Tag: pelatihan

MAMPU sudah memasuki pelaksanaan fase II, di fase ini para mitra MAMPU fokus untuk menyuarakan dan mempengaruhi para pemangku kepentingan agar kebijakan yang mereka hasilkan berpihak pada perempuan dan rakyat miskin. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan advokasi yang telah dan akan dilaksanakan mitra MAMPU, MAMPU menyelenggarakan rangkaian pelatihan advokasi bagi mitra MAMPU.

Ada tiga tujuan utama dari rangkaian pelatihan advokasi yang diberikan MAMPU, yaitu memperkuat pemahaman dan pembuatan strategi mitra dalam kerja advokasi kebijakan, membentuk pengetahuan bersama mengenai lika liku advokasi yang secara umum, dapat mengenali tantangannya advokasi dan menjadikannya referensi kerja advokasi kebijakan oleh mitra.

Salah satu dari rangkaian pelatihan advokasi MAMPU adalah Pelatihan Kerja Merancang Kebijakan yang diselenggarakan pada tanggal 27-30 Maret 2017 lalu. Bertempat di Hotel Harris Tebet, Jakarta pelatihan ini menggaet Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia. Ada 8 tema utama yang menjadi materi pokok dalam pelatihan ini, yaitu

1. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan
2. Pemahaman tentang prosedur pembentukan Undang-undang dan peraturan daerah
3. Kebijakan yang berpihak pada perempuan & rakyat miskin
4. Pemetaan pelaku dan pemangku kepentingan dalam kebijakan
5. Menyiapkan naskah kebijakan
6. Strategi kebijakan
7. Mengawal pembahasan kebijakan
8. Manajemen resiko.

Semua materi dan sesi pelatihan berdasar pada buku panduan MAMPU yang berjudul “Kerja Merancang Kebijakan” yang disusun oleh PUSKAPOL UI bersama didukung oleh MAMPU.

Pelatihan dibuka oleh Basile Gilbert, Technical Program Manager MAMPU. Beliau menegaskan pentingnya proses advokasi yang strategis di fase II MAMPU. DI fase II ini, mitra akan menggunakan kerja-kerja yang berjalan baik di fase I dan menyuarakannya ke berbagai pemangku kepentingan.

Di hari pertama, mitra diberikan tiga materi. Pertama, mitra belajar melihat celah dimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui celah ini, diharapkan masyarakat dapat memperlihatkan fakta-fakta di lapangan kepada pemangku kepentingan, sehingga kebijakan bisa membantu menyelesaikan isu yang terjadi di masyarakat. Kedua, dengan bermain puzzle, mitra MAMPU belajar tentang prosedur pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah. Terakhir, mitra diperkenalkan tentang bagaimana kebijakan bisa dikatakan berpihak pada kepentingan perempuan & rakyat miskin.

“Dari pelatihan ini saya melihat kembali proses advokasi yg pernah dan sedang kami kerjakan, apa sudah sesuai alur yang ada. Dan apa yang selanjutnya bisa kami perbaiki.” Hendra – Flower Aceh.

Di hari kedua, mitra diajak untuk melihat kembali pemetaan pelaku & pemangku kepentingan dalam isu-isu yang mereka tangani. Melalui sesi ini, mitra diajak menyusun ulang pelaku & pemangku kebijakan yang selama ini mereka sasar lalu menaruh detail pendekatan yang mereka pakai untuk tiap aktor. Mitra kemudian diajak untuk melihat jenis naskah kebijakan yang ada dan kesesuaian tiap naskah dengan proses advokasi yang dilakukan mitra.

“Lewat training, saya jadi tahu advokasi bisa dilakukan lewat jalur eksekutif dan legislatif berikut prosesnya. Ini penting diketahui organisasi saya. Kami ingat ada proses advokasi yang mentok, ini bisa jadi jalan kami advokasi selanjutnya.” – Yayasan Embun Pelangi

Di hari terakhir mitra diajak untuk menyusun rencana tindak lanjut dalam proses kebijakan yang mereka lakukan dan memetakan resiko serta jalan keluar dari tiap resiko.

“Sebagai paralegal saya pikir saya ga bakal mampu ngikutin training ini, tapi ternyata bisa. Sekarang saya paham proses advokasi lebih baik dan merasa mampu mendampingi proses advokasi” – Syifa, LBH Apik Aceh.

Pelatihan ditutup oleh Caroline Tupamahu, Team Leader MAMPU yang berharap mitra dapat mengambil pengetahuan dari pelatihan dan menggunakannya dalam kerja-kerja mitra MAMPU untuk fase II.

Program MAMPU bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (SEKNAS FITRA) mengadakan Pelatihan Advokasi Anggaran Responsif Gender pada 21-24 November 2016 . Pelatihan ini merupakan program penguatan kapasitas mitra-mitra MAMPU dalam melakukan pengawalan integrasi perencanaan anggaran yang responsif gender pada pembangunan daerah.

Pelatihan ini dihadiri oleh 35 peserta dari 19 kota. Di antaranya adalah tim Program MAMPU, para mitra dan perwakilan dari SEKNAS FITRA. Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto dan Manager Riset FITRA, Misbahul Hasanhadir sebagai pembicara utama pada pelatihan tersebut. Koordinator Data dan Publikasi FITRA, Yenti Nurhidayat bertindak sebagai moderator dalam pelatihan selama empat hari tersebut.

Pada hari pertama, para peserta diberikan gambaran mengenai hak asasi manusia dan konsep kesetaraan gender. Para peserta juga berlatih untuk menangkap isu strategis yang dilibatkan dalam mengajukan anggaran. Mereka sangat antusias saat menerima materi di sesi ini.

Perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Bengkulu, Tati Winarti mengutarakan kondisi kesenjangan gender yang terjadi di daerahnya.

“Saya senang sekali bisa hadir di sini dan bisa menyuarakan pendapat. Di daerah saya, perempuan tidak dilibatkan dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Saya harap, setelah mengikuti pelatihan ini kami mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesetaraan gender ke masyarakat. Perempuan pun nantinya dapat ikut andil dalam proses perencanaan kebijakan dan anggaran di tingkat desa,” ujar Tati.

Informasi akan perencanaan anggaran di tingkat distrik dan nasional disampaikan pada hari berikutnya. Para peserta dalam sesi ini bekerja berkelompok dan menganalisis proses dan aktor yang terlibat dalam pengajuan anggaran.

Pada hari ketiga, para pembicara utama dari SEKNAS FITRA memperkenalkan alat dalam melakukan advokasi anggaran yang responsif gender dan mengajak para peserta untuk berlatih dalam menganalisis berbagai elemen dari penganggaran pemerintah.

Jumat, 13 Oktober 2016, Program MAMPU mengadakan pelatihan dan diskusi internal untuk staff MAMPU terkait Fraud Reporting. Pelatihan ini ditujukan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas staff MAMPU terkait pengelolaan administrasi dan keuangan. Pelatihan yang diikuti oleh 17 orang staff di Kantor MAMPU ini, disampaikan oleh Michaela Sargent dari Abt Associates. Abt Associates merupakan mitra MAMPU – Cowater terkait financial reporting, auditing and administration.

Dalam kesempatan tersebut, Michaela Sargent menjelaskan segala sesuatu tentang fraud (penipuan atau penggelapan), termasuk definisi, indikator fraud dan contoh-contohnya. Sargent menyampaikan contoh kasus fraud di beberapa negara serta bentuk-bentuknya. Selain itu, disampaikan pula bagaimana cara mendeteksi adanya indikasi kasus penipuan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi dari organisasi, yaitu dengan cara audit, kunjungan lapangan, dan juga investigasi.

Prinsip utama yang harus diterapkan dalam mengelola keuangan dan administrasi adalah zero tolerance to fraud. Untuk itu, perlu juga dilakukan aksi dan usaha pencegahan dengan mengadaptasi manajemen krisis (risk management), dan juga mengadakan pelatihan kepada staf pengelola dan mitra terkait etika dan fraud awareness. Untuk memastikan pencegahan tersebut, perlu diterapkan code of ethicsdan kedisiplinan (effective disciplinary measures).

Sebagai penutup, peserta pelatihan diajak untuk bersama-sama mengidentifikasi apakah suatu kondisi atau kasus termasuk dalam fraud atau tidak. Selain itu juga peserta turut berbagi dan berdiskusi tentang pengalaman dan kasus fraud yang pernah ditemui. Untuk membedakan dan mengetahui batasan fraud atau bukan, perlu dilihat pula peraturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut.

Pada 26 September – 1 Oktober 2016 yang lalu, Program MAMPU mengadakan pelatihan advokasi berbasis bukti di Yogyakarta bagi para Mitra MAMPU. Kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama MAMPU bersama Melbourne School of Governance(MSoG), Universitas Melbourne Australia dan Universitas Gadjah Mada ini, bertujuan untuk mendukung mitra-mitra MAMPU dalam penggunaan data untuk memperkuat usaha advokasi.

Penggunaan data dan bukti dapat membantu meningkatkan efektifitas usaha advokasi. Pendekatan tersebut semakin banyak diadopsi oleh kalangan organisasi berbasis masyarakat, pemerintah, parlemen serta berbagai lembaga penelitian.

Materi dalam pelatihan ini difokuskan pada pemahaman serta penggunaan berbagai bentuk data dan bukti yang dapat digunakan untuk advokasi mitra MAMPU, peningkatan pemahaman tentang proses dalam pembuatan kebijakan, perancangan rencana penelitian, serta pengemasan data dan informasi yang ada untuk mendukung advokasi.

Pelatihan yang diikuti oleh 26 peserta dari berbagai organisasi Mitra dan Sub-Mitra MAMPU ini, menghadirkan berbagai narasumber dan praktisi dari MAMPU, Universitas Melbourne dan Universitas Gadjah Mada.

Dengan metode yang aplikatif dan interaktif, peserta diajak untuk berlatih menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Indonesia dalam mengukur kemiskinan di Indonesia. Selain itu, dengan berkelompok, para peserta mempresentasikan perencanaan advokasi melalui simulasi (role play) dihadapan para panelis.

Dilaporkan oleh: Aaron Situmorang (Research Officer – Program MAMPU)

Pada 18-20 Juli 2016, Program MAMPU bersama MDF mengadakan Lokakarya Rencana Keberlanjutan untuk Mitra MAMPU. Lokakarya ini bertujuan untuk mendukung Mitra MAMPU dalam merancang Rencana Keberlanjutan  2016-2025, dengan memaparkan berbagai strategi yang diperlukan untuk mengembangkan keberlanjutan organisasi dan program.

Mitra‐mitra MAMPU saat ini sedang mengembangkan rencana keberlanjutan lembaga dan program. Keberlanjutan hasil kerja dan kapasitas organisasi untuk meraih visinya merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi perempuan dan organisasi yang terlibat dalam gerakan perempuan. Oleh karena itu, mitra perlu mulai mempertimbangkan dan mencari cara‐cara alternatif yang lebih beragam, mengamankan dan mengelola sumber dayanya, meningkatkan dukungan masyarakat (termasuk relawan dan pengakuan publik) serta meningkatkan kerjasama melalui jaringan dan berjejaring.

Para Mitra telah memulai proses refleksi dan perencanaan untuk masa depan yang berkelanjutan termasuk mengartikan keberlanjutan, mengidentifikasi keberhasilan dan faktor keberhasilan, mengidentifikasi aset, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan membangun visi organisasi mereka pada tahun 2025.

Dalam lokakarya 3 hari ini, Mitra‐mitra MAMPU diajak untuk mengidentifikasi, mengembangkan atau  mengaji  ulang  strategi  keberlanjutan  mereka,  sehingga  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  khas  organisasinya.  Kajian  dilakukan  berdasarkan  pengalaman  mereka  sendiri  dan  didukung  oleh  masukan dari para narasumber dan dari organisasi lainnya. Mereka juga membangun relasi dengan  narasumber yang diperlukan untuk membangun strategi keberlanjutan, serta  telah mengidentifikasi  bidang‐bidang yang perlu menjadi fokus untuk mewujudkan keberlanjutan itu.

Selain itu, lokakarya diselenggarakan untuk mempertemukan para Mitra dengan narasumber yang memiliki keahlian untuk mendukung keberlanjutan organisasi dan program, sehingga mereka dapat secara bersama‐sama mengeksplorasi secara lebih rinci modalitas dan strategi untuk memastikan keberlanjutan. Bahan‐bahan dari proses refleksi (konsultasi apresiatif yang sudah dilakukan selama bulan Juni), bersama dengan input dari workshop akan diolah lebih lanjut untuk mengembangkan sebuah rencana keberlanjutan, sesuai konteks mereka masing-masing.

Peserta Lokakarya adalah para perwakilan dari tiap organisasi mitra MAMPU, antara lain: ‘Aisyiah, BaKTI, Forum Pengada Layanan, Institut KAPAL Perempuan, Kelompok Mitra Pekerja Rumahan (MWPRI, BITRA, TURC, YASANTI), Koalisi Perempuan Indonesia, Migrant CARE, Yayasan PEKKA dan PERMAMPU.

Lokakarya yang diselenggarakan di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta Pusat ini, menghadirkan beberapa tokoh inspiratif, antara lain:

• Nursyahbani  Katjasungkana dari Kartini Networks, yang menyampaikan tentang pengalaman berjejaring dalam mencapai tujuan.
• Marsha Anggia dari IndoRelawan, yang menyampaikan tentang seluk-beluk pengelolaan relawan sebagai pendukung keberlanjutan.
• Veronica Colondam dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, yang menyampaikan tentang  transformasi sebuah LSM menjadi  sebuah lembaga bisnis sosial yang berkelanjutan  (sustainable social enterprise).

Selain itu, lokakarya juga menghadirkan narasumber utama yang berbagi berbagai aspek dan pendekatan yang  relevan dalam upaya mencapai  keberlanjutan, antara lain:

• Jaringan dan berjejaring  oleh Julie Klugman,
• Kolaborasi  dengan  sektor  swasta  oleh James McCaul,
• Strategi  penggalangan  dana  dengan  media  sosial  oleh Vikra  Ijas  (Kitabisa.com)
• Kewirausahaan  sosial  oleh Dani  Munggoro,
• Advokasi dan mempengaruhi  kebijakan oleh Antarini Pratiwi,
• Tanggung jawab sosial korporasi oleh Bart van Halteren,
• Strategi penggalangan dukungan oleh Anik Wusari (Indonesia untuk  Kemanusiaan).

 

Program MAMPU mengadakan Pelatihan Merancang Kebijakan Bagi Para Mitra MAMPU yang berasal dari berbagai daerah. Pelatihan ini dilaksanakan atas kerjasama dengan PUSKAPOL- UI (Pusat Kajian Politik – Departemen Ilmu Politik FISIP UI). Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari (11 – 13 April 2016) di Hotel Harris Tebet ini, dihadiri oleh 31 peserta dari 20 kota di seluruh Indonesia (mulai dari Nias sampai ke Ambon). Sebagian besar peserta yang hadir merupakan sub-mitra dari MAMPU.

Pelatihan ini bertujuan sebagai proses belajar bersama untuk memahami prosedur formal pembuatan kebijakan (UU dan Perda) menurut peraturan perundangan yang berlaku, dan aspek-aspek politik dalam implementasi prosedur formal tersebut. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepekaan peserta pelatihan bahwa kerja advokasi kebijakan merupakan proses politik yang di pahami melalului pemetaan kelompok masyarakat sipil dan kepentingan pelaku kebijakan, serta memperkuat pengetahuan peserta dalam menyiapkan naskah kebijakan sebagaia dari memengaruhi pelaku kebijkan dan mengawal proses pembahasan kebijakan.

Selama pelatihan, Puskapol UI mengajak para peserta untuk berbagi pengalaman dalam melakukan advokasi. Selain itu, mereka juga melakukan diskusi bagaimana merancang strategi advokasi kebijakan.

Mulyadi, dari Sari Solo, berbagi pengalamannya dalam mengadvokasi Perda Perlindungan Buruh Migran di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia banyak melakukan lobi dan negosiasi melalui jaringan eksekutif seperti Bupati dan SKPD terkait, daripada melalui jaringan legislatif.

Untuk memeriahkan proses pelatihan, diadakan kuis dan diskusi kelompok tentang alur pembuatan Undang-undang dan Peraturan Daerah. Pemenang kuis mendapatkan hadiah berupa buku dari Puskapol UI.

Pada Maret 2015, 25 perempuan calon pemimpin LSM di Indonesia menghadiri kursus singkat selama dua minggu di Sydney, Australia. Para perempuan ini berasal dari organisasi mitra MAMPU. Kursus tentang Kepemimpinan Organisasi dan Praktik Manajemen untuk LSM  Penguatan Perempuan ini didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), dikelola oleh Australia Awards di Indonesia dengan dukungan teknis penuh dari program MAMPU.