Sekolah Perempuan Pulau Berhasil Advokasi Perbaikan Puskesmas

Sekolah Perempuan Pulau selama tiga tahun terakhir telah melakukan advokasi perbaikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, gedung puskesmas tidak terawat dan ditumbuhi oleh rerumputan tinggi. Sedangkan pelayanan puskesmas masih terbatas, baik dari durasi layanan kesehatan maupun kualitas layanan petugas kesehatan. Namun kini, Puskesmas Pulau Sabutung telah memiliki gedung dan ruangan yang nyaman, serta pelayanan yang lebih baik.

Perubahan Puskesmas ini bermula dari adanya keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan suara-suara dan aspirasi perempuan miskin yang selama ini tidak terdengar karena masih tertutupnya perempuan dalam menyampaikan aspirasi. Ada rasa rendah diri dan tabu dalam membuka kebisuan mereka.

Namun kemudian, keberanian itu tumbuh di diri para perempuan pulau. Kesadaran ini muncul setelah mengikuti Sekolah Perempuan Pulau, dimana mereka mendapatkan pemahaman terkait haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Sejak tahun 2014 hingga 2016, para perempuan Pulau secara terus menerus memberi masukan dan kritikan terkait layanan kesehatan di pulau mereka. Atas usaha tersebut, akhirnya dilakukan pembenahan fisik dan manajemen puskesmas oleh pemerintah daerah.

Demi mendapatkan dan memperjuangkan hak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan terkecil, inisiatif tersebut muncul dan perjuangan yang panjang pun tetap dilakukan.

Dilaporkan oleh: Ros dan Tim Gender Watch – MAMPU, YKPM

Institut KAPAL Perempuan Adakan Festival Budaya Perempuan di Jakarta

Institut KAPAL Perempuan, salah satu mitra MAMPU, menyelenggarakan Festival Budaya Perempuan di Gelanggang Olahraga Remaja, Jakarta Timur, Kamis (8/12).  Kegiatan yang bertajuk Festival Budaya Perempuan, 1001 Cerita Perempuan Ciliwung untuk Kesetaraan, Perdamaian dan Penghapusan Kemiskinan ini bertujuan untuk menyampaikan perjuangan dan kepentingan perempuan miskin khususnya pemenuhan pelayanan kesehatan baik di DKI Jakarta atau pun di tingkat nasional.

Acara ini dibuka oleh Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani dan dihadiri oleh 500 peserta dari perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi perempuan, masyarakat sipil, akademisi, pelaku media,  jaringan masyarakat miskin Jakarta dan anggota Sekolah Perempuan. Selain itu, juga digelar pembacaan cerita Perempuan Ciliwung dan dilanjutkan dengan diskusi publik bertema Agenda Perempuan dalam Politik Pembangunan Jakarta. Dalam acara tersebut banyak diangkat isu perempuan seperti masalah kesehatan perempuan di bantaran sungai Ciliwung dan kebijakan sosial yang tidak setara untuk perempuan miskin. Masyarakat mendesak untuk adanya peningkatkan kualitas hidup perempuan miskin melaui Jaminan Kesehatan Nasional dan skema Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dengan layanan inklusif, berkualitas dan bebas pungutan.

Dalam acara ini, warga kota Ciliwung juga menyampaikan harapan masyarakat agar perempuan miskin mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Diharapkan juga ada implementasi nyata Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 tentang perencaan dan penganggaran responsif gender.

Selain diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan, acara ini juga menghadirkan pentas seni budaya, monolog akan beban ganda perempuan, deklarasi agenda politik perempuan bantaran kali Ciliwung dan pameran karya perempuan. Selain itu pun para peserta akan disambut dengan deretan cerita perempuan yang dituliskan dalam lembaran kertas di dinding pameran. Cerita – cerita ini menyuarakan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta permasalahan sosial yang kerap timbul di masyarakat miskin.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengatakan,”Pemberdayaan perempuan tidak semata – mata mengenai pemberdayaan ekonomi saja. Pemberdayaan dalam hal ini adalah bagaimana membangun kesadaran perempuan akan hak – hak mereka di bidang pendidikan, kesehatan dan dalam pengambilan keputusan”.

Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat kini menyadari pentingnya mengakhiri tindak kekerasan tersebut dan pemerintah dapat menjamin hak – hak perempuan dan anak dalam masyarakat.

KAPAL Perempuan: Workshop Penghidupan Berkelanjutan Berperspektif Gender dan Inklusif

Pada 27 – 30 Agustus 2016, KAPAL Perempuan bersama 5 lembaga mitranya, mengadakan workshop Pengembangan Kerangka Konsep Penghidupan Berkelanjutan Berperspektif Gender dan Inklusif, serta rancangan Implementasi di enam wilayah Program Gender Watch. Workshop ini bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Workshop ini difasilitasi oleh Ibu Titik Hartini (ahli di bidang ekonomi perempuan) yang juga menyusun Panduan Livelihood Berkelanjutan dan Berperspektif Gender dan Inklusif.

Dalam workshop dijelaskan bahwa “Sustainable Livelihood” atau penghidupan berkelanjutan dapat dlihat dalam lima aspek berikut: 1) adanya peningkatan pendapatan 2) dapat mempertahankan kedaulatan pangan 3) mengurangi kerentanan 4) adanya SDA yang lestari dan berkelanjutan. Jadi peningkatan pendapatan semata-mata tidak dapat dilihat sebagai peningkatan livelihood.

Sebagai contoh: dengan pendapatan yang sama, tetapi ada akses terhadap perlindungan sosial yang lebih baik misalnya, dapat mengurangi pengeluaran yang diakibatkan kerentanan yang selalu/akan terjadi. Rancangan implementasi kegiatan livelihood yang akan dihasilkan juga harus dapat meningkatkan kontrol dan akses perempuan pada aset dan tidak menimbulkan beban ganda bagi perempuan dalam pelaksanaannya.

KAPAL Perempuan dan mitranya kemudian melakukan pemetaan dan analisa mengenai aset yang ada di wilayah kerjanya, baik berupa SDM, SDA, Sumber Daya sosial dan keuangan. Selanjutnya dipetakan juga bentuk-bentuk kerawanan yang selama ini yang dipengaruhi faktor internal (individu/ keluarga) maupun faktor luar (perubahan yang berasal alam atau perubahan norma masyarakat). Hal terakhir yang dipetakan dan dianalisa adalah struktur/ kebijakan, organisasi dan proses-proses yang ada di masyarakat yang selama ini telah mempengaruhi penghidupan yang ada di masyarakat (misalnya lahirnya kredit mikro dari LSM/ Pemerintah, ada Perda soal pertambangan dll).

Setelah memetakan tiga hal di atas, para peserta workshop kemudian membuat strategi-strategi livelihood dan apa yang dapat dilakukan di wilayah masing-masing. Misalnya di Jakarta, dengan wilayah yang sempit, untuk menangani kerentanan akibat harga pangan dan akses program dari Pemerintah daerah, maka lahir ide agar ibu-ibu Sekolah Perempuan bisa melakukan pertanian hidroponik di rumah, khususnya untuk komoditi yang harganya sering naik turun, seperti cabai dan bawang merah.

Di akhir sesi, fasilitator juga memberikan tambahan wawasan mengenai panduan Uji Kelayakan Usaha. Salah satu hal yang ditekankan adalah usaha akan lebih mudah dilakukan jika berangkat dari apa yang dibutuhkan pasar, daripada apa yang kita miliki.

Sebagai tindak lanjut, masing-masing mitra membuat rencana tindak lanjut. Hampir semua mitra akan mengonsultasikan hasil workshop ini ke lembaga masing-masing dan juga menambahkan data-data yang diperlukan agar strategi yang dibuat bisa tepat sasaran. Setelah itu, fasilitator akan melakukan kunjungan ke masing-masing mitra KAPAL Perempuan untuk melakukan mentoring dan membantu penyempurnaan dokumen livelihood yang telah dibuat.

Kunjungan Lapangan Mahasiswa Universitas Sydney ke Mitra MAMPU di Sulawesi Selatan

Setelah melakukan kunjungan lapangan di daerah Jakarta, Mahasiswa Universitas Sydney peserta program Sydney South East Asia Centre (SSEAC) berkunjung ke beberapa mitra MAMPU di wilayah Sulawesi Selatan dari tanggal 17 – 22 Juli 2016.

Kehadiran mahasiswa ini adalah untuk menelaah Program MAMPU terkait dengan penguatan sumberdaya perempuan dari sisi sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan yang pro kemiskinan dan pro gender.

Selama di Sulawesi Selatan, para mahasiswa Universitas Sydney berpencar dan mengunjungi mitra dan sub-mitra MAMPU seperti BaKTI, FPMP, YKPM, Koalisi Perempuan Indonesia, KAPAL Perempuan, LMP2EM dan Maupe, yang berada di empat daerah yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Isu-isu yang dipelajari mahasiswa dalam kunjungan lapangan tersebut adalah penguatan DPRD dalam penganggaran pemerintah yang “pro poor dan pro gender”, isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), isu keberlanjutan lembaga NGO serta isu pengorganisasian kelompok masyarakat dan advokasi kebijakan.

Di Kota Makassar, Michelle, salah satu peserta program SSEAC, mempelajari strategi keberlanjutan sebuah organisasi melalui BaKTI, sedangkan Bridget belajar tentang sekolah politik perempuan Maupe dan bertemu DPRD dan Dinas Kesehatan di Maros. Adapun Margo dan Maddy mengunjungi Rumah Penyintas Kekerasan di Balai Perempuan Macini Sombala, Koalisi Perempuan Indonesia. Serta Piyusha, Ciaan dan Lies berkunjung ke Pulau Sabutung di Pangkajene untuk melihat langsung aktivitas Sekolah Perempuan – KAPAL Perempuan.

Deputy Director SSEAC University of Sydney Dr Elisabeth Kramer menjelaskan,“Setelah melakukan kunjungan lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mitra dampingan MAMPU di Jakarta dan Sulawesi Selatan, para mahasiswa ditugaskan membuat laporan tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dan mempresentasikannya sebelum kembali ke Australia”.

LPSDM: Replikasi Sekolah Perempuan di Lombok Timur, NTB

Pada bulan Maret 2016 yang lalu, masyarakat dan organisasi perempuan mengadakan musrenbang perempuan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Kegiatan yang telah berjalan selama dua tahun ini dilaksanakan atas inisiasi dan desakan dari LSM perempuan yang dimotori oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) – Mitra KAPAL Perempuan kepada BPPKB.

Dari hasil forum SKPD Dikpora melalui PLS dan BPPKB, Lombok Timur akan mereplikasi sekolah perempuan. Hal ini akan dianggarkan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017. Jika memungkinkan, program ini akan dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun 2016.

Harapannya, pada tahun 2017 terdapat:

  1. Sebanyak 20 desa sebagai piloting untuk perencanaan penganggaran yang responsif gender dan pro-poor;
  2. Penyusunan PTO pelibatan perempuan terutama bagi komunitas marjinal dalam perencanaan sampai monev pembangunan dengan kuota 30 persen;
  3. Pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan di 20 kecamatan;
  4. Pendidikan keterampilan bagi kelompok disabilitas di 20 kecamatan.

Kerjasama akan dilakukan oleh berbagai NGO, seperti LPSDM, Mitra Samiya, BaKTI, Santai, Pekka, Samanta, Gema Alam dan organisasi lainnya. Dalam hal ini, BaKTI berperan untuk melakukan advokasi dan mengamankan anggaran di DPR.

Perempuan Berani Bicara di Desa Ketapang Jaya Lombok Timur, NTB

Selama ini, tidak banyak perempuan yang berani menyuarakan keperluan dan kepentingannya di forum publik. Berbagai hambatan dan kekhawatiran menjadi penyebab terbesar bagi mereka untuk melakukan hal tersebut.

Namun, perubahan tampak terjadi bagi anggota Sekolah Perempuan yang ada di Desa Ketapang Jaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pada mulanya, jangankan berbicara di forum, untuk datang ke kantor desa demi mengurus KTP saja banyak perempuan yang tidak berani. Tapi setelah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan dari Sekolah Perempuan, mereka berani untuk hadir, berdiri dan menyampaikan aspirasinya di musrenbang desa walaupun tanpa diundang.

Tidak hanya satu atau dua perempuan yang berani, bahkan banyak dari mereka yang berebut untuk berbagi cerita dan menyuarakan kepentingannya.

Sekolah Perempuan merupakan inisiatif komunitas belajar bagi perempuan akar rumput yang digagas oleh Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan).

Diskusi Pemahaman Gender dan Kekerasan Seksual di Sekolah Perempuan Ciliwung, Jakarta

Pada 26 Mei 2016 yang lalu, Sekolah Perempuan Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan mengadakan kegiatan diskusi bulanan dengan tema “Kekerasan Seksual”. Kegiatan ini dilakukan di teras Musholla Al Ikhlas di bantaran Sungai Ciliwung.

Diskusi dihadiri oleh 36 orang dari total 41 anggota Sekolah Perempuan Ciliwung Rawajati. Dalam kesempatan tersebut, fasilitator mengajak para anggota untuk merefleksikan kembali pemahaman gender dan bagaimana konstruksi gender berpengaruh pada kekerasan seksual di masyarakat.

Sekolah Perempuan Ciliwung ini diinisiasi dan dikelola oleh Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (KAPAL Perempuan). Sebagian besar perempuan yang menjadi anggota Sekolah Perempuan ini bekerja di sektor informal, antara lain bekerja sebagai buruh cuci, berdagang kecil-kecilan di rumah,  serta pembantu rumah tangga.

Aktivitas di Sekolah Perempuan Ciliwung seringkali menghadapi kendala karena banjir yang kerap melanda wilayah ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghambat semangat para anggotanya untuk belajar dan menambah pengetahuan.

Parade Perahu Sekolah Perempuan di Sulawesi Selatan

Dalam rangka memperingati International Women Day (IWD) yang jatuh pada 8 Maret 2016, mitra Institut KAPAL Perempuan di Sulawesi Selatan yaitu Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), melaksanakan Parade Perahu Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Semua perahu yang berpartisipasi dalam parade ini dicat dengan warna ungu serta ditulisi pesan perjuangan perempuan. Rute parade perahu ini dimulai dari Pelabuhan Maccini Baji dan berlanjut ke Pulau Sabutung. Pada mulanya, ada 11 perahu yang berangkat. Namun kemudian, dari Pulau Sabutung bertambah menjadi 12 perahu sehingga total ada 23 perahu yang berpartisipasi. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati Pulau Saugi dan Pulau Satando, dan diakhiri dengan kembali ke Pelabuhan Maccini Baji.

Dalam parade ini, terdapat 84 orang peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan dan perwakilan instansi pemerintah. Mereka adalah anggota Sekolah Perempuan, anggota Tim Pemantau Komunitas, Forum Multipihak Desa, Forum Multipihak Kabupaten, Tim Pemantau Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan RSUD Kabupaten Pangkep.

Dilaporkan oleh Margaretha Sariseda Meo (KAPAL Perempuan)

KAPAL Perempuan Adakan Tes IVA Gratis untuk Tingkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Gresik, Jawa Timur

Kesehatan ibu dan reproduksi merupakan salah satu isu penting yang harus menjadi perhatian masyarakat. Atas dasar itu, KAPAL Perempuan dengan dukungan Program MAMPU, melalui Sekolah Perempuan bekerjasama dengan RSUD Ibnu Sina Gresik, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kec. Wringinanom, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan KPS2K mengadakan kegiatan Pemeriksaan IVA gratis untuk perempuan miskin.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu, 13 Maret 2016 ini, bertempat di Puskesmas Kesamben Kulon, Kec. Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemeriksaan IVA gratis tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, serta HUT Kab. Gresik pada 9 Maret 2016. Dalam acara ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemeriksaan IVA secara gratis, namun juga diberi penyadaran terkait kesehatan reproduksi dan penjelasan lebh jauh tentang kanker serviks.

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Gresik, Ibu Zumrotus Solikhah. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Zumrotus menyampaikan kebanggaannya pada Sekolah Perempuan, yang menjadi wadah perempuan miskin untuk menimba ilmu terkait kesehatan reproduksi.

“Saya harapkan dengan adanya pengetahuan tersebut, para perempuan khususnya di wilayah Gresik dapat mencegah dampak kanker yang selalu mengancam perempuan,” ungkapnya.

Sedangkan perwakilan dari Dinas Kesehatan dalam sambutannya berpesan agar Sekolah Perempuan dapat membantu pencatatan orang miskin yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini sebagai upaya agar sebanyak mungkin masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gresik mendapatkan Kartu Gresik Sehat dan pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan program yang dicanangkan Bupati Gresik untuk mewujudkan masyarakat Gresik yang sehat. Para peserta yang hadir menanggapi pernyataan tersebut dengan tepuk tangan yang meriah.

Rangkaian kegiatan pemeriksaan IVA gratis ini dihadiri oleh 84 orang peserta. Dari 56 orang peserta yang menjalani pemeriksaan IVA, dipastikan ada 10 orang yang positif terkena masalah reproduksi, dan harus menjalani perawatan lanjutan di RSUD Gresik.

 

Dilaporkan oleh: Iva Hasanah, Direktur KPS2K Jawa Timur

KAPAL Perempuan Rayakan Hari Perempuan Internasional dengan berbagai Kegiatan

Dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) yang jatuh pada 8 Maret 2016, KAPAL Perempuan didukung oleh Program MAMPU melaksanakan serangkaian aksi dan kegiatan peringatan IWD di enam kabupaten/ kota di Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan di Jakarta berupa aksi bersama “Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan”. Sedangkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, KAPAL Perempuan melalui Sekolah Perempuan melakukan deklarasi penghapusan perkawinan anak serta diadakan pula talkshow radio dengan tema serupa.

Berbeda halnya dengan aktivitas yang dilakukan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Sekolah Perempuan melakukan parade perahu. Uniknya, semua perahu dicat ungu dan bertuliskan pesan perjuangan perempuan. Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow di Radio Torani tentang perlindungan sosial. Dalam kesempatan serupa, para narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut, menandatangani dukungan untuk perjuangan perempuan.

Adapun di Kupang, NTT, aktivitas yang dilakukan adalah dialog publik tentang penghapusan kemiskinan dan hak atas perlindungan sosial perempuan. Hal senada dilakukan oleh para penggiat hak-hak perempuan di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Mereka melakukan advokasi untuk mendorong pelaksanaan Musrenbang khusus perempuan di tingkat Kabupaten.

Di pulau Sumatera, Padang – Sumatera Barat menjadi pilihan lokasi peringatan Hari Perempuan Internasional. Aktivitas yang dilakukan berupa launching Sekolah Perempuan, dan kampanye penghapusan kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT).

Dengan diadakannya rangkaian kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional tersebut, diharapkan semakin banyak perempuan Indonesia mendapatkan akses perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-haknya.

 

Dilaporkan oleh Margaretha Sariseda Meo (KAPAL Perempuan)