Tag: KPI

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dengan dukungan Program MAMPU menggelar diskusi dengan tajuk Refleksi 2016 dan Catatan Awal Tahun 2017: Menjaga Kebhinekaan, Demokrasi dan Perdamaian, Tantangan Serius Bagi Indonesia 2017 di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (24/01). Acara ini bertujuan sebagai tolak ukur perjuangan kesetaraan gender di tahun 2017.

Sekretaris Jendral KPI Dian Kartika Sari, Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia dan akademisi Dirga Ardiansah hadir sebagai pembicara utama. Dalam acara in, KPI mengutarakan bahwa banyak ketimpangan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Beberapa sektor yang disoroti adalah di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Di bidang politik, isu-isu terhadap hak perempuan banyak diabaikan. Lebih banyak isu-isu mengenai suku, agama dan ras (SARA) yang disorot. Sangat diperlukan undang-undang pemilihan umum baru yang menjamin hak-hak wanita.

Di bidang ekonomi, banyak kritik yang muncul dikarenakan alokasi dana desa yang meningkat tahun ini. Namun, hal ini dipandang justru dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Asalkan penggunaanya tepat sasaran, akan sangat dimungkinkan hak-hak masyarakat terutama perempuan dapat terjamin. Diharapkan melalui peningkatan infrastruktur desa kebutuhan warga dapat terpenuhi.

Terkait dengan hal ini, Dian Kartika Sari sangat mengapresiasi usaha pemerintah dalam mengesahkan undang-undang yang berpihak pada hak-hak perempuan.

“Tahun ini ada dua undang-undang yang berpihak pada perempuan yaitu UU disabilitas dan UU perlindungan petani, nelayan dan petambak garam. Hal ini mencakupi perempuan nelayan, perlindungan dan pemberdayaan serta rumah tangga mereka,” jelas Dian.

Selain itu, KPI juga membahas ketimpangan perlindungan sosial yang menyulitkan posisi perempuan.

“Masih terjadi inkonsistensi pemerintah dalam kebijakan perlindungan sosial,” ujar Dian.

Pada prakteknya, pemerintah dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menerapkan kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu contohnya. Pendataan JKN yang belum tertata dengan baik menyebabkan program ini belum tepat sasaran.

Program-program perlindungan sosial ini juga dirasakan kurang memperhatikan keterlibatan perempuan. Perempuan dan masyarakat miskin tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kebijakan program perlindungan sosial yang selama ini telah dicanangkan. Hal ini mengakibatkan perempuan dan masyrakat miskin belum dapat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi program.

Diharapkan catatan-catatan penting dalam perjuangan kesetaraan gender ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Pada 18 Agustus 2016, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang didukung oleh Program MAMPU, mengadakan dialog Publik “Menguak dan Mencegah Pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan” yang bertempat di Balai Kartini, Jakarta.

Narasumber dalam dialog ini adalah Andayani Budi Lestari, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Komisaris Besar Agus Kurniady Sutisna, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Umum – Bareskrim POLRI, dan Winny, Sekretaris Wilayah KPI Jawa Barat. Dialog publik ini dihadiri oleh perwakilan dari LSM dan mitra KPI, serta media massa.

Dalam kesempatan tersebut, Bareskrim Polri dan KPI memaparkan temuan hasil asesmen kasus kartu BPJS Palsu yang terjadi di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil asesmen, ditemukan bahwa kasus kartu BPJS palsu ini merupakan upaya penipuan terencana dari pelaku. Modus penipuannya yaitu dengan memanfaatkan keterbatasan informasi pemerintah desa dan warga Desa Kertajaya tentang JKN-BPJS. Selain itu, disebutkan pula faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan, salah satunya adalah masih terbatasnya sosialisasi JKN-BPJS di level desa dan kurangnya keterlibatan aparat desa dalam proses pendataan peserta BPJS PBI.

Adapun Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Ibu Andayani, memberikan pemaparan tentang bagaimana prosedur pendaftaran kepesertaan PBI dan non-PBI serta penyebab pemalsuan kartu JKN-KIS. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya kartu palsu, antara lain: jaminan kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat, masyarakat ingin cara pendaftaran yang mudah dan cepat, masyarakat tergiur dengan iuran yang murah, serta belum pahamnya masyarakat tentang cara mendaftar.

Sebagai tindak lanjut penanganan kartu palsu, BPJS melakukan peningkatan peran unit penanganan pengaduan peserta (UP3) untuk melayani pengaduan masyarakat dan melakukan pengecekan data kartu dengan database. Selain itu, diberikan pula penyuluhan tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran, serta mengomunikasikan dengan pihak Pemda untuk pendaftaran masyarakat tidak mampu. BPJS juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam mendaftar serta mengikuti prosedur pelayanan yang ada.

Sebagai solusi pencegahan kartu palsu, BPJS akan melakukan sosialisasi cara pendaftaran yang lebih luas melalui media televisi, spanduk, poster, surat kabar dan media sosial, serta menerapkan dropbox system untuk kemudahan dan percepatan pendaftaran di kantor BPJS Kesehatan. Selain itu, BPJS juga akan menambahkan Point of Service melalui pengembangan pendaftaran melalui care center, kartu kredit dan pendaftaran oleh pihak ketiga (Bank mitra, dll).

Pada 4 – 8 Agustus 2016, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengadakan pelatihan advokasi Jaminan Kesehatan untuk Semua yang dilaksanakan di Hotel Amaris Pakuan, Bogor.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan bagi para peserta mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan strategi-strategi advokasi untuk persiapan Balai Perempuan menjadi Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi JKN (PIPA JKN).

Pelatihan ini dihadiri oleh perwakilan pengurus cabang dan Balai Perempuan dari 8 provinsi yang menjadi lokasi Program MAMPU dan juga ditambah perwakilan dari Lampung, DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara.

Pada 25 Juli 2016, Perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), salah satu mitra Program MAMPU, di Banda Aceh.

Pertemuan yang dilakukan di kantor KPI tersebut, dihadiri oleh perwakilan Program MAMPU, Presiden Wilayah KPI dan anggota Balai Perempuan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan pengalaman pengurus dan anggota Balai Perempuan dalam menangani komplain dari perempuan miskin di daerah mereka yang belum mendapatkan akses pelayanan perlindungan sosial dari pemerintah, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, diskusi juga membahas kualitas layanan yang diberikan program tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nicola Nixon dari Kedutaan menanyakan alasan mengapa anggota Balai Perempuan KPI mau bekerja secara sukarela. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa manfaat yang mereka dapatkan dengan bergabung di Balai Perempuan KPI. Walaupun bekerja secara sukarela, mereka dapat memperluas jaringan, menambah skill dan ilmu untuk menganalisa sesuatu, mendapat kesempatan untuk belajar kepemimpinan serta akuntabilitas.

Saat ini, KPI Aceh memiliki 8 cabang yang terdiri dari 41 Balai Perempuan. Adapun kegiatan KPI Aceh yang didukung oleh Program MAMPU, terdapat di 3 kabupaten dan 9 desa (Balai Perempuan).

Dilaporkan oleh: Damaris Tnunay (Partner Engagement Officer – Program MAMPU)