Kategori: Uncategorized

Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditetapkan di Desa Pungkol, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Rabu 9 Oktober 2019. Mitra MAMPU, Forum Pengada Layanan melalui Suara Parangpuan Sulawesi Utara telah mengadvokasi Perdes ini sejak tahun 2017.

Turut hadir dalam kegiatan peluncuran Perdes ini yaitu Iptu Duwi Galih SIK (Kapolsek Tumpaan), Pelda Alex Wowiling (Danramil Tumpaan), Agustinus Baramula (Hukum Tua Desa Pungkol), Pemdes Pungkol, Pemerintah Kecamatan Tatapaan, Ketua BPD, tokoh masyarakat termasuk Swara Parangpuan Sulut, tokoh agama serta perwakilan masyarakat Desa Pungkol.

Sumber foto: BeritaManado.com

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) sangat dipengaruhi oleh situasi wilayah masing-masing. Wilayah kepulauan dan daratan, seperti di Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, misalnya, sangat kental dengan praktek hukum adat; sedangkan di daerah perbatasan dan transit, seperti di Kepulauan Riau, prevalensi terjadinya tindak perdagangan manusia lebih tinggi.

Menjawab tantangan ini, FPL bekerjasama dengan AIPJ dan didukung Program MAMPU mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dan buku pedoman terkait kepada Hakim, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan Forum Pengada Layanan di kota Semarang (1 Oktober) dan Jakarta (24 Oktober). Kegiatan serupa akan dilanjutkan di Ambon (7 November) dan Kendari (21 November).

Konsep SPPT-PKKTP memasukkan perspektif gender dan hak korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sehingga korban tidak mengalami beragam diskriminasi dalam proses peradilan, dan dapat mengakses pemulihan lebih cepat dan mudah.

Pada 11 – 17 Agustus 2019 lalu, KAPAL Perempuan dengan jejaringnya dalam gerakan Gender Watch menyelenggarakan kegiatan tahunan Pekan Kemerdekaan Perempuan. Kegiatan yang berlangsung serentak di enam provinsi (YKPM Sulawesi Selatan, KPS2K Jawa Timur, LPSDM Nusa Tenggara Barat, Pondok PERGERAKAN Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta) dan melibatkan lebih dari 1.900 perempuan ini mengangkat tema besar “Rayakan Kemerdekaanmu dalam Keberagaman” dengan semangat menghormati keberagaman identitas dan budaya sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan kemerdekaan.

Sebagai organisasi perempuan akar rumput, KAPAL Perempuan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia akan utuh dengan tercapainya kesetaraan. “Kemerdekaan dan keberagaman bagi perempuan artinya perempuan merdeka dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan,” ujar Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan. Beragam aktivitas yang diadakan turut memamerkan keindahan alam berbagai wilayah di Indonesia dengan keunikannya masing-masing, mulai dari eksotisme daratan pulau, hingga pesona bawah laut yang berpadu dengan bentangan Sang Saka Merah Putih.

Pada 15 Juli 2019, Allaster Cox, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia mengunjungi kelompok perempuan kepala keluarga anggota PEKKA di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur.

Allaster berdiskusi dengan para anggota Serikat PEKKA tentang tantangan yang mereka hadapi dalam mengajak perempuan di desanya aktif bergabung dalam serikat. Anggapan negatif dari masyarakat sekitar Bangkalan dan Sampang pernah menghampiri anggota Serikat PEKKA, namun hal tersebut terbukti keliru dengan banyaknya perempuan Bangkalan dan Sampang yang merasa pengetahuan dan kepercayaan diri mereka meningkat setelah bergabung dengan Serikat PEKKA. Selain itu, mereka sekarang sadar atas hak-hak mereka termasuk mendapatkan akses ke layanan dasar pemerintah Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh H. Kaprawi, Kepala Desa Tana Merah, Kabupaten Bangkalan yang turut hadir. Kaprawi mengapresiasi dukungan Serikat PEKKA di Kabupaten Bangkalan yang telah mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya dokumen legal/hukum untuk mengakses layanan dasar pemerintah. Sebelumnya, masyarakat tidak peduli dan hanya mencari akses ketika terjadi situasi darurat. Serikat PEKKA di Jawa Timur yang didukung oleh Program MAMPU bekerja di 2 kabupaten, yaitu Bangkalan dan Sampang merangkul lebih dari 900 perempuan kepala keluarga melalui 48 kelompok perempuan. PEKKA memulai kelompok perempuan di wilayah ini pada tahun 2010, lalu diperkuat dengan hadirnya MAMPU di tahun 2014.

Kelompok perempuan binaan Yayasan Pondok Pergerakan, mitra KAPAL Perempuan di Desa Noelbaki dan Mata Air, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dikunjungi oleh BAPPENAS pada 17-19 Juli silam menyusul keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi desa mereka masing-masing.

Desa Mata air merupakan desa percontohan program Keluarga Berencana dari BAPPENAS yang telah menunjukkan berbagai kemajuan berkat kerja-kerja kelompok perempuan di desa ini yang tidak hanya mengembangkan potensi desa namun juga secara inklusif melibatkan kelompok disabilitas. Kelompok perempuan menginisiasi produksi VCO murni dan parfum VCO, membangun kelompok tenun ikat dan usaha kudapan, dan mengembangkan pariwisata Suramanda. Desa ini juga membangun kesadaran warga tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan pendidikan, dengan mendata dan mendorong anak putus sekolah untuk mengikuti kejar paket A, B dan C. Keseriusan desa dalam mengatasi permasalahan kesehatan terlihat dari adanya alokasi anggaran kesehatan desa untuk program stunting, disabilitas dan Posyandu anak & balita. Ragam kegiatan dan pencapaian ini diperkuat oleh kehadiran Sekolah Perempuan dukungan MAMPU yang menawarkan pendidikan alternatif bagi perempuan. Sekolah Perempuan Desa Mata Air terlibat dalam pemantauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya JKN PBI, untuk memastikan agar perempuan memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Kunjungan BAPPENAS berlanjut ke Desa Noelbaki dimana anggota Sekolah Perempuan di desa tersebut berbagi pengalaman tentang keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa.

Sebelum ada Sekolah Perempuan, suara perempuan kerap diabaikan dan jauh dari proses perencanaan pembangunan. Kini, Sekolah Perempuan Desa Noelbaki memiliki lebih dari 300 anggota. Mereka ikut terlibat dalam memantau implementasi JKN, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan layanan kesehatan reproduksi untuk mendeteksi dini kanker. Selain itu, mereka juga berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdes yang berhasil melahirkan beragam kebijakan yang berpihak pada perempuan, di antaranya ‘Perdes 30% Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa’, pengurangan KDRT, serta pencegahan pernikahan dini.

Empat mitra MAMPU yaitu BITRA, Migrant CARE, PEKKA, dan TURC berbagi informasi tentang ragam kerentanan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan dan bekerja di sektor informal pada sesi khusus MAMPU di Indonesia Development Forum 2019 (IDF2019) yang berjudul “Kerja Layak bagi Perempuan di Sektor Informal”. Sesi yang berlangsung pada 23 Juli lalu ini juga menawarkan ragam solusi alternatif untuk mendukung kerja layak bagi perempuan di sektor informal.

Dimoderasi oleh Andriko Otang dari TURC, sesi dibuka oleh Erika Rosmawati (BITRA) yang bercerita tentang Kebakaran Pabrik Korek Api di Binjai dan Pabrik Kembang Api di Asemka yang menelan korban jiwa, untuk menggambarkan mirisnya kondisi pekerja rumahan di Indonesia. Rosmawati juga memaparkan hasil survei tentang kondisi pekerja rumahan yang dilakukan oleh BITRA, Yasanti, TURC dan MWPRI di 29 kabupaten, di 7 provinsi, yang melibatkan 5.300 pekerja rumahan. Hasil survey memperlihatkan kenyataan bahwa pekerja rumahan bekerja 58 jam/ minggu dan berpenghasilan rata-rata Rp.100.000/ bulan, dimana 96% dari mereka tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 95 % tidak memiliki BPJS Kesehatan. Mereka harus menyediakan peralatan kerja sendiri, dan 97% dari peralatan kerja yang dimiliki, tidak aman. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa 92% dari pekerja rumahan tidak memiliki kontrak kerja tertulis.

Potret kerentanan lain disampaikan oleh Nani Zulminarni dari Yayasan PEKKA, yang berbicara tentang perempuan kepala keluarga berdasar hasil survei PEKKA bersama SMERU. Survei tentang Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK, 2012) ini dilaksanakan di 111 desa, di 17 propinsi wilayah kerja PEKKA. Hasil survei memperlihatkan bahwa 1 dari 4 keluarga dikepalai oleh perempuan, dan 71% keluarga kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai perempuan, dengan pendapatan dari kerja informal rata-rata mencapai Rp 10,000/ hari. 57 % perempuan kepala keluarga buta huruf. Hanya 41% perempuan mencatatkan pernikahannya dan ketika bercerai dan menyandang status janda, perempuan kepala keluarga umumnya mengalami diskriminasi. Sebanyak 78% perempuan yang bercerai pernah mengalami KDRT.

Wahyu Susilo dari Migrant CARE memotret kerentanan perempuan di sektor informal dari sudut pekerja migran. Dari 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, 62% adalah perempuan (World Bank, 2017). Mereka rentan terhadap praktik perekrutan illegal, dan bahkan perekrutan yang dilakukan oleh kelompok teroris. Mereka juga rentan terhadap praktik perdagangan manusia, pemerasan, pelecehan seksual dan kekerasan selama bekerja. Mereka bekerja dengan jam kerja panjang dan pendapatan rendah.

Sesi MAMPU di IDF 2019 ini berlanjut dengan diskusi tentang solusi inovatif berdasarkan kerja-kerja yang telah dilakukan BITRA, PEKKA maupun Migrant CARE, seperti pembentukan kelompok pekerja rumahan, penguatan kepemimpinan perempuan kepala keluarga melalui pemberdayaan ekonomi, serta pendekatan berbasis desa (DESBUMI) untuk meningkatkan perlindungan buruh migran.