Nama lengkap saya Nurhasanah. Biasanya orang memanggil saya Nur. Saya lahir di Kampung Tengah pada 1965. Saat ini, saya tinggal di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan duduk di posisi kepala bidang Pemberdayaan Perempuan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKBPA) Kabupaten Merangin, Jambi.

Sudah banyak perubahan positif yang saya alami setelah terlibat dan mengikuti program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dari Aliansi Perempuan Merangin (APM). Perubahan yang paling mendasar yang saya alami adalah kesadaran dan pemahaman saya mengenai pendidikan seks yang dulu tabu untuk dibicarakan.

Ternyata pendidikan kesehatan reproduksi penting diberikan kepada seluruh elemen masyarakat secara gamblang agar tidak salah dalam menafsirkan masalah pendidikan seks. Bahkan pendidikan ini juga perlu diberikan kepada anak sejak usia dini, tentunya disesuaikan dengan tingkat usia dan kebutuhannya.

Saya sudah mengenal lembaga APM sejak tahun 2007 karena sering bersama-sama dalam mendampingi perempuan korban tindak kekerasan dan mendorong adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Merangin.

Sejak tahun 2015, saya mengikuti kegiatan dan terlibat dalam program HKSR yang diadakan APM, baik kegiatan pendidikan maupun dalam diskusi reguler Forum Multi Stakeholders (FMS) dan Forum Perempuan Pejabat Publik. Saya juga pernah mendapat kesempatan untuk menjadi peserta kegiatan Lokakarya Penguatan Forum Multi Stakeholder (FMS) di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22-23 Desember 2016 yang diadakan oleh PERMAMPU.

Saya merasakan bahwa APM berbeda dengan lembaga lainnya karena kerja-kerjanya konsisten dengan isu pemberdayaan perempuan. Mulai dari pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sampai mengentaskan perempuan dari kemiskinan serta upaya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Melalui diskusi reguler di forum perempuan pejabat publik dan forum multi-stakeholders, banyak pengetahuan dan pemahaman baru yang saya peroleh. Sekarang saya sudah mulai terbiasa dengan istilah seks, seksualitas, gender, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), dan organ reproduksi laki-laki dan perempuan.

Melalui forum yang diinisiasi APM ini, saya bersama para pemangku kepentingan lainnya bertemu, berkomunikasi dan membicarakan serta menanggapi sesuatu sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu berperan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan publik, terutama pelayanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi yang berbasis pada Hak.

Dulu ketika menjabat di kantor camat sebagai sekretaris Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), saya sering turun ke kecamatan dan desa – desa untuk memberikan penyuluhan program kesehatan. Saat itu saya belum berani untuk berbicara hal yang berkaitan dengan seks dan organ reproduksi meskipun materinya tentang alat reproduksi, KB, dan Kesahatan Ibu dan Anak (KIA).

Saat itu, saya masih beranggapan bahwa itu tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan di depan umum. Namun setelah saya bergabung di APM dengan program HKSR ini, saya menjadi sadar dan paham kalau pendidikan kesehatan reproduksi penting diberikan kepada seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, setelah terlibat dalam pelatihan penyadaran gender dan HKSR yang diadakan APM, ada proses yang terjadi dalam diri saya. Pandangan saya terhadap persoalan-persoalan HKSR Perempuan serta fakta-fakta di lapangan terkait dengan kekerasan seksual dan pernikahan pada usia anak semakin objektif. Ternyata kita sebagai orang tua tidak hanya cukup memberi nafkah secara materi, namun ada hal yang lebih penting yaitu mendampingi dan menjadi teman bagi anak.

Sangat penting membangun komunikasi yang baik sehingga jika anak memiliki masalah terkait kehidupan seksual dan reproduksinya, dia akan merasa nyaman dan terbuka dengan kita orang tuanya. Pengetahuan ini saya praktikkan pada diri saya di keluarga dan di lingkungan tempat saya bekerja (kantor).

Harapan saya, para perempuan perlu mempersiapkan diri dari sekarang dalam menghadapi hari tua, baik dari segi materi maupun fisik untuk tetap merasa bahagia. Adapun kepada APM, saya berharap agar APM mengembangkan Program HKSR ini ke lebih banyak desa dan wilayah kota lain. Agar informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi lebih banyak membawa manfaat baik bagi perempuan.

“Penyempurnaan dari cerita Most Significant Change yang ditulis oleh Sri Lestari”

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kehamilan tak diinginkan, kenakalan remaja dan sisi negatif pengaruh teknologi yang semakin tinggi di Merangin, membuat Aliansi Perempuan Merangin (APM) bergerak lebih kuat untuk menyosialisasikan Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam APM pun bersinergi dengan tokoh agama dalam memberikan pemahaman HKSR kepada masyarakat.

Dukungan Program MAMPU semakin memuluskan kegiatan diskusi rutin APM, yang melibatkan beberapa unsur tokoh agama dan tokoh adat. Dengan demikian, peran perempuan dalam berorganisasi tak dipandang negatif, dan banyak para suami yang akhirnya memahami HKSR untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sis Sumanto, tokoh agama Islam di Merangin sangat mendukung Program APM yang mengangkat permasalahan perempuan untuk dibahas bersama dalam forum diskusi rutin. Menurut Sumanto, pemahaman dasar tentang HKSR ada dalam ajaran agama Islam. Misalnya, masa nifas perempuan dan masa haid perempuan yang harus dihindari suami untuk berhubungan suami-istri, karena akan menimbulkan penyakit baik bagi istri maupun suaminya. Begitu pula dengan berhubungan seks tanpa pengaman, yang bisa memicu banyak penyakit terutama penyakit kelamin.

“Dalam setiap diskusi rutin yang melibatkan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, disinggung pemahaman HKSR kaitannya dengan agama, agar tak ada salah persepsi terhadap aturan agama yang selama ini dipahaminya. Misalnya, ketika seorang suami tidak mengizinkan istrinya melahirkan yang ditangani oleh dokter laki-laki, dengan alasan bukan muhrim. Padahal dalam kondisi yang darurat dan alasan kesehatan hal itu diperbolehkan,” Sumanto menjelaskan.

“Sikap fanatik seseorang yang melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu serta menganggap tabu ketika membahas masalah pendidikan seks, bisa merugikan dirinya sendiri. Maka siapapun semestinya bisa bertukar pikiran dan berdiskusi dengan orang yang lebih paham. Diskusi rutin ini adalah wadah yang tepat bagi masyarakat dalam berbagi pemahaman masalah HKSR terkait agama,” tambah Sumanto.

Sumanto dan para tokoh agama yang mendukung Program APM dalam setiap pertemuan tak hanya membahas masalah HKSR semata, akar permasalahan yang memicu terjadinya KDRT pun ikut dibahas. “Masalah peningkatan perekonomian yang wajib dilakukan oleh setiap keluarga, karena jika ekonomi mencukupi, sebuah keluarga akan baik-baik saja dan tak akan timbul gesekan-gesekan yang akan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Gizi keluarga pun akan tercukupi,” kata Sumanto.

Sumanto berprofesi sebagai Pengawas Sekolah di TK dan SD di Kecamatan Ranah Pamenang juga menjabat Ketua Muhammadiyah Daerah Merangin sejak 1995, dan tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani serta Majelis Taklim Desa. Banyaknya pengalaman berorganisasi, membuat dirinya sangat memahami HKSR dan hak-hak sosial perempuan. Ia juga mendukung kiprah perempuan dalam beraktualisasi di luar rumah atau bekerja membantu perekonomian keluarga. Bahkan Ia mendukung setiap suami istri untuk berbagi peran dalam menjalankan tugas rumah tangga.

“Perempuan dianjurkan memajukan dirinya sendiri untuk berkarya, tak dilarang berorganisasi. Jika perempuan banyak memahami tentang HKSR dan hal lainnya, pemahaman itu dapat memberi solusi ketika masalah menghampirinya,” ujar Sumanto.

M. Sugianto, Kepala Dusun Tanjung Benuang  yang kerap hadir dalam pertemuan dan diskusi dengan tokoh agama, Ia mengatakan bahwa ketika aturan agama tak tercantum dalam Alquran dan hadis, banyak tokoh agama yang salah persepsi dan tak siap menerima hal baru.

“Misalnya tentang KB, banyak yang menentang karena dianggap menghalangi lahirnya anak. Padahal, KB sebenarnya tak bermaksud membatasi atau menolak kelahiran anak, tetapi menunda hingga orang tua siap untuk mencukupi kebutuhannya. Karena anak lahir juga punya hak untuk dicukupi dari mulai kesehatan, pendidikan, gizi, sandang dan lain-lainnya,” ujar Sugianto.

Sumanto berpesan bahwa sekarang sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bergerak untuk memajukan perempuan dan memperoleh hak-hak sosial serta HKSR sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Ia berharap untuk ke depannya ada banyak tokoh agama perempuan yang ikut bekerja sama dengan tokoh agama laki-laki.

Utami adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa Bukit Beringin, Jambi.

Awalnya, ia merupakan pribadi yang pemalu. Ia merasa tidak percaya diri karena pendidikannya yang tidaklah tinggi.

“Saya ini pemalu. Kalau ada rapat, baik di desa maupun di pertemuan wali murid di sekolah anak saya, saya tidak pernah bicara atau mengajukan usul. Saya takut salah. Maklum, saya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” ujarnya.

Hal ini berubah sejak Utami bertemu dengan Community Center Mekar Sari, salah satu kelompok dampingan Aliansi  Perempuan Merangin (APM) dan Program MAMPU. Utami yang selama ini tidak pernah aktif dalam pertemuan apa pun, mulai membuka diri untuk datang ke pertemuan rutin Community Center Mekar Sari dan berdiskusi dengan para anggotanya.

Kini, ia tidak hanya berani bersuara, tetapi juga berani untuk memberikan usulan untuk kemajuan kelompok. Berkat usahanya ini, pada tahun 2013, ia terpilih menjadi Ketua Community Center Mekar Sari. Selama masa kepemimpinannya, Community Center Mekar Sari berkembang dengan baik.

“Sekarang, saya tidak malu lagi. Keberanian saya mulai tumbuh. Kemampuan berbicara saya juga mulai terasah semenjak bergabung dengan Community Center Mekar Sari. Bahkan saya berhasil menjadi ketua kelompok. Saya percaya, perempuan juga bisa berbicara dan menjadi pemimpin,” ujar Utami.

Utami tidak hanya berdiskusi dan memberikan usulan di kelompoknya. Ia juga aktif berdialog dengan pemerintah desa di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Tidak hanya sampai di situ, dengan dampingan Aliansi Perempuan Merangin, ia dan Community Center Mekar Sari juga memperkenalkan program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Dalam program tersebut membantu anggota kelompok dan masyarakat untuk memahami HKSR. Program ini mengajarkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pengetahuan mengenai isu – isu gender yang mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan nilai untuk membuat keputusan terkait dengan kehidupan sosial dan seksual mereka.

Utami juga mengajak warga di desanya untuk menjadi anggota Community Center Mekar Sari agar masyarakat juga mengetahui informasi seputar HKSR.

Utami berharap perempuan di daerahnya dapat aktif berorganisasi dan berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ia percaya perempuan dapat memimpin perubahan dan setiap perempuan bisa menjadi pemimpin.

Penyempurnaan cerita dari Most Significant Changes yang ditulis oleh Sri Lestari