Reses Partisipatif adalah suatu inisiatif di mana anggota parlemen dan kelompok konstituennya diundang untuk duduk bersama untuk membahas isu-isu yang mempengaruhi perempuan di tingkat akar rumput.
Reses partisipatif dikembangkan dengan bantuan MAMPU, dan sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan provinsi pada saat reses parlemen sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun.
Balai Sakinah âAisyiyah (BSA) adalah kelompok perempuan yang dibentuk oleh Mitra MAMPU, âAisyiyah yang bertujuan sebagai wadah pemberdayaan komunitas dalam hal pendidikan, konsultasi serta pengaduan layanan kesehatan reproduksi.
BSA berada di tingkat desa, dilaksanakan secara rutin di tempat yang mudah dijangkau oleh para anggotanya, seperti balai desa, rumah warga, maupun tempat ibadah. Setiap kelompok BSA memiliki kader BSA yang bertugas menggerakkan anggota BSA, masyarakat serta menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan penyedia layanan kesehatan setempat.
Nawala MAMPU Kita terbit setiap dua bulan sekali, menyampaikan kabar capaian serta kegiatan Program MAMPU bersama kedua pemerintah dan mitra organisasi masyarakat sipil (OMS).
Program MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.
Edisi MAMPU Kita kali ini mengulas partisipasi Program MAMPU dan mitranya dalam konferensi Women Deliver 2019, sejumlah kegiatan mitra yang juga menjadi ajang pernyataan sikap seputar isu perempuan pekerja dan perlindungan perempuan dari kekerasan, serta upaya peningkatan kapasitas mitra MAMPU lewat pelatihan tentang disabilitas serta bisnis sosial.
Nawala dapat diakses melalui tautan berikut
Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) mengumpulkan dan mendistribusikan program bantuan pembangunan untuk Indonesia Timur serta mendukung kolaborasi tokoh dan inisiatif lokal sejak 2009. Program MAMPU mendukung kerja-kerja BaKTI dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan meningkatkan kerja sama dengan parlemen di 85 desa/kelurahan di 7 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia.
Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam survei Badan Pusat Statistik pada 2017, satu dari tiga perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, terutama yang dilakukan oleh pasangan atau orang yang dekat dengan mereka.
Angka kasus kekerasan pada perempuan terus meningkat. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) mencatat 348,446 kasus pada 2017, 312 kasus di antaranya adalah pernikahan usia dini. Namun, hukum yang mengatur kekerasan seksual masih memberikan perlindungan yang terbatas bagi perempuan. Akibatnya, perempuan korban kekerasan terus menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang terjadi pada mereka (re-viktimisasi), dan kesulitan mengakses layanan dan dukungan yang mereka butuhkan.
Mengakhiri kekerasan pada perempuan adalah prioritas Pemerintah Indonesia, seperti tercantum dalam Nawa Cita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019). Hal ini sejalan dengan tujuan ke-5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mengakhiri segala jenis diskriminasi terhadap perempuan di mana pun.
MAMPU mendukung KOMNAS Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) untuk bekerja sama dengan pemerintah dan parlemen di tingkat lokal dan nasional untuk membuat kebijakan, program, dan sistem yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan.
Para Mitra MAMPU menghubungkan perempuan pada layanan yang mereka butuhkan ketika dihadapkan pada kekerasan. Hal ini dilakukan dengan membentuk kelompok perempuan, melatih perempuan dalam penjangkauan dan pengorganisasian masyarakat sebagai paralegal, melakukan advokasi dan kampanye publik, menyediakan penanganan kasus, pendampingan hukum, dan pengumpulan data untuk mengadvokasi perlindungan hukum yang lebih kuat.
Salah satu upaya advokasi ini adalah mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak 2016.
Mitra MAMPU bekerja dengan pemerintah untuk mengembangkan dan menguji model Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.
Mitra MAMPU juga telah mengembangkan inisiatif ‘Reses Partisipatif’ yang membawa kelompok konstituen ikut serta dalam konsultasi publik bersama anggota parlemen di daerah mereka. Model yang dikembangkan oleh Yayasan BaKTI ini telah diuji coba oleh anggota DPRD Kota Parepare, Ambon, Kendari, dan Kabupaten Lombok Timur, dan kini direplikasi oleh FPL.
Tanggal 25 November 2017 bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Kota Maluku, Mitra MAMPU yaitu Walang Perempuan, GASIRA dan Yayasan Arika Mahina bersama dengan Organisasi Perangkat Desa (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aparat Penegak Hukum (APH)Â membuka kampanye 16HAKtPÂ dengan sambutan dari Gubernur Maluku yang diwakilkan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku sebagai tanda dimulainya kampanye 16HAKtP di Ambon, Maluku.
Tanggal 25 November 2017, GASIRA, Yayasan Arika Mahina, dan Walang Perempuan melakukan dialog interaktif dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Dialog interaktif ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan mengenai pembukaan kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) di Kota Ambon dan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran negara dalam menangani kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) secara terintegrasi melalui dialog Radio mengenai 16HAKTP dan ditutup pada hari terakhir kampanye dengan laporan hasil kegiatan yang dilaksankan selama 16HAKTP dan mendrong untuk dapat segera meningkatkan kesadaran melalui penandatanganan MOU SPPT-PKKTP, revitalisasi P2TP2A dan implementasi Perda No 2/2012 mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Setelah melakukan kunjungan lapangan di daerah Jakarta, Mahasiswa Universitas Sydney peserta program Sydney South East Asia Centre (SSEAC) berkunjung ke beberapa mitra MAMPU di wilayah Sulawesi Selatan dari tanggal 17-22 Juli 2016.
Kehadiran mahasiswa ini adalah untuk menelaah Program MAMPUÂ terkait dengan penguatan sumberdaya perempuan dari sisi sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan yang pro kemiskinan dan pro gender.
Selama di Sulawesi Selatan, para mahasiswa Universitas Sydney berpencar dan mengunjungi mitra dan sub-mitra MAMPU seperti BaKTI, FPMP, YKPM, Koalisi Perempuan Indonesia, KAPAL Perempuan, LMP2EM dan Maupe, yang berada di empat daerah yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
Isu-isu yang dipelajari mahasiswa dalam kunjungan lapangan tersebut adalah penguatan DPRD dalam penganggaran pemerintah yang “pro poor dan pro gender”, isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), isu keberlanjutan lembaga NGO serta isu pengorganisasian kelompok masyarakat dan advokasi kebijakan.
Di Kota Makassar, Michelle, salah satu peserta program SSEAC, mempelajari strategi keberlanjutan sebuah organisasi melalui BaKTI, sedangkan Bridget belajar tentang sekolah politik perempuan Maupe dan bertemu DPRD dan Dinas Kesehatan di Maros. Adapun Margo dan Maddy mengunjungi Rumah Penyintas Kekerasan di Balai Perempuan Macini Sombala, Koalisi Perempuan Indonesia. Serta Piyusha, Ciaan dan Lies berkunjung ke Pulau Sabutung di Pangkajene untuk melihat langsung aktivitas Sekolah Perempuan â KAPAL Perempuan.
Deputy Director SSEAC University of Sydney Dr Elisabeth Kramer menjelaskan, âSetelah melakukan kunjungan lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mitra dampingan MAMPU di Jakarta dan Sulawesi Selatan, para mahasiswa ditugaskan membuat laporan tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dan mempresentasikannya sebelum kembali ke Australiaâ.
Dilaporkan oleh: Lusia Palulungan (BaKTI)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, Sulawesi Selatan mengadakan Konsultasi Publik dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Kegiatan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Tana Toraja pada 16 Juni 2017 ini, ditujukan untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forum Anak, organisasi-organisasi perempuan dan pemerhati perempuan dan anak.
Masukan ini akan digunakan untuk melengkapi draft yang telah disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tana Toraja, dan Yayasan Kombongan Situru (YKS) melalui Program MAMPU – BaKTI.
Kegiatan ini dipandu oleh Koordinator Program YKS Matias Tanan dengan narasumber sekaligus Program Manager MAMPU-BaKTI, Lusia Palulungan.
Dilaporkan oleh: Lenynda (YKS)
Yayasan BaKTI melalui PPSE-KA mengadakan rangkaian diskusi kampung di beberapa desa di Atambua, Nusa Tenggara Timur pada awal Juni 2017 lalu.
Diskusi tersebut membahas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bukan lagi menjadi rahasia umum dan hal baru, namun sudah menjadi isu umum yang kerap terdengar di media, bahkan sering menjadi pembicaraan di tingkat internasional.
Melalui kegiatan Diskusi Kampung tahap I yang dilaksanakan di 15 desa dampingan Program MAMPU, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kaum perempuan terkait akses layanan publik yang berkualitas dan juga terbangunnya kepercayaan diri dalam melakukan advokasi dan pencatatan pengaduan kasus sesuai dengan format dan mekanisme pengaduan.
Dilaporkan oleh: Tarciso Moreira (BaKTI)
