Sri Mulyati, Kartini asal Jatinegara Kaum

Tinggal di kawasan padat penduduk Jatinegara Kaum, Jakarta, Sri Mulyati atau Mul muncul sebagai pemimpin kelompok perempuan di wilayahnya. Seperti Kartini, Mul giat memperjuangkan hak-hak warga, khususnya perempuan miskin untuk mengakses program perlindungan sosial pemerintah.

Baru-baru ini, Mul dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Advokasi Sekolah Perempuan DKI Jakarta. Sekolah Perempuan adalah kelompok perempuan informal bentukan Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan), tempat perempuan belajar berbagai hal seperti kepemimpinan perempuan, public speaking, gender, isu-isu perempuan, serta cara berpikir kritis tentang isu-isu sosial. KAPAL Perempuan adalah sebuah organisasi perempuan yang didukung oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Bergabung dengan Sekolah Perempuan pada 2014, Mul mulai memahami bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam segala hal termasuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Awalnya saya takut sekali. Takut berbicara. Takut ditanya. Takut karena saya merasa tidak tahu apa-apa. Saya sembunyi duduk di belakang,” ungkap Mul sambil tertawa.

Setelah itu, ibu empat orang anak ini bertekad untuk belajar. Didukung oleh keluarganya, Mul rutin mengikuti kegiatan-kegiatan Sekolah Perempuan.

“Sejak mengikuti Sekolah Perempuan, saya jadi tahu banyak hal. Saya jadi bisa berpikir kritis melihat isu-isu yang ada di sekitar saya, apalagi tentang perempuan dan program-program pemerintah. Saya sekarang paham aturan yang berlaku dan proses mengakses program-program tersebut,” lanjut Mul.

Sehari-hari berjualan nasi kuning di depan rumahnya, Mul sekarang menjadi sumber informasi dan advokat bagi warga wilayahnya untuk program-program pemerintah. Ia pun dipercaya warga untuk menjadi wakil warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat rukun warga (RW) hingga provinsi.

“Saya berusaha selalu menyebarkan informasi akurat tentang program-program pemerintah. Jika ada yang berhak mendapatkan program tersebut tapi tidak mendapatkannya, saya siap membantu agar mereka mendapatkan hak mereka,” tukas Mul.

Berkat advokasi Mul bersama Sekolah Perempuan DKI Jakarta, warga miskin di Kecamatan Jatinegara Kaum, Bidara Cina, dan Rawajati mendapatkan program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia sesuai hak mereka.

Sebagai Ketua Bidang Advokasi Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Mul pun terus bekerjasama dengan pemerintah untuk memantau program-program perlindungan sosial, agar pelayanan publik dapat berkembang lebih baik bagi masyarakat Jakarta.

Memaknai HUT Kemerdekaan RI melalui Partisipasi Perempuan

Pada Rabu, 17 Agustus 2016, Institut Lingkar Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan dan mitranya, mengadakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 yang melibatkan para anggota Sekolah Perempuan. Peringatan kemerdekaan ini dirayakan dengan mengadakan sejumlah kegiatan di Jakarta dan juga di Pulau Sabutung, Pangkejene Kepulauan (Pangkep) – Sulawesi Selatan.

Di Jakarta, peringatan 17 Agustus dilaksanakan di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Jakarta Timur. Sekolah Perempuan Miskin Kota Jakarta di Bantaran Kali Ciliwung dan KAPAL Perempuan melakukan upacara bendera, dilanjutkan dengan pembacaan dan pengiriman puluhan surat kepada Presiden RI yang meminta agar pernikahan anak dihapuskan. Salah satu surat yang berjudul “TEKAD PEREMPUAN”, dibacakan dalam upacara tersebut. Surat ini berisi desakan bagi Kemerdekaan perempuan: “Bebaskan dari perkawinan anak; Sekolahkan anak, jangan kawinkan, demi kualitas hidup perempuan.”

Sementara di Pulau Sabutung Kabupaten Pangkep, Sekolah Perempuan Pulau yang didukung Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), KAPAL Perempuan dan Program MAMPU, berpartisipasi aktif dalam peringatan 17 Agustus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Ibu Sahariah, salah satu anggota Sekolah Perempuan Pulau, membacakan teks Pancasila dalam upacara tersebut. Dengan mengenakan seragam pakaian adat Bugis, para anggota Sekolah Perempuan Pulau juga mengikuti upacara dan parade dengan berkeliling pulau, yang dilanjutkan dengan lomba dayung dan perahu.

Sekolah Perempuan adalah kegiatan yang digagas oleh KAPAL Perempuan bersama Program MAMPU, agar perempuan miskin di desa memperoleh akses kepada informasi.

Mahasiswa Universitas Sydney Kunjungi Mitra MAMPU di Sulawesi Selatan

Setelah melakukan kunjungan lapangan di daerah Jakarta, Mahasiswa Universitas Sydney peserta program Sydney South East Asia Centre (SSEAC) berkunjung ke beberapa mitra MAMPU di wilayah Sulawesi Selatan dari tanggal 17-22 Juli 2016.

Kehadiran mahasiswa ini adalah untuk menelaah Program MAMPU terkait dengan penguatan sumberdaya perempuan dari sisi sosial dan ekonomi, termasuk kebijakan yang pro kemiskinan dan pro gender.

Selama di Sulawesi Selatan, para mahasiswa Universitas Sydney berpencar dan mengunjungi mitra dan sub-mitra MAMPU seperti BaKTI, FPMP, YKPM, Koalisi Perempuan Indonesia, KAPAL Perempuan, LMP2EM dan Maupe, yang berada di empat daerah yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Isu-isu yang dipelajari mahasiswa dalam kunjungan lapangan tersebut adalah penguatan DPRD dalam penganggaran pemerintah yang “pro poor dan pro gender”, isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), isu keberlanjutan lembaga NGO serta isu pengorganisasian kelompok masyarakat dan advokasi kebijakan.

Di Kota Makassar, Michelle, salah satu peserta program SSEAC, mempelajari strategi keberlanjutan sebuah organisasi melalui BaKTI, sedangkan Bridget belajar tentang sekolah politik perempuan Maupe dan bertemu DPRD dan Dinas Kesehatan di Maros. Adapun Margo dan Maddy mengunjungi Rumah Penyintas Kekerasan di Balai Perempuan Macini Sombala, Koalisi Perempuan Indonesia. Serta Piyusha, Ciaan dan Lies berkunjung ke Pulau Sabutung di Pangkajene untuk melihat langsung aktivitas Sekolah Perempuan – KAPAL Perempuan.

Deputy Director SSEAC University of Sydney Dr Elisabeth Kramer menjelaskan, “Setelah melakukan kunjungan lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mitra dampingan MAMPU di Jakarta dan Sulawesi Selatan, para mahasiswa ditugaskan membuat laporan tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dan mempresentasikannya sebelum kembali ke Australia”.

Dilaporkan oleh: Lusia Palulungan (BaKTI)

KAPAL Perempuan: Dialog Publik Calon Komisioner Komnas HAM

KAPAL Perempuan menjadi salah satu peserta dalam dialog publik calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilaksanakan pada 17 Mei 2017. Dalam dialog ini, KAPAL Perempuan mengikuti diskusi bersama semua calon komisioner dengan maksud untuk mengawal dialog publik tersebut.

Untuk mengetahui pandangan dari calon komisioner, KAPAL Perempuan menanyakan beberapa isu, antara lain: pasal penodaan agama, hukuman mati, poligami, KDRT, perkosaan dalam perkawinan, RUU PPRT, kelompok-kelompok minoritas (Ahmadiyah, Syiah, Gaffatar, LGBT), reformasi birokrasi Komnas HAM, kerjasama lembaga negara dan CSO.

KAPAL Perempuan: OCPAT (Organizational Capacity and Performance Assessment Tools) di Jakarta

Pada 8-9 Mei 2017 yang lalu di Jakarta, KAPAL Perempuan didukung oleh MAMPU, mengadakan evaluasi dengan menggunakan OCPAT (Organizational Capacity and Performance Assessment Tools). OCPAT merupakan suatu metode untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas organisasi melalui proses pembelajaran dan sekaligus membangun tim di dalam organisasi tersebut dengan menilai kapasitas dan kinerja organisasi.

Tujuan utama dari kegiatan pengembangan kapasitas organisasi adalah untuk memperoleh sebuah dampak positif pada kinerja organisasi, yaitu kesuksesan dalam pencapaian misi organisasi melalui program.

Salah satu peserta kegiatan OCPAT Kapal Perempuan ini adalah anggota-anggota Sekolah Perempuan Ciliwung. Dalam kesempatan tersebut, mereka menceritakan pengalaman mereka terkait dengan bagaimana manajemen program memberikan pengaruh pada penerima manfaat, dan membantu perempuan mengakses  program lansia Pemda, serta mengakses dana untuk Perpustakaan Sekolah Perempuan.

“Kampanye Makan Ikan” di Kupang: Tingkatkan Kesehatan dan Gizi Perempuan Indonesia

“Kampanye Makan Ikan” merupakan kampanye yang diusung oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein, demi mencapai tujuan Nawacita yaitu meningkatkan potensi manusia Indonesia. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara dari industri perikanan.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan “Kampanye Makan Ikan”, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, perwakilan dari Bappenas RI dan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, melakukan kunjungan ke desa nelayan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 28 April 2017 yang lalu.

Pada kesempatan tersebut, Teten Masduki bertemu dan berdiskusi dengan komunitas nelayan dan kelompok perempuan pengolah ikan di Kupang. Mereka merupakan anggota dari Sekolah Perempuan yang dibina oleh Pondok Pergerakan, salah satu mitra lokal KAPAL Perempuan, yang didukung oleh Program MAMPU.

Destri Handayani, Kepala Sub-direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Gender Mainstreaming Bappenas RI, menyatakan bahwa Kampanye Makan Ikan sejalan dengan Program MAMPU untuk meningkatkan kesehatan dan gizi perempuan.

Kepada para perempuan, Teten Masduki menyampaikan bahwa dalam menghadapi persaingan global, diperlukan generasi penerus yang sehat. Salah satunya dengan makan ikan. Oleh karenanya, peran ibu dan perempuan sangat penting untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Selain bertemu dan berdiskusi dengan kelompok perempuan, rombongan turut berkunjung ke tempat pelelangan ikan di Pantai Oeba, Kupang untuk melihat dan mendengar langsung bagaimana proses pengelolaan ikan mulai dari penangkapan hingga pengolahan menjadi berbagai produk panganan berbasis ikan.

Para anggota sekolah perempuan dan juga komunitas nelayan sangat antusias dengan kunjungan ini. Salah satu pesan yang mereka sampaikan adalah agar para perempuan terus diberi pelatihan agar perempuan bisa terus maju.

Kartini di Mata Misiyah

Menyambut Hari Kartini, MAMPU ingin memperlihatkan Kartini di mata perempuan-perempuan hebat masa kini yang berjuang demi kepentingan perempuan.

Salah satunya adalah Misiyah. Misiyah atau yang akrab dipanggil Misi, adalah Direktur Eksekutif Harian Institut KAPAL Perempuan, organisasi yang fokus pada pendidikan, penelitian, publikasi, dan advokasi untuk pendidikan alternatif, pluralisme dan hak-hak perempuan. KAPAL Perempuan adalah salah satu mitra Program MAMPU yang fokus pada meningkatkan akses perempuan ke program-program perlindungan sosial pemerintah.

Berikut hasil duduk bareng MAMPU dengan Misi mengenai Kartini dan nilai-nilai perjuangan Kartini yang beliau ambil untuk perjuangannya bagi perempuan Indonesia.

 

Apa yang biasanya Mba Misi dengar tentang Kartini dan Hari Kartini itu sendiri?

Mendengar Kartini selalu identik dengan perjuangan untuk pembebasan perempuandari kungkungan adat yang feodal di jaman penjajahan kolonial. Kartini adalah perempuan pejuang yang berani dan kritis di jamannya, dan di usianya yang relatif muda.

Hari Kartini diakui sebagai peringatan pahlawan nasional dan diperingati di seluruh Indonesia. Ini sebuah tanda pengakuan, meski kita semua tahu bahwa Kartini bukan satu-satunya pahlawan perempuan karena banyak perempuan pejuang lainnya, baik yang tercatat sebagai pahlawan nasional maupun yang tidak terekam oleh sejarah.

 

Apa ada perubahan peringatan Hari Kartini saat ini dengan sebelumnya?

Peringatan hari Kartini akhir-akhir ini menunjukkan banyak perubahan. Nuansa peringatannya mulai mengedepankan karya dan perjuangannya. Mulai menggeser pola-pola lama yaitu peringatan yang hanya sebatas simbolik kebaya, konde dan lomba-lomba-lomba memasak tanpa dibarengi dengan mengangkat emansipasi yang diperjuangkannya.

Hari Kartini telah menjadi topik utama dalam media massa misalnya dimuatnya tulisan khusus dalam majalah TEMPO, bahkan dibuatkan momen khusus sebuah pameran lukisan dan instalasi tentang Kartini.  Peringatan Kartini tahun ini, kita dapat menyaksikan penggalan kisah perjuangannya dalam film Kartini. Dengan tetap mempertimbangkan kritik, film ini mempunyai berhasil memberikan pesan kuat  untuk mengangkat isu sensitive di Indonesia yaitu poligami dan perkawinan anak.

 

Sisi mana yang sebenarnya Mba Misi ingin masyarakat lebih tahu tentang perjuangan Kartini?

Menilai Kartini, kita perlu masuk ke alam jaman penjajahan, bahwa Kartini mampu melintas batas.  Kartini berjuang melalui pikiran-pikiran yang melampaui jamannya. Kartini sosok ningrat yang memiliki kemampuan berempati terhadap kehidupan masyarakat miskin. Kartini yang memiliki hak-hak istimewa telah berani menukarnya dengan mendedikasikan dirinya untuk mendirikan sekolah bagi anak perempuan dari rakyat jelata.

Kartini memilih pendidikan menjadi jalan keluar untuk perempuan masa itu. Oleh karena itu, arti pendidikan yang diperjuangkan Kartini adalah pendidikan untuk pembebasan perempuan. Saya pikir penting bagi kita untuk memaknai pendidikan yang diperjuangkan Kartini bukan semata-mata untuk formalitas dan mengejar strata jenjang pendidikan, namun lebih jauh dari itu yaitu pendidikan untuk membongkar belenggu penindasan perempuan, melawan perkawinan anak, melawan poligami dan membebaskan perempuan agar setara di seluruh aspek kehidupan.

 

Apa nilai-nilai dari perjuangan Kartini yang Mba Misi ambil dan tuangkan dalam perjuangan yang sekarang Mba Misi lakukan dengan teman-teman lewat Institut KAPAL Perempuan?

Yang paling utama adalah perjuangannya dalam memecah kebisuan perempuandengan menggugah kesadaran perempuan agar mampu menyadari ketertindasan diri perempuan itu sendiri. Contoh-contoh yang Kartini lakukan antara lain dengan menentang poligami dan perkawinan anak. Perempuan mesti menyadari bahwa praktik-praktik ini merupakan bentuk penindasan perempuan. Dengan kesadaran ini, perempuan akan mempunyai keberanian menolak dan itu artinya perempuan telah melakukan perubahan.

Perjuangan ini yang kami terjemahkan dengan Pendidikan Feminis atau pendidikan perempuan, sebuah proses pembelajaran untuk membangun kesadaran kritis perempuan. Kartini memberikan inspirasi pendidikan ini hingga masa sekarang.  Meski diakui berbagai kemajuan telah dimiliki oleh perempuan Indonesia, namun masih menyisakan relatif banyak perempuan yang miskin, perempuan yang tidak mendapatkan akses pembelajaran, dan secara formal tidak dapat mencapai pendidikan SLTA.

Bagaimana melakukan penguatan kepada mereka, perempuan miskin, berpendidikan rendah dan berada dalam lingkup budaya patriarki dan fundamentalisme yang semakin menguat. Pendidikan perempuan untuk pembebasan perempuan merupakan alternatif jawabannya. Sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat bagi perempuan yang berada di barisan kelompok rentan ini. Mereka membutuhkan wadah-wadah yang dapat membuat mereka percaya diri, mempunyai posisi tawar, otonom terhadap tubuh dan pikirannya.

Bagi Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua, pendidikan yang mampu mengubah karakter, menjadikan perempuan otonom sudah mendesak untuk dilakukan. Apalagi Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah yang melakukan revolusi mental, dan salah satu bagian pentingnya adalah melakukan revolusi mental masyarakat dan pejabat publik yang mendiskriminasi perempuan.

Kebijakan terbaru Indonesia adalah menandatangani SDGs, dan didalamnya tertera secara jelas pada goal 4 SDGs yaitu memandatkan negara untuk “Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang”. Kami berharap Indonesia bisa mencapainya.

MAMPU Gelar Lokakarya Hasil Temuan Penelitian tentang Aksi Kolektif Perempuan

Program MAMPU bekerja sama dengan lembaga riset Migunani mengadakan Workshop Hasil Temuan Penelitian Aksi Kolektif Perempuan (AKP) di Hotel The Alana, Sleman, Yogyakarta, pada Selasa (21/2). Acara ini bertujuan untuk menjamin mutu penelitian tentang peran 8 mitra MAMPU terpilih; ‘Aisyiyah, Konsorsium Perempuan Sumatra MAMPU (PERMAMPU), Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Migrant CARE, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Institut KAPAL Perempuan dan mitra pekerja rumahan dalam membangun Aksi Kolektif Perempuan (AKP).

Diharapkan melalui workshop tersebut lembaga mitra MAMPU dapat mendiskusikan hasil studi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

Acara ini diisi dengan presentasi dari tim Program MAMPU dan Migunani tentang hasil penelitian dan draft laporan di depan mitra terpilih. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengorganisasian adalah elemen yang sangat penting dan efektif untuk membuka akses perempuan ke layanan publik. Sebagai bentuk rekomendasi dihasilkan langkah-langkah yang harus diambil untuk membuka akses perempuan ke layanan tersebut, yaitu; membangun kepercayaan diri, menguatkan kepemimpinan dan membuka akses terhadap program pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan akar rumput. Ketiga hal ini merupakan komponen penting untuk keberlanjutan capaian dari AKP.

Sekolah Perempuan Pulau Berhasil Advokasi Perbaikan Puskesmas

Sekolah Perempuan Pulau selama tiga tahun terakhir telah melakukan advokasi perbaikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, gedung puskesmas tidak terawat dan ditumbuhi oleh rerumputan tinggi. Sedangkan pelayanan puskesmas masih terbatas, baik dari durasi layanan kesehatan maupun kualitas layanan petugas kesehatan. Namun kini, Puskesmas Pulau Sabutung telah memiliki gedung dan ruangan yang nyaman, serta pelayanan yang lebih baik.

Perubahan Puskesmas ini bermula dari adanya keterbukaan pemerintah dalam mendengarkan suara-suara dan aspirasi perempuan miskin yang selama ini tidak terdengar karena masih tertutupnya perempuan dalam menyampaikan aspirasi. Ada rasa rendah diri dan tabu dalam membuka kebisuan mereka.

Namun kemudian, keberanian itu tumbuh di diri para perempuan pulau. Kesadaran ini muncul setelah mengikuti Sekolah Perempuan Pulau, dimana mereka mendapatkan pemahaman terkait haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Sejak tahun 2014 hingga 2016, para perempuan Pulau secara terus menerus memberi masukan dan kritikan terkait layanan kesehatan di pulau mereka. Atas usaha tersebut, akhirnya dilakukan pembenahan fisik dan manajemen puskesmas oleh pemerintah daerah.

Demi mendapatkan dan memperjuangkan hak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan terkecil, inisiatif tersebut muncul dan perjuangan yang panjang pun tetap dilakukan.

Dilaporkan oleh: Ros dan Tim Gender Watch – MAMPU, YKPM

Institut KAPAL Perempuan Adakan Festival Budaya Perempuan di Jakarta

Institut KAPAL Perempuan, salah satu mitra MAMPU, menyelenggarakan Festival Budaya Perempuan di Gelanggang Olahraga Remaja, Jakarta Timur, Kamis (8/12).  Kegiatan yang bertajuk Festival Budaya Perempuan, 1001 Cerita Perempuan Ciliwung untuk Kesetaraan, Perdamaian dan Penghapusan Kemiskinan ini bertujuan untuk menyampaikan perjuangan dan kepentingan perempuan miskin khususnya pemenuhan pelayanan kesehatan baik di DKI Jakarta atau pun di tingkat nasional.

Acara ini dibuka oleh Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani dan dihadiri oleh 500 peserta dari perwakilan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi perempuan, masyarakat sipil, akademisi, pelaku media,  jaringan masyarakat miskin Jakarta dan anggota Sekolah Perempuan. Selain itu, juga digelar pembacaan cerita Perempuan Ciliwung dan dilanjutkan dengan diskusi publik bertema Agenda Perempuan dalam Politik Pembangunan Jakarta. Dalam acara tersebut banyak diangkat isu perempuan seperti masalah kesehatan perempuan di bantaran sungai Ciliwung dan kebijakan sosial yang tidak setara untuk perempuan miskin. Masyarakat mendesak untuk adanya peningkatkan kualitas hidup perempuan miskin melaui Jaminan Kesehatan Nasional dan skema Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dengan layanan inklusif, berkualitas dan bebas pungutan.

Dalam acara ini, warga kota Ciliwung juga menyampaikan harapan masyarakat agar perempuan miskin mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Diharapkan juga ada implementasi nyata Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 tentang perencaan dan penganggaran responsif gender.

Selain diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan, acara ini juga menghadirkan pentas seni budaya, monolog akan beban ganda perempuan, deklarasi agenda politik perempuan bantaran kali Ciliwung dan pameran karya perempuan. Selain itu pun para peserta akan disambut dengan deretan cerita perempuan yang dituliskan dalam lembaran kertas di dinding pameran. Cerita – cerita ini menyuarakan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta permasalahan sosial yang kerap timbul di masyarakat miskin.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah, mengatakan,”Pemberdayaan perempuan tidak semata – mata mengenai pemberdayaan ekonomi saja. Pemberdayaan dalam hal ini adalah bagaimana membangun kesadaran perempuan akan hak – hak mereka di bidang pendidikan, kesehatan dan dalam pengambilan keputusan”.

Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat kini menyadari pentingnya mengakhiri tindak kekerasan tersebut dan pemerintah dapat menjamin hak – hak perempuan dan anak dalam masyarakat.