Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) adalah inisiatif berbasis desa yang digagas Migrant CARE dan jaringannya dengan dukungan Program MAMPU untuk meningkatkan perlindungan dan akses buruh migran ke berbagai layanan.
Dengan adanya DESBUMI, warga desa yang ingin bekerja di luar negeri dapat memperoleh informasi dari DESBUMI terkait migrasi aman dan hak-hak mereka sebelum, selama dan setelah migrasi.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KAPAL Perempuan dan Migrant CARE Mitra MAMPU lainnya, menyelenggarakan “Simulasi Pemilu 2019: Perempuan Memilih”, Minggu (6/4). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 serta mendorong perempuan menggunakan hak pilihnya secara kritis. Selain itu, simulasi pemilu juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesenjangan akses yang dialami kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula.
Bertempat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, acara ini diikuti lebih dari 500 perempuan dari berbagai komunitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), calon anggota legislatif, akademisi dan pengamat politik. Acara dimulai dengan sosialisasi teknis Pemilu 2019 dari Ketua KPUD DKI dan anggota KPPS, Betty Epsilon Idroos. Simulasi melibatkan 30 perempuan dan kelompok rentan (perempuan penyandang disabilitas, lansia, ibu rumah tangga, perempuan miskin kota, perempuan muda, dan buta aksara). Acara diakhiri dengan diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari unsur akademisi, pengamat politik dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Ketua KPU Arief Budiman yang hadir pada acara simulasi, mengakui bahwa tidak mudah melaksanakan Pemilu 2019 karena luasnya cakupan. Arief menambahkan Pemilu 2019 sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena semua tingkatan pemimpin bangsa dipilih pada Pemilu kali ini. Sutriyatmi, Deputi Sekretaris Jenderal Bidang Program KPI menyoroti Pemilu 2019, terutama kurangnya akses informasi bagi perempuan dan kelompok rentan yang berpotensi menimbulkan kerawanan tidak sahnya suara mereka. Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menambahkan pentingnya masyarakat untuk melihat calon wakil di DPR-RI, DPRD dan DPD untuk memastikan keterwakilan isu perempuan dalam legislatif melalui Pemilu ini.
Simulasi mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kelompok perempuan disabilitas, lansia, dan pemilih pemula, di antaranya ketersediaan waktu yang minim bagi pemilih lansia dan buta aksara.
“Simulasi ini sangat membantu kami supaya familiar dengan Pemilu 2019. Harapan kami, penyandang disabilitas mendapat akses prioritas, waktu ditambah, dan meja kotak suara lebih rendah agar mudah dijangkau,” ujar Yurlina dari Halim, Jakarta Timur, perwakilan kelompok perempuan penyandang disabilitas.
Rekomendasi dari hasil simulasi telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu, sebagai bagian dari pengawalan Pemilu 2019 yang dilakukan kelompok masyarakat sipil dan pemantau independen.
Dalam rangka mendorong agenda perlindungan pekerja migran di tengah kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2019, Migrant CARE menyelenggarakan ‘Dialektika: Dialog Caleg Meliputi Dapil DKI Jakarta II’ bersama lima calon anggota legislatif (caleg), Rabu (27/3).
“Secara sosial, pekerja migran adalah teladan besarnya energi untuk keluar dari kemiskinan dan memperbaiki hidup keluarga,” tegas Nuraini Hilir, caleg Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Sayangnya, masih banyak partai dan elit politik yang abai terhadap isu pekerja migran. Hal ini antara lain terlihat dari proses legislasi UU Pelindungan Pekerja Migran yang membutuhkan waktu hingga tujuh tahun.
Sementara itu, bagi Tsamara Amany Alatas, caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), perlindungan pekerja migran bukan hanya soal legislasi, tetapi juga pengawasan dan penindakan. Sejalan dengan Christina Aryani, caleg Partai Golongan Karya (Golkar), Tsamara mengusulkan database pekerja migran yang komprehensif agar kasus-kasus dapat segera ditindaklanjuti.
Menutup dialog, Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap isu perlindungan pekerja migran tidak terpinggirkan dalam Pemilu dan rangkaian proses politik. Agenda selanjutnya adalah mendorong elektoral khusus untuk dapil di luar negeri, karena jutaan pekerja migran Indonesia perlu representasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut perempuan akar rumput dari seluruh Indonesia untuk bersilaturahmi dan bersama-sama memperingati Hari Perempuan Internasional di Istana Negara, Rabu (6/3) lalu. Perwakilan sejumlah organisasi masyarat sipil (OMS) mitra Program MAMPU ikut menghadiri acara tersebut.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengundang 16 perempuan pelopor di bidangnya masing-masing. Empat di antara mereka adalah perempuan akar rumput yang berperan aktif dalam kerja-kerja mitra Program MAMPU yaitu Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, dan ‘Aisyiyah.
Mereka adalah: Saraiyah, Ketua Sekolah Perempuan dan anggota Majelis Krama di Desa Sukadana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; Nurlina, perempuan nelayan asal Pulau Sabangko, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan; Jumiatun, purna pekerja migran dan kader Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Dukuhdempok, Kab. Jember, Jawa Timur; dan Sri Nani, kader Balai Sakinah ‘Aisyiyah yang aktif mengampanyekan hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi dari Desa Sampiran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Di hadapan Presiden Jokowi, Saraiyah berkesempatan memaparkan pengalamannya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di tenda pengungsian pascagempa di Kab. Lombok Utara.
Selain Saraiyah, anggota Sekolah Perempuan lainnya, Fitri, mengungkapkan pentingnya akses warga miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Sekolah Perempuan melakukan pemantauan JKN-PBI di 6 desa di Kab. Gresik, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Kota Kupang, dan Kota Jakarta Timur.
Migrant CARE didukung Program MAMPU menyelenggarakan Desbumi Summit pada 27-29 November 2018 di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai ajang merefleksikan lima tahun perjalanan Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Indonesia. Bertema ‘Berdaya dari Desa’, acara ini mengumpulkan ratusan penggerak Desbumi, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI), dan akademisi untuk berdialog dan berbagi pembelajaran berharga seputar upaya perlindungan buruh migran.
Kepemimpinan perempuan merupakan salah satu tema yang mengemuka dalam sesi diskusi. Kerja-kerja kolektif perempuan di akar rumput telah menghasilkan berbagai peraturan perlindungan dan pemberdayaan buruh migran.
“Perempuan purna migran harus bekerja bersama-sama dan menunjukkan kemampuan. Ini yang membuat pemerintah desa bisa percaya dan melibatkan kelompok buruh migran dalam kegiatan pemberdayaan,” ujar Ita, kader Desbumi dari Kedunggebang, Banyuwangi, yang turut merancang kegiatan pemberdayaan buruh migran melalui Tim Inovasi Desa.
Lusia Barek, Kader Desbumi dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan perubahan nyata di desanya, yakni menurunnya jumlah migrasi ilegal sejak Desbumi membantu mengurus dokumen-dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri.
Didampingi Migrant CARE, aparat desa telah melahirkan berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan buruh migran. Sebagai contoh, Desa Darek Loteng di Kab. Lombok Tengah kini menganggarkan 25% anggaran desa untuk pemberdayaan mantan pekerja migran. Sementara itu, Desa Rogojati, Wonosobo telah memiliki Peraturan Desa Perlindungan Pekerja Migran yang tegas mengatur sanksi bagi agen maupun warga yang tidak mematuhi aturan migrasi aman.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko yang hadir membuka acara Desbumi Summit menyampaikan apresiasi kepada Migrant CARE sebagai lokomotif penggerak perlindungan buruh migran. Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah dapat selalu beriringan erat dengan organisasi masyarakat sipil dalam mengupayakan perlindungan buruh migran.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE, menyampaikan harapannya agar praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah bisa direplikasi oleh pemerintah di kantong-kantong buruh migran dan dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017.
Ke mana pun Husnul Hidayah pergi, ia selalu membawa buklet Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2017 dan Peraturan Desa (Perdes) Gemel No. 11 Tahun 2017. Keduanya menjadi bekal bagi Husnul menjelaskan pentingnya migrasi aman bagi pekerja migran. Ada rasa memiliki yang besar pada diri Husnul, karena ia ikut terlibat dalam proses advokasi hingga pengesahan perdes.
Husnul adalah seorang mantan pekerja migran asal Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Pengalaman buruk saat menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi dan Abu Dhabi mendorongnya untuk aktif di Kelompok Gemel Bersatu sejak 2016. Kelompok Gemel Bersatu merupakan wadah bagi mantan pekerja migran dan keluarga mereka, hasil binaan Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram. PPK Mataram bermitra dengan Migrant CARE, mitra program MAMPU untuk tema perlindungan pekerja migran.
Sejak bergabung dengan Kelompok Gemel Bersatu, Husnul mendapatkan berbagai pengetahuan baru, mulai dari sosialisasi migrasi aman ke luar negeri bagi perempuan pekerja migran hingga pelatihan menjadi paralegal. Mulanya gentar berbicara di hadapan orang banyak, kini Husnul kerap diundang menjadi narasumber seputar isu pekerja migran di Lombok.
Tak lelah melakukan sosialisasi, Husnul sadar betul bahwa mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Salah seorang tetangganya bersikukuh merantau ke Arab Saudi, meskipun Husnul telah memberi tahunya bahwa Arab Saudi termasuk negara yang terkena moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia sejak tahun 2011. Dengan demikian, keberangkatan pekerja migran ke sana pasti dilakukan secara ilegal dan tanpa jaminan perlindungan.
“Benar saja. Dia diangkut berdesakan dalam satu mobil, dan mereka harus ngumpet-ngumpet waktu dipindahkan ke penampungan agen. Berita terakhirnya, mereka masih di penampungan, belum disalurkan ke majikan,” cerita Husnul. Walau demikian, ia terus berkomunikasi dengan sang tetangga. “Kalau ada keadaan darurat, langsung lapor ke saya, nanti saya carikan bantuan ke teman-teman di Desbumi dan PPK,” tambah Husnul.
Sebagai inisiatif lokal untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran sejak awal fase migrasi mereka, Desa Peduli Buruh Migran Indonesia (DESBUMI) bernaung di bawah pemerintah desa. Struktur kelembagaannya turut melibatkan masyarakat sipil seperti kader desa, mantan pekerja migran, bintara pembina desa (Babinsa), dan pemangku kepentingan desa lainnya.
“Dulu saya orangnya tertutup, bergaul dengan lingkungan sekitar juga jarang. Setelah menerima pelatihan, ada keinginan menyuarakan pendapat di pertemuan kelompok. Lewat pelatihan, saya bisa tahu sistem migrasi yang aman. Dari situ saya berkeinginan supaya teman-teman lain tidak mengalami seperti saya,” cetus Husnul.
Saat pertama kali meninggalkan kampung halamannya pada 1999 untuk pergi ke Arab Saudi, Husnul sama sekali asing dengan pentingnya migrasi aman. Ia hanya bertekad merantau demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Sebelumnya, cita-cita Husnul untuk menuntut ilmu di Universitas Brawijaya, Malang, setelah diterima tanpa tes, harus kandas karena orang tuanya tak sanggup membiayai perjalanan dan kebutuhan hidupnya di sana.
“Saya lihat cerita sukses orang lain yang bisa meneruskan kuliah sampai S2 walaupun terlambat kuliah. Saya ingin seperti itu,” cetus Husnul.
Dua tahun tujuh bulan bekerja di luar negeri, penghasilannya yang ia kirimkan ke kampung halaman untuk ditabung justru habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak itu, Husnul pun bolak-balik pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga. Sempat kembali ke Arab Saudi, ia kemudian merantau ke Abu Dhabi.
Sayangnya, selama menjadi pekerja migran, Husnul bolak-balik dihadapkan pada pengalaman buruk. Selain mengalami kekerasan fisik dari majikannya di Arab Saudi, yang membuatnya melarikan diri hingga berhasil kembali ke tanah air, Husnul diabaikan oleh majikannya di Abu Dhabi saat ia sakit keras selama tiga bulan. Memutuskan untuk tak lagi menjadi pekerja migran, Husnul kini meyakini betul sosialisasi tentang migrasi aman bagi calon pekerja migran dan keluarganya.
“Saya tidak akan berhenti menyuarakan hal yang benar,” tegas Husnul, menyadari tantangannya bahwa kesadaran masyarakat akan migrasi aman masih relatif kurang. “Tapi, setidaknya mereka yang nekad berangkat, sudah lebih siap siaga menghadapi apa yang terjadi di sana setelah mendapat sosialisasi dari saya,” tambahnya, mantap.
Ada banyak cara untuk mewujudkan cita-cita agar pekerja migran dapat berdaya dari desa. Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, impian itu hadir lewat program Desa Melek Digital. Dengan pemerintah desa dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berjalan beriringan, pekerja migran pun kini menjadi branding Desa Dukuhdempok.
“Pemerintah desa senantiasa melibatkan ibu-ibu dari PPT Desbumi dalam berbagai program desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, termasuk dalam Desa Melek Digital,” jelas Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuhdempok, saat ditemui di kantornya dalam rangka kunjungan peserta Desbumi Summit, Kamis (29/10/2018) lalu. Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan peluncuran Desa Dukuhdempok sebagai Desa Melek Digital.
Melalui program ini, situs resmi Desa Dukuhdempok turut menghadirkan Portal Pengaduan dan Pelayanan Desbumi. Lewat portal tersebut, pengguna situs dapat mengakses Sistem Informasi Desa Peduli Buruh Migran, formulir pendaftaran pekerja migran, dan layanan pengaduan. Warga Desa Dukuhdempok juga dapat mengakses layanan administrasi desa dan informasi program desa.
Dengan adanya program Desa Melek Digital, Miftahul berharap kelak PPT Desbumi dapat turut terintegrasi di dalam sistem, sehingga dapat memberikan layanan secara lebih komprehensif.
Sementara itu, lewat berbagai program pemberdayaan, contohnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Desbumi bersama mahasiswa Universitas Jember, pemerintah desa merangkul para purna pekerja migran untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka.
Menurut Miftahul, anggapan bahwa perempuan di desa memiliki banyak waktu luang kerap membuat mereka dipandang sebelah mata saat sedang berkumpul. Akibatnya, sebagian dari mereka absen dari berkegiatan di komunitas karena tak diizinkan keluarga, khususnya suami. Padahal, banyak hal berharga yang dapat mereka kontribusikan bagi warga desa.
“Para purna pekerja migran bersemangat membantu masyarakat desa untuk lebih bisa memahami proses migrasi aman. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa tanpa bantuan mereka,” tegas Miftahul. (***)
Migrant CARE bekerja untuk memperkuat perlindungan perempuan pekerja migran dari eksploitasi dan diskriminasi dengan meningkatkan perlindungan dan layanan lembaga pemerintah. Didukung oleh Program MAMPU, Migrant CARE bekerja di 5 provinsi, 8 kabupaten dan 37 desa/kelurahan.
Berdasarkan data Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terdapat 10 juta warga negara Indonesia, 60% di antaranya adalah perempuan, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran pada 2017. Remitansi dari pekerja migran mendukung penghidupan keluarga mereka di kampung halaman dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.
Namun, pekerja migran, terutama perempuan, rentan terhadap rekrutmen ilegal, perdagangan manusia, waktu kerja yang panjang, upah yang rendah, pemerasan, kekerasan dan pelecehan seksual. Praktik perekrutan pekerja migran di desa dan sulitnya akses terhadap informasi akurat mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap hak legal, risiko serta perlindungan yang ada.
Mendukung pekerja migran sesuai dengan target pembangunan nasional pemerintah (RPJMN 2015-2019), Nawa Cita, serta Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu untuk melindungi hak pekerja, mengembangkan lingkungan kerja yang aman, terutama untuk pekerja migran perempuan.
Migrant CARE dan jaringan mitra lokalnya bekerja untuk meningkatkan kondisi pekerja migran dan keluarga mereka. Dengan dukungan MAMPU, Migrant CARE telah dapat mengembangkan jaringan lokalnya untuk advokasi peningkatan perlindungan pekerja migran mulai dari tingkat akar rumput hingga nasional.
Salah satu inisiatif Migrant CARE di tingkat desa, Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), telah memberdayakan perempuan lewat kelompok buruh migran. Pekerja migran dapat mengakses pendampingan lewat pelatihan pra-keberangkatan, penanganan dokumen, penanganan kasus, literasi keuangan, dan akses kepada program pemerintah untuk alternatif pekerjaan bagi purna pekerja migran.
DESBUMI bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pengumpulan data, penanganan kasus, dan pengembangan sistem informasi desa, dan kini aktif di 36 desa. Lewat keanggotaan kelompok, pekerja migran memiliki kontak dekat dengan pemerintah setempat, memungkinkan mereka menyuarakan aspirasi untuk mempengaruhi perubahan di desa.
Migrant CARE juga turut berperan dalam advokasi hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Erlina Mardiana (31), yang akrab dipanggil Diana, adalah salah satu anggota Kelompok Cerah Ceria di Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Diana adalah mantan buruh migran tujuan Arab Saudi pada tahun 2006-2008. Saat ini, Diana aktif di kegiatan Persatuan Panca Karsa (PPK), sebuah organisasi swasta non-profit yang bergerak dalam pengembangan swadaya masyarakat khusus perempuan.
Sepulang dari Arab saudi, kegiatan sehari-hari Diana adalah menjadi ibu rumah tangga dan membuka warung sembako di rumahnya. Di samping itu, Diana ikut kegiatan rutin Kelompok Cerah Ceria yang dibentuk oleh PPK dan didukung oleh Program MAMPU. Diana selalu hadir untuk menyerap wawasan dan menambah relasi. Suami Diana pun sangat mendukung kegiatannya dalam kelompok tersebut.
Pengalaman Diana selama bekerja di Arab Saudi, suka maupun duka, selalu dibagikan kepada sesama anggota kelompok. Keterbukaannya membuat Diana kerap menjadi tempat konsultasi para calon Buruh Migran di lingkungannya.
Saat di Arab Saudi, Diana pernah mengalami perampasan haknya sebagai Buruh Migran. Ia bekerja tak sesuai dengan Job Description yang disepakati di penampungan. Diana harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk lima keluarga dalam satu rumah bertingkat tiga, tanpa adanya pembantu lain. Tentu hal ini sangat menyulitkannya, namun Diana tetap berhasil menyelesaikan kontrak kerjanya selama dua tahun. Pengalaman Diana ini menjadi pelajaran bagi para Buruh Migran lain yang akan berangkat
Selain berbagi pengalaman dan menjadi tempat konsultasi, Diana termasuk Buruh Migran yang berhasil dan terarah. Ia menggunakan penghasilannya sebagai Buruh Migran sebagai modal usaha membuka warung di rumahnya. Setelah mengikuti kegiatan diskusi rutin yang diadakan MAMPU melalui PPK, Diana semakin memiliki rasa percaya diri kuat untuk ikut mendampingi setiap Buruh Migran atau calon Buruh Migran yang berkonsultasi padanya. Ia juga semakin sadar bahwa hak-hak Buruh Migran wajib diperjuangkan.
Prestasi Diana di Kelompok Cerah Ceria terbukti saat Ia mendampingi Buruh Migran Indonesia (BMI) formal di Malaysia yang sakit dan harus dipulangkan. Diana menemukan kasus ini dari informasi tetangganya yang merupakan keluarga BMI tersebut. Kemudian, Ia melakukan proses pelaporan ke PPK, setelah itu ikut mendampingi proses pemulangan BMI ke rumahnya.
Setiap gerakan kemanusiaan terkait Buruh Migran, selalu diikutinya bersama Persatuan Panca Karsa. Diana merasa punya perubahan pandangan hidup. Dirinya tak harus mencari nafkah ke luar negeri. Dengan membuka warung sembako, itu sudah cukup membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, Diana juga mendedikasikan waktunya untuk kegiatan kelompok.
Persatuan Panca Karsa (PPK)
Permasalahan Buruh Migran di Nusa Tenggara Barat yang semakin meningkat dan kompleks, membuat Persatuan Panca Karsa melakukan pengembangan layanan dengan bergerak dan langsung turun ke masyarakat untuk melakukan pendampingan langsung, baik secara konsep dan implementasi.
Beberapa permasalahan yang ditemui oleh PPK di lapangan, antara lain terkait perekrutan Buruh Migran yang belum tertib, banyaknya pemalsuan dokumen oleh calo, tidak terpenuhinya hak-hak Buruh Migran saat berada di penampungan dan di negara tujuan, serta tidak terdatanya Buruh Migran yang sudah berangkat dan yang sudah pulang. Hal ini menyebabkan, ketika ada masalah sulit bagi PPK untuk melacak dan menelusuri kronologisnya.
Masuknya Program MAMPU pada Desember 2013, dimanfaatkan PPK untuk memaksimalkan pendampingan kegiatan Kelompok yang dibentuk di tiga desa, yakni Kelompok Cerah Ceria di Desa Gerunung, Kelompok Latanza di Desa Darek, dan Kelompok Maju Bersama di Desa Nyerot. Anggota kelompok tersebut merupakan mantan Buruh Migran atau keluarga Buruh Migran yang menjadi motor penggerak kegiatan organisasi.
Kegiatan rutin kelompok terdiri dari arisan, Koperasi Simpan Pinjam, pelatihan keterampilan, serta pendalaman pemahaman tentang hak-hak Buruh Migran. Setiap kelompok juga berkesempatan untuk mengikuti pelatihan paralegal, sehingga mereka dapat mendampingi Buruh Migran dalam memecahkan persoalan atau memberikan informasi yang benar terkait proses bekerja di luar negeri beserta pemenuhan hak-haknya.
Perubahan yang terjadi setelah dibentuknya kelompok – kelompok di tiga desa ini adalah semakin banyak anggota yang berkomitmen untuk mendampingi Buruh Migran, baik kepada Buruh Migran yang mau berangkat maupun yang sudah pulang. Data pun tertata. Setiap Buruh Migran yang punya masalah dan melapor, bisa dengan mudah ditelusuri karena ketersediaan data. Dalam proses pendataan, PPK bermitra dengan anggota kelompok. Sampai saat ini, mereka telah berhasil mendata 1.730 Buruh Migran di tiga desa dampingan Panca Karsa.
Salah satu contoh kasus Buruh Migran yang berhasil ditangani PPK adalah kasus Ningsih (29). Ningsih berasal dari Desa Nyerot. Ia sakit selama di penampungan Jakarta. Ningsih sudah enam bulan di penampungan tanpa proses lanjutan, sementara ia sakit asma akut. Sponsor yang memberangkatkannya, tidak melakukan tes kesehatan sesuai prosedur, sehingga ketika sakit berbulan-bulan di penampungan Jakarta, Ningsih terlantar. Pihak perusahaan pun tidak peduli dengan keadaan Ningsih dan tak mau memulangkannya tanpa biaya ganti rugi selama proses.
Namun, berkat komunikasi antara suaminya dengan PPK serta pihak BNP2TKI, akhirnya Ningsih dapat dipulangkan dan berobat di rumah. Ningsih sekarang bergabung dengan Kelompok “Maju Bersama” dan aktif ikut memperjuangkan nasib Buruh Migran dalam kegiatan kelompok.
Advokasi PERDA Perlindungan Buruh Migran
Aprilia Utari Yani (49), Staff pelaksana PPK, mengungkapkan bahwa PPK telah berkomunikasi dengan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak Buruh Migran. Untuk membuat regulasi, telah dibuat naskah PERDA yang melibatkan Prof. Husni dari Universitas Mataram dan Kepala Bagian Hukum Ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Lombok Tengah. Progres sudah sampai pada tahap waiting list APBD.
Untuk menuju upaya pembuatan PERDA tersebut, usaha yang dilakukan diawali dengan pembentukan DESBUMI (Desa Buruh Migran) yang berfungsi sebagai wadah informasi dan pusat pendataan Buruh Migran di Lombok Tengah. DESBUMI dilegalkan melalui Peraturan Desa.
