Tag: fpl

Memperingati kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP), pada 7 Desember 2017 Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu mengadakan dialog multipihak dalam rangka penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

Dialog ini dihadiri oleh perwakilan dari dinas dan lembaga terkait di kabupaten Labuhan Batu, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kepolisian Resor (Polres), Pengadilan Agama Rantauprapat, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, P2TP2A, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan, dan SPI. Dialog ini bertujuan untuk mendorong adanya revitalisasi P2TP2A dan kebijakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan di Kabupaten Labuhan Batu.

Memeringati kampanye 16 Hari Anti kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP), pada 2 Desember 2017 Serikat Perempuan Independen SPI Labuhan Batu mengadakan lokakarya penyusunan peraturan desa untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tiga desa. Lokakarya dihadiri oleh pejabat dan perwakilan lembaga terkait dari Desa Perbaungan, Desa Pondok Batu, dan Desa Tebing Linggahara, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kesehatan Masyarakat Desa (LKMD), kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Sekretariat Desa, SPI desa dan para Kepala Urusan (Kaur) dari ketiga desa. Dari lokakarya ini dihasilkan tiga rancangan peraturan desa yang akan ditindaklanjuti dan masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. SPI Labuhan Batu adalah salah satu dari lima submitra MAMPU di Sumatera Utara yang bekerja untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Tanggal 26 November 2017 di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu, SPI Labuhanbatu melakukan diskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat untuk menggalang dukungan agar segara disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), dan juga meningkatkan pemahaman dari para pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat di desa tentang bentuk-bentuk kekerasan (termasuk kekerasan seksual) dan pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

Menjadi narasumber pada diskusi ini adalah perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan juga perwakilan dari masyarakat. Dalam diskusi ini agar masyarakat mendukung tentang pentingnya kebijakan daerah baik peraturan daerah/peraturan desa untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan mengisi petisi dukungan untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

Selain membahas mengenai kebijakan, diskusi ini juga membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, informasi adanya layanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Diskusi ini mendapatkan respon yang sangat baik dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat dengan keinginan dari mereka untuk melakukan diskusi ini sebagai diskusi rutin dan dilakukan di semua dusun dan desa-desa lainnya.

Tanggal 25 November 2017, Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu mengikuti acara bincang-bincang di Radio PAS FM, yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Acara bincang-bincang ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap perempuan (KtP), termasuk kekerasan seksual di Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan demikian, para pendengar mengetahui upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang telah digagas oleh SPI dan komunitas jaringan di tingkat desa. Mereka pun dapat menyadari pentingnya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai payung hukum untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT dan KtP di Kabupaten Labuhanbatu.