Tag: ppse-ka

Undang-Undang Desa membuka peluang bagi perempuan desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun partisipasi perempuan desa tidak serta-merta dapat diakomodasi di dalam kelembagaan yang ada. Sedikit sekali perempuan terlibat di dalam lembaga pemerintahan desa dan lembaga atau organisasi di luar pemerintahan.

Di dalam kelompok petani, peternak, usaha bersama, dan lainnya yang ada di desa, hanya sedikit sekali melibatkan perempuan. Karena itu, aspirasi perempuan tidak mudah diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan di desa.

Upaya para pihak untuk mendorong penguatan perempuan, termasuk dalam bentuk kelompok adalah salah satu jalan keluar untuk memfasilitasi perempuan dalam berpartisipasi melalui kegiatan desa terkait dengan kebijakan dan perencanaan.

Langkah strategis yang dilakukan program MAMPU adalah membentuk Kelompok Konstituen (KK). Kelompok yang dibentuk ini adalah sebagai wadah untuk menghimpun perempuan desa agar dapat menyuarakan hak-haknya, serta mengadvokasi kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan keterampilan perempuan desa menuju kesejahteraan hidup.

Perjuangan yang dilakukan Kelompok Konstituen (KK) Lalian Tolu Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berhasil mempengaruhi kebijakan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengumpulkan perwakilan perempuan dari setiap dusun di Desa Naekasa, guna membicarakan persoalan kaum perempuan di sana.

Dalam pertemuan bersama ini, perempuan miskin dan perempuan desa lainnya menyampaikan aspirasi tentang kemampuan dan potensi yang dimiliki saat ini. Namun sejauh ini belum ada dukungan dari para pihak.

Setiap kegiatan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa hampir tidak melibatkan perempuan untuk hadir dalam pertemuan. Musyawarah lebih didominasi oleh kaum laki-laki.

Pada tempat terpisah, Koordinator Program MAMPU PPSE Keuskupan Atambua, menjelaskan bahwa Kelompok Konstituen di desa sesungguhnya merupakah wadah untuk mengorganisir kaum perempuan untuk bisa bersuara dan menyampaikan hak-haknya. Kaum perempuan perlu terlibat, mulai dari musyawarah dusun hingga ada keterwakilan sampai pada tingkat desa.

Perempuan harus mampu untuk memberikan argumentasi terkait usulan kegiatan untuk kepentingan kelompok perempuan, sehingga pemberdayaan kaum perempuan benar-benar menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Desa.

Menyimak hasil pembicaraan dan diskusi yang begitu alot, Ketua BPD Desa Nakeasa menegaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga penguatan kapasitas manusia. Isu Gender juga menjadi salah satu isu prioritas yang membutuhkan perhatian dari pemerintah desa.

Romanus M. Kali selaku ketua BPD menegaskan, “Sekembalinya dari pertemuan ini, diharapkan agar segera dibentuk kelompok perempuan tingkat dusun, dan mempersiapkan usulan kegiatan yang cocok dengan konteks dusun. Sehingga bisa diusulkan pada musyawarah dusun, dan dikawal hingga Musyawarah Rencana Pengembangan Desa. Usulan kegiatan yang tidak lolos ke Kabupaten, akan menjadi perhatian pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD)”.

Ibu Herikulana Taek menambahkan,“Oleh karenanya, kelompok tenun perempuan maupun kelompok usaha sayur-mayur dapat didukung dengan dana dari APBDes atau ADD tersebut.”

Pada akhirnya keterwakilan perempuan yang hadir merasa bahwa hasil pertemuan ini benar-benar memberikan satu dukungan untuk kaum perempuan agar bisa berjuang menuju kesejahteraan hidup ke depan.

DItulis oleh: Mikhael Leuape

Namanya Fransiska Abuk (54), atau sering dipanggil Mama Siska. Ia lahir di Wekmidar, Kabupaten Malaka, pada 31 Desember 1962. Mama Siska menjadi penduduk tetap Desa Naekasa, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, NTT sejak bersekolah di SMP Nela Desa Naekasa pada tahun 1979 hingga sekarang

Pada tahun 1999‐2000, ia mendapat kesempatan pertama kali untuk bekerja di Desa Naekasa sebagai kader di Bidang Kesehatan dan Pendidikan (UNICEF). Sejak saat itu, banyak program pemerintah dan desa yang dipercayakan padanya. Selain tugas yang diembannya di Desa Naekasa, Mama Siska juga menjadi sosok ibu rumah tangga panutan bagi 8 orang anak dan 5 orang cucunya.

Tahun 2015, Mama Siska terpilih menjadi Ketua Kelompok Konstituen (KK) Lalian Tolu. Sejak terpilih menjadi Ketua Kelompok Konstituen, ia tampil menjadi sosok yang percaya diri dan lebih kritis bila persoalan terjadi pada masyarakat Desa Naekasa. Ia dengan senang hati membantu.

Akan tetapi, terkadang ia masih menemui permasalahan yang ia tidak tahu bagaimana solusinya dan harus dibawa kemana.  Hal ini memacu keingintahuannya dalam menangani masalah masyarakat desa. Hingga akhirnya, ia ikut serta pada kegiatan‐kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan PPSE‐KA yang didukung oleh MAMPU.

Kegiatan pelatihan untuk menjadi seorang fasilitator dari PPSE KA selalu diikutinya dengan baik dan diterapkan pada anggota kelompoknya.

“Semenjak saya terpilih menjadi ketua kelompok konstituen Lalian Tolu, banyak ilmu yang saya dapat. Kini saya tampil sebagai perempuan yang mampu di Desa Naekasa, yang harus selalu prima, percaya diri dan tidak kalah pentingnya, menjadi lebih kritis,” katanya.

“Selain itu, sejak terpilih menjadi ketua, saya lebih matang dalam berpikir dan mengambil keputusan sehingga banyak penilaian positif yang didapat, baik dari masyarakat maupun pemerintahan desa. Untuk itu saya dipilih dan dipercayakan masuk dalam tim perumusan di desa, antara lain sebagai tim 11 dalam perencanaan penganggaran dana desa,” tambahnya.

Ada kepuasan yang ia dapatkan bila masalah‐masalah yang ditanganinya mendapatkan solusi. Apabila masalah‐masalah itu perlu mendatangkanstakeholder terkait, Mama Siska berupaya mengadvokasi sampai tuntas walau banyak oknum‐oknum tertentu yang tidak suka dengan kehadiran kelompok konstituen di desa.

***

Tiada hari tanpa masalah. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat desa terkait susahnya akses informasi tentang perlindungan sosial dari pemerintah. Mama Siska kemudian menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari kelompok konstituen, antara lain mengadvokasi ke pihak‐pihak yang berkepentingan sampai selesai.

Sejak saat itu, masyarakat lebih banyak mengadu kepada kelompok konstituen. Salah satunya adalah penerima manfaat program GSC (Generasi Sehat dan Cerdas), sebuah program bagi anak gizi buruk. Ada dugaan pemotongan biaya bantuan makanan sehat seperti telur dari masing‐masing anak penerima bantuan. Setelah itu, kelompok konstituen berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menghubungi koordinator yang mengurus program GSC tersebut.

Koordinator program tersebut menanggapi dengan baik dan langsung menanyakan langsung kepada kader. Pada saat pertemuan bulanan yang dilakukan oleh kelompok, kader program langsung memberi penjelasan dan klarifikasi dari dugaan tersebut.

Tidak hanya sampai di situ, ada banyak masalah lain yang ditangani kelompok konstituen. Masyarakat mengeluhkan betapa susahnya mendapatkan akses pelayanan publik dari pemerintah terkait pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Nikah bagi perempuan miskin dan anak‐anak. Untuk itu Mama Siska langsung mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk berkoordinasi, sehingga pelayanan pencatatan atau pengurusan akta lahir dan hak identitas lainnya tidak terkendala lagi.

Pengalaman menangani masalah lainnya adalah terkait penganggaran dana desa tahun anggaran 2016. Mama Siska dan anggota kelompok konstituen mengusulkan adanya penganggaran bagi pemberdayaan kaum perempuan. Para perempuan di desa perlu diberikan sosialisasi‐sosialisasi yang berkaitan dengan Buruh Migran‐TKI/TKW untuk mengetahui berbagai keuntungan dan kerugian calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri, serta terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi masyarakat desa.

Ditulis oleh: Frida Roman dan Siju Moriera