Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) adalah inisiatif berbasis desa yang digagas Migrant CARE dan jaringannya dengan dukungan Program MAMPU untuk meningkatkan perlindungan dan akses buruh migran ke berbagai layanan.
Dengan adanya DESBUMI, warga desa yang ingin bekerja di luar negeri dapat memperoleh informasi dari DESBUMI terkait migrasi aman dan hak-hak mereka sebelum, selama dan setelah migrasi.
Migrant CARE didukung Program MAMPU menyelenggarakan Desbumi Summit pada 27-29 November 2018 di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai ajang merefleksikan lima tahun perjalanan Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Indonesia. Bertema ‘Berdaya dari Desa’, acara ini mengumpulkan ratusan penggerak Desbumi, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI), dan akademisi untuk berdialog dan berbagi pembelajaran berharga seputar upaya perlindungan buruh migran.
Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu tema yang mengemuka dalam sesi diskusi. Kerja-kerja kolektif perempuan di akar rumput telah menghasilkan berbagai peraturan perlindungan dan pemberdayaan buruh migran.
“Perempuan purna migran harus bekerja bersama-sama dan menunjukkan kemampuan. Ini yang membuat pemerintah desa bisa percaya dan melibatkan kelompok buruh migran dalam kegiatan pemberdayaan,” ujar Ita, kader Desbumi dari Kedunggebang, Banyuwangi, yang turut merancang kegiatan pemberdayaan buruh migran melalui Tim Inovasi Desa.
Lusia Barek, Kader Desbumi dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan perubahan nyata di desanya, yakni menurunnya jumlah migrasi ilegal sejak Desbumi membantu mengurus dokumen-dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri.
Didampingi Migrant CARE, aparat desa telah melahirkan berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan buruh migran. Sebagai contoh, Desa Darek Loteng di Kab. Lombok Tengah kini menganggarkan 25% anggaran desa untuk pemberdayaan mantan pekerja migran. Sementara itu, Desa Rogojati, Wonosobo telah memiliki Peraturan Desa Perlindungan Pekerja Migran yang tegas mengatur sanksi bagi agen maupun warga yang tidak mematuhi aturan migrasi aman.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko yang hadir membuka acara Desbumi Summit menyampaikan apresiasi kepada Migrant CARE sebagai lokomotif penggerak perlindungan buruh migran. Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah dapat selalu beriringan erat dengan organisasi masyarakat sipil dalam mengupayakan perlindungan buruh migran.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, menyampaikan harapannya agar praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah bisa direplikasi oleh pemerintah di kantong-kantong buruh migran dan dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.
Ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita agar pekerja migran dapat berdaya dari desa. Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, impian itu hadir lewat program Desa Melek Digital. Dengan pemerintah desa dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berjalan beriringan, pekerja migran pun kini menjadi branding Desa Dukuhdempok.
“Pemerintah desa senantiasa melibatkan ibu-ibu dari PPT Desbumi dalam berbagai program desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam Desa Melek Digital,” jelas Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok, saat ditemui di kantornya dalam rangka kunjungan peserta Desbumi Summit, Kamis (29/10/2018) lalu. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan peluncuran Desa Dukuhdempok sebagai Desa Melek Digital.
Melalui program ini, situs resmi Desa Dukuhdempok turut menghadirkan Portal Pengaduan dan Pelayanan Desbumi. Lewat portal tersebut, pengguna situs dapat mengakses Sistem Informasi Desa Peduli Buruh Migran, formulir pendaftaran pekerja migran, dan layanan pengaduan. Warga Desa Dukuhdempok juga dapat mengakses layanan administrasi desa dan informasi program desa.
Dengan adanya program Desa Melek Digital, Miftahul berharap kelak PPT Desbumi dapat turut terintegrasi di dalam sistem, sehingga dapat memberikan layanan secara lebih komprehensif.
Sementara itu, lewat berbagai program pemberdayaan, contohnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Desbumi bersama mahasiswa Universitas Jember, pemerintah desa merangkul para purna pekerja migran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.
Menurut Miftahul, anggapan bahwa perempuan di desa memiliki banyak waktu luang kerap membuat mereka dipandang sebelah mata saat sedang berkumpul. Akibatnya, sebagian dari mereka absen dari berkegiatan di komunitas karena tak diizinkan keluarga, khususnya suami. Padahal, banyak hal berharga yang dapat mereka kontribusikan bagi warga desa.
“Para purna pekerja migran bersemangat membantu masyarakat desa untuk lebih bisa memahami proses migrasi aman. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa tanpa bantuan mereka,” tegas Miftahul. (***)
Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay, melakukan kunjungan kerja ke Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Desa Kuripan merupakan integrasi dari Desmigratif (Desa Migran Produktif) dan Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran), yang merupakan program dampingan Kementerian Ketenagakerjaan dan Migrant CARE untuk memberdayakan, memberi perlindungan dan meningkatkan pendampingan bagi buruh migran.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk berdiskusi secara langsung dengan para Buruh Migran yang ada di Wonosobo, serta memastikan implementasi program Desmigratif dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.
Harapannya, dari tatap muka ini Komisi IX dapat memperoleh pandangan dan referensi bagaimana cara memperbaiki kualitas hidup para mantan buruh migran.
Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2017 tersebut, hadir pula wakil bupati Wonosobo, H. Agus Subagiyo M.Si.
Migrant CARE bersama LPPM Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) – Purwokerto telah menyelesaikan proses penyusunan kurikulum Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik tentang Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI).
LPPM Unsoed melalui Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat (PPGAPM) mencanangkan KKN tematik sebagai bentuk kepedulian terhadap buruh migran.
Penyusunan kurikulum ini sebagai tindak lanjut dan bentuk konkrit dari penandatanganan MoU kerjasama antara Migrant CARE dengan LPPM Unsoed tentang perluasan inisiatif DESBUMI yang ditandatangani pada 9 September 2016 lalu.
Kurikulum KKN Tematik tentang Desbumi ini akan digunakan dalam KKN periode Juli – Agustus 2017.
