding economic activities to support their livelihood as well as strengthening their organisation.

Click on the following link below to see more details:
(Link to see the Terms of Reference)

Applications including a cover letter that illustrates why you fit the position and current CV with 3 referees should be sent in confidence to recruitment@mampu.or.id by Sunday, 23 June 2019 noting the title of the applied position in the subject line. Candidates are encouraged to apply as soon as possible. We thank all applicants, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

“MAMPU is a child-safe organisation. We have strong recruitment procedures to make sure the safest and most suitable people work with the children in our programs.”
“MAMPU also encourage people with disabilities and from other diverse backgrounds to apply. We do not discriminate based on disability.”

Project Brief: MAMPU di Aceh

Program MAMPU bekerja di 27 provinsi, 147 kota/kabupaten, mencapai lebih dari 1.100 desa di Indonesia. Di Provinsi Aceh, MAMPU bermitra dengan 5 organisasi masyarakat sipil (OMS) di 52 desa di 8 kabupaten/kota.

Kenali lebih lanjut kerja-kerja Program MAMPU di Aceh lewat publikasi berikut.

Nawala MAMPU Kita Edisi 8 (Maret-April 2019)

Nawala MAMPU Kita terbit setiap dua bulan sekali, menyampaikan kabar capaian serta kegiatan Program MAMPU bersama kedua pemerintah dan mitra organisasi masyarakat sipil (OMS).

Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Edisi MAMPU Kita kali ini mengangkat sejumlah acara Mitra untuk menyambut pemilihan umum, inisiatif berbagi pengetahuan oleh Program MAMPU, dan wujud komitmen kami untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia.

Nawala dapat diunduh melalui tautan berikut

Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris