Pada 4 Agustus 2016, Yayasan Kesehatan Perempuan, Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) dan Swara Parangpuan melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil studi tahap ke-II, pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Kegiatan yang didukung oleh Program MAMPU ini, dilaksanakan di Aula BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga orang narasumber, antara lain: dr. Dina Diana Permata, Kepala Departemen Pelayanan Kesehatan regional X – BPJS, dr. Jimmy Lalita, Kabid Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial Dinas Kesehatan Kota Manado, dan Zan Jabil Wakid, Koordinator Survey BPJS. Adapun peserta kegiatan sosialisasi adalah dari perwakilan pihak-pihak yang berasal lokasi survey, seperti: 4 utusan kecamatan, Lurah, responden, 10 Puskesmas di Kota Manado, klinik, serta rumah sakit. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Sosial, BPJS, Dinas Kesehatan, LSM, AJI, serta jurnalis media cetak dan radio.
Para narasumber menyampaikan hasil hasil studi tahap ke-II kepada unsur SKPD terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, rumah sakit, klinik, media dan masyarakat yang menjadi respoden dalam survey yang dilakukan. Dari studi yang dilakukan, ditemukan bahwa:
- Meskipun sudah banyak yang mendengar BPJS, tapi hanya sekitar 61 % yang sudah menjadi peserta. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak mengetahui prosedur pembuatan serta tidak mampu membayar premi.
- Pengetahuan masyarakat tentang layanan kespro yang dicakup BPJS rendah karena kurangnya sosialisasi. Sosialisasi yang sudah dilakukan juga tidak meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengakses BPJS seperti bagaimana prosedur yang harus dilakukan.
- Untuk tenaga medis dan petugas administrasi, masih banyak yang belum memahami perbedaan antara JKN dan BPJS.
- Masih cukup banyak para petugas medis dan administrasi yang tidak mengetahui tentang layanan kespro yang dicakup BPJS.
- Mekanisme kerja dalam layanan BPJS pada tatanan teknis tidak jelas sehingga banyak terjadi keluhan pada saat pelayanan dilakukan oleh petugas teknis dan administrasi.
- Untuk wilayah Kota Manado, 100% setuju dengan adanya layanan BPJS.
Dalam paparannya, disampaikan pula rekomendasi hasil studi, antara lain:
- Perlunya peningkatan sosialisasi tidak hanya berisi informasi keanggotaan, tetapi juga prosedur bagaimana mendapatkan layanan serta mekanisme komplain.
- Perlunya peningkatan layanan kespro yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pendukung (alat-alat medis, dokter ahli, dan obat-obatan).
- Perlu digagas adanya forum pengaduan layanan JKN terkait kespro.
Selain mengadakan sosialisasi dalam bentuk forum diskusi publik, sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio RAL Manado, yang disampaikan oleh Direktur Swara Parangpuan, Nurlaili, bersama koordinator survey JKN, Zanjabil Wakid.
